^{Sumber: https://x.com/prastow/status/1903379833822105869}

Jakarta, fiskusnews.com:

1. Pendahuluan: Kilas Balik Pengabdian di Kementerian Keuangan

Pengalaman selama 4,5 tahun mengemban amanah sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan dan Juru Bicara Kementerian Keuangan merupakan sebuah perjalanan yang sangat berharga. Kesempatan untuk mendampingi Ibu Sri Mulyani dan bekerja dalam lingkungan yang profesional, positif, serta menjunjung tinggi kehati-hatian, memberikan fondasi yang kuat untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Refleksi ini menyoroti berbagai aspek krusial dalam komunikasi pemerintahan yang terungkap selama masa pengabdian tersebut, mulai dari pentingnya menyampaikan informasi yang akurat, menumbuhkan empati dalam setiap kebijakan, memahami dinamika politik dan geopolitik, hingga tantangan dan adaptasi di era media sosial, serta peran sentral bahasa dan kepemimpinan yang etis. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam observasi-observasi tersebut melalui perspektif kebijakan publik dan komunikasi pemerintahan, dengan memanfaatkan berbagai penelitian dan pandangan ahli untuk memberikan konteks dan validasi terhadap pengalaman yang telah dilalui.

2. Peran Strategis Staf Khusus dan Juru Bicara dalam Pemerintahan

• Mendefinisikan Tugas dan Tanggung Jawab: Jabatan Staf Khusus Menteri Keuangan memiliki karakteristik unik sebagai posisi penasihat yang fleksibel, yang secara langsung mendukung Menteri dalam tugas-tugas khusus di luar struktur organisasi reguler . Tanggung jawab utama seorang Staf Khusus adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri sesuai dengan penugasan yang bersifat khusus . Hal ini mengimplikasikan bahwa peran tersebut sangat bergantung pada kebutuhan dan prioritas Menteri, menuntut kemampuan adaptasi dan pemahaman yang luas terhadap operasional Kementerian . Meskipun fokus pada Kementerian BUMN, model Staf Khusus di kementerian lain di Indonesia umumnya juga menekankan fungsi penasihat dan koordinasi . Pengalaman seorang mantan Staf Khusus Menkeu menunjukkan bahwa tugas ini mencakup analisis kebijakan, terutama di bidang kebijakan fiskal dan makroekonomi, serta komunikasi publik terkait isu-isu ekonomi . Adanya perbedaan antara Staf Ahli dan Staf Khusus dalam struktur Kementerian Keuangan menunjukkan adanya tingkatan peran penasihat, di mana Staf Khusus mungkin menangani isu-isu yang lebih mendesak atau sensitif secara politis . Secara keseluruhan, peran Staf Khusus memerlukan kemampuan untuk memberikan dukungan yang relevan dan tepat waktu kepada Menteri dalam berbagai isu strategis .  
• Menjembatani Kebijakan dan Pemahaman Publik: Fungsi juru bicara dalam pemerintahan sangat krusial dalam menyebarkan informasi dan membentuk persepsi publik. Seorang mantan Juru Bicara Kemenkeu memiliki tugas utama membantu komunikasi strategis dan mengawal reformasi perpajakan . Konsep “Employee Advocacy” di Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa fungsi komunikasi meluas di luar juru bicara tunggal, melibatkan seluruh pegawai dalam menyampaikan informasi positif tentang kebijakan dan kinerja organisasi . Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab yang luas dalam mengelola hubungan masyarakat, memantau opini publik, dan menangani pertanyaan media . Ini mengindikasikan bahwa fungsi juru bicara terintegrasi dalam strategi komunikasi yang lebih besar yang dikelola oleh unit khusus.  
• Menghubungkan dengan Pemangku Kepentingan: Peran Staf Khusus dan juru bicara juga melibatkan interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, media, dan entitas pemerintah lainnya. Berbagai kegiatan seperti memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan dan menyediakan informasi merupakan bagian dari tugas ini . Humas Kementerian Keuangan berperan penting dalam membina hubungan dengan lembaga negara lain melalui fasilitasi komunikasi . Selain itu, Kementerian secara proaktif melakukan berbagai kegiatan hubungan media, termasuk konferensi pers, diskusi pimpinan, dan klarifikasi berita, untuk menjaga hubungan baik dengan pers dan menyampaikan informasi secara efektif . Hal ini menunjukkan bahwa peran tersebut membutuhkan keterampilan interpersonal dan hubungan media yang kuat untuk mengelola komunikasi dengan beragam kelompok.  

3. Menguasai Seni Komunikasi: Akurasi, Empati, dan Dampak

• Landasan Kebenaran: Penekanan pada penyampaian informasi yang akurat merupakan fondasi penting dalam komunikasi pemerintahan. Menteri Keuangan secara langsung menyatakan pentingnya memberikan informasi yang benar kepada publik, terutama di era digital di mana misinformasi dapat menyebar dengan cepat . Dalam lingkungan yang dipenuhi dengan berbagai informasi, kemampuan seorang komunikator pemerintah untuk memastikan keakuratan setiap pesan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Informasi yang salah atau menyesatkan dapat merusak kredibilitas pemerintah dan menghambat efektivitas kebijakan.  
• Kekuatan Perspektif: Menumbuhkan Empati: Empati bukan hanya kualitas yang diinginkan, tetapi juga persyaratan mendasar untuk pelayanan publik dan pembuatan kebijakan yang efektif . Pelayanan publik yang berakar pada empati memahami kebutuhan konkret masyarakat dan menggunakan empati sebagai komponen kunci imajinasi moral, memungkinkan para pelayan publik untuk mengatasi dilema secara kreatif . Empati didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelaraskan perasaan seseorang dengan orang lain, memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang pikiran dan suasana hati mereka . Hal ini sejalan dengan gagasan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, karena empati membutuhkan upaya aktif untuk memahami perspektif dan keadaan emosional mereka. Krisis seperti pandemi COVID-19 menyoroti pentingnya empati dalam komunikasi pemerintah, di mana dukungan nyata dan penyebaran informasi yang bermanfaat menjadi sangat penting . Menteri Keuangan sendiri menekankan bahwa empati adalah komponen kunci kepemimpinan , dan Presiden Jokowi juga mengimbau jajarannya untuk memiliki rasa empati dan sensitif terhadap kesulitan rakyat . Empati juga dipandang sebagai cara untuk mengurangi ketidaksetaraan dengan mendorong mereka yang berada dalam posisi menguntungkan untuk membantu mereka yang kurang beruntung , dan kurangnya empati dapat menyebabkan normalisasi peristiwa tragis .  
• Menghubungkan dengan Mereka yang Terdampak: Komunikasi yang empatik melibatkan pertimbangan aktif terhadap potensi dampak kebijakan pada berbagai segmen populasi, terutama kelompok rentan. Dengan memahami pengalaman dan perspektif yang beragam dari warga negara, komunikator pemerintah dapat menyesuaikan pesan mereka agar lebih sensitif dan relevan. Pendekatan ini memastikan bahwa komunikasi tidak hanya informatif tetapi juga menunjukkan pemahaman dan kepedulian terhadap kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat.
• Penyampaian yang Berdampak: Cara penyampaian pesan sama pentingnya dengan substansinya. Menteri Sri Mulyani meminta para pejabat pajak untuk berkomunikasi dengan sopan dan menyediakan saluran informasi yang mudah diakses untuk publik . Hal ini menunjukkan bahwa kesantunan dan kejelasan dalam komunikasi dapat meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah, bahkan kebijakan yang kompleks sekalipun. Gaya komunikasi yang hormat dan mudah dipahami dapat membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan warga negara.  

4. Menavigasi Lanskap Politik: Pentingnya Konteks dan Kesadaran

• Membaca Arah Angin Politik: Komunikasi pemerintahan yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik yang berlaku, termasuk sentimen publik, potensi oposisi, dan konteks sosial-politik yang lebih luas . Birokrasi di Indonesia memiliki hubungan yang kompleks dengan politik, dan para komunikator pemerintah harus menyadari dimensi politik yang melekat dalam pekerjaan mereka . Beberapa pandangan bahkan menyatakan bahwa birokrasi adalah aktor politik dengan kepentingan dan kekuasaan sendiri . Kesadaran politik terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan partisipasi politik, menunjukkan bahwa pemahaman tentang politik memotivasi warga negara untuk terlibat . Tantangan seperti polarisasi politik dan penyebaran berita palsu selama pemilu juga menyoroti pentingnya bagi komunikator pemerintah untuk mengatasi disinformasi dan memastikan publik menerima informasi yang akurat . Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik juga menekankan perlunya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan untuk menghindari kerugian bagi warga negara . Kesadaran hukum dan implementasi hukum yang konsisten juga merupakan aspek penting dalam konteks politik .  
• Memahami Dinamika Global: Kesadaran Geopolitik: Bagi negara dengan posisi strategis seperti Indonesia, pemahaman geopolitik sangat mendasar untuk membentuk kebijakan luar negeri, memastikan keamanan nasional, dan mempromosikan stabilitas regional . Konsep “Wawasan Nusantara” merupakan perspektif geopolitik nasional Indonesia yang menekankan persatuan dan kedaulatan berdasarkan karakteristik negara kepulauan . Kesadaran geopolitik membantu para pembuat kebijakan untuk mengenali konsekuensi dari keputusan strategis mereka dan melibatkan berbagai aktor di luar hanya negara . Pemahaman ini sangat penting bagi para pemimpin Indonesia untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi isu-isu keamanan, ekonomi, dan diplomasi di tengah ketidakpastian global . Pendekatan geopolitik Indonesia berakar pada Pancasila, mengutamakan perdamaian tetapi menjunjung tinggi kemerdekaan . Pemahaman yang kuat tentang identitas geopolitik Indonesia dan posisinya dalam lanskap global sangat penting bagi para komunikator pemerintah untuk membingkai kebijakan dan peristiwa nasional dalam konteks internasional yang lebih luas.  

5. Dinamika Komunikasi Pemerintahan di Era Digital

• Tuntutan Era Digital: Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam komunikasi, dengan tingkat penggunaan media sosial yang tinggi di Indonesia . Hal ini menghadirkan peluang dan tantangan bagi komunikasi pemerintah, termasuk masalah misinformasi dan etika komunikasi daring . Kecepatan, jangkauan, dan efisiensi komunikasi digital menuntut pemerintah untuk mengadopsi strategi yang lebih interaktif dan berpusat pada warga negara . Penggunaan media sosial secara proaktif sangat penting bagi pemerintah untuk mengendalikan narasi, terlibat dengan warga negara, dan mengatasi hoaks .  
• “Publik Sebagai Tuan”: Melayani Warga Digital: Komunikasi pemerintah harus beradaptasi dengan ekspektasi warga digital untuk informasi yang mudah diakses, transparan, dan tepat waktu . Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga perlu aktif dan responsif dalam mengkomunikasikan informasi tentang anggaran negara melalui media sosial, terutama selama krisis .  
• Keseimbangan Transparansi, Kritik, dan Akuntabilitas: Strategi komunikasi krisis yang terkoordinasi dan transparan, melibatkan semua tingkatan organisasi, sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik selama masa-masa sulit . Kementerian Keuangan telah menggunakan berbagai strategi komunikasi krisis, termasuk justifikasi dan permintaan maaf . Meskipun transparansi sangat penting, komunikator pemerintah juga harus mengelola ekspektasi dan mengatasi misinformasi secara proaktif untuk mencegah penilaian publik yang tidak adil .  

6. Bobot Kata-Kata: Pelajaran dari Pemimpin Keuangan dan Pepatah Abadi

• Gema Pengaruh: Greenspan dan Powell: Gaya komunikasi Alan Greenspan dikenal sengaja ambigu (“Fedspeak” atau “Greenspeak”) untuk menghindari reaksi pasar yang berlebihan . Sebaliknya, Jerome Powell cenderung menggunakan gaya komunikasi yang lebih langsung, namun kata-kata dan bahkan isyarat non-verbalnya diawasi ketat oleh pasar, seringkali menyebabkan volatilitas yang signifikan . Pengalaman Powell menunjukkan bahwa bahkan dengan pendekatan yang lebih langsung, komunikasi para pemimpin bank sentral membawa bobot yang sangat besar dan dapat secara signifikan memengaruhi perilaku pasar. Perbandingan antara Greenspan dan Powell menyoroti evolusi pendekatan komunikasi bank sentral, yang mungkin mencerminkan perubahan dalam teori ekonomi, dinamika pasar, dan peran transparansi.  
• “Bahasa Menunjukkan Bangsa”: Kearifan Abadi Bahasa: Pepatah “bahasa menunjukkan bangsa” memiliki berbagai interpretasi, termasuk bahasa mencerminkan etnisitas, budaya, status sosial (dahulu merujuk pada bangsawan), karakter, kesopanan, dan peradaban suatu bangsa . Pepatah ini menekankan bahwa bahasa yang digunakan oleh para pejabat pemerintah bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi tetapi juga cerminan dari karakter, nilai-nilai, dan bangsa yang mereka wakili. Berbagai penjelasan juga membahas nuansa budaya yang tertanam dalam bahasa, menyoroti bagaimana budaya yang berbeda mengungkapkan kesopanan dan nilai-nilai lainnya melalui pilihan linguistik mereka. Dalam konteks Indonesia, penggunaan Bahasa Indonesia yang cermat dan benar oleh para pejabat pemerintah sangat penting untuk menjunjung tinggi kebanggaan dan identitas nasional.  

7. Pengaruh Kepemimpinan: Belajar dari Pendekatan Sri Mulyani

• Mahaguru Kepemimpinan dan Komunikasi: Berbagai sumber menggambarkan Sri Mulyani sebagai pemimpin yang memiliki integritas tinggi , komitmen terhadap reformasi dan anti-korupsi , dan gaya kepemimpinan transformasional yang memberdayakan timnya . Gaya kepemimpinan Sri Mulyani menekankan perilaku etis dan dorongan untuk perubahan positif, menetapkan standar yang tinggi bagi stafnya. Beberapa sumber menyoroti penekanannya pada komunikasi yang jelas dan efektif , termasuk perlunya empati , adaptasi terhadap era digital , dan pesan strategis untuk upaya reformasi . Kepemimpinannya juga diakui secara internasional . Pengalaman pribadi menunjukkan bahwa pendekatannya memberdayakan staf, memungkinkan mereka untuk belajar, berkolaborasi, dan berkontribusi secara bermakna .  
• Kompas Etika: Komitmen Sri Mulyani untuk bersih dari korupsi dan menjunjung tinggi standar etika dalam Kementerian memberikan fondasi kepercayaan dan kredibilitas bagi upaya komunikasinya. Integritas seorang pemimpin sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, yang merupakan hal mendasar bagi efektivitas komunikasi pemerintah.

8. Kesimpulan: Prinsip-Prinsip Utama dalam Komunikasi Publik di Pemerintahan

Pengalaman sebagai Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Ibu Sri Mulyani memberikan pelajaran berharga tentang kompleksitas dan pentingnya komunikasi dalam pemerintahan. Akurasi informasi adalah fondasi kepercayaan publik. Empati memungkinkan pemerintah untuk terhubung dengan warga negara pada tingkat yang lebih dalam dan merespons kebutuhan mereka secara lebih efektif. Kesadaran politik dan geopolitik sangat penting untuk menavigasi lanskap yang kompleks di mana kebijakan dibuat dan dikomunikasikan. Di era digital, kesabaran, ketelitian, dan kemampuan beradaptasi sangat penting untuk melayani publik yang terhubung secara digital dan mengatasi tantangan misinformasi. Gaya komunikasi pemimpin keuangan global seperti Alan Greenspan dan Jerome Powell menunjukkan betapa besar dampak kata-kata terhadap ekspektasi dan stabilitas pasar. Akhirnya, pepatah “bahasa menunjukkan bangsa” mengingatkan kita bahwa cara kita berkomunikasi mencerminkan nilai-nilai pribadi dan nasional. Kepemimpinan yang etis, seperti yang dicontohkan oleh Ibu Sri Mulyani, menciptakan lingkungan di mana komunikasi yang efektif dan bertanggung jawab dapat berkembang. Prinsip-prinsip ini, yang ditekankan oleh pengalaman langsung dan didukung oleh analisis ahli, tetap relevan dan penting bagi siapa pun yang terlibat dalam komunikasi publik di pemerintahan.

Tabel 1: Tanggung Jawab Utama Staf Khusus dan Juru Bicara di Kementerian Keuangan

Area Tanggung Jawab	Tugas Spesifik (Berdasarkan Snippet)	ID Snippet Terkait
Nasihat Kebijakan	Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri ; Menganalisis perekonomian untuk pertimbangan kebijakan ; Memberikan saran dan pertimbangan sesuai penugasan khusus Menteri .
Komunikasi Publik	Membantu komunikasi strategis Kementerian Keuangan ; Mengawal reformasi perpajakan ; Menyampaikan informasi resmi dari institusi ; Mengelola hubungan masyarakat dan memantau opini publik ; Menangani pertanyaan media .
Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Memfasilitasi dan membina pemangku kepentingan ; Menjalin hubungan dengan lembaga negara melalui fasilitasi komunikasi ; Melaksanakan kegiatan hubungan media seperti konferensi pers dan diskusi pimpinan .
Analisis Kebijakan	Menganalisis kebijakan fiskal dan makroekonomi ; Melihat isu ekonomi dan memberikan saran kebijakan .

Tabel 2: Perbandingan Gaya Komunikasi dan Dampak Pasar: Greenspan vs. Powell

Fitur	Alan Greenspan	Jerome Powell
Kejelasan	Seringkali ambigu, bertele-tele (“Fedspeak”)	Lebih langsung, namun perubahan halus dalam bahasa diawasi ketat.
Nada	Seringkali netral atau menunjukkan jarak psikologis.	Seringkali hawkish, namun dapat bervariasi tergantung konteks ekonomi.
Volatilitas Pasar	Bertujuan untuk mencegah reaksi berlebihan.	Volatilitas pasar lebih tinggi selama konferensi persnya, terutama sejak pandemi COVID-19.
Maksud yang Dinyatakan	Mengaburkan maksud kebijakan untuk mencegah antisipasi pasar.	Mengelola ekspektasi, memberikan panduan sambil mempertahankan fleksibilitas kebijakan.
Pendekatan Keseluruhan	Berfokus pada pengendalian sentimen pasar melalui ketidakjelasan yang disengaja.	Lebih transparan tetapi sangat berhati-hati, dengan dampak signifikan pada pasar karena kejelasan dan nada hawkish yang dirasakan. Komunikasi mungkin kurang efektif dalam mengurangi ketidakpastian suku bunga.

Reporter: Marshanda Gita – Pertapsi Muda