Jakarta, fiskusnews.com:

1. Pendahuluan: Menetapkan Arah Peningkatan Rasio Pajak di Indonesia

Rasio pajak memainkan peran krusial dalam pembangunan nasional suatu negara. Ukuran kinerja penerimaan pajak ini, yang dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi indikator penting bagi kesehatan fiskal dan kapasitas suatu bangsa untuk membiayai pembangunan serta layanan publik. Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat signifikan, menyumbang hampir 80% dari total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menegaskan betapa pentingnya upaya untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan pajak demi kemajuan bangsa. Namun, rasio pajak Indonesia menunjukkan tren yang dinamis. Pada tahun 2022, rasio pajak tercatat sebesar 10,41% dari PDB, dengan proyeksi penurunan menjadi 9,61% pada tahun 2023. Data terbaru menunjukkan angka 10,31% untuk tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk strategi inovatif dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak.  

Laporan ini bertujuan untuk menganalisis potensi integrasi Tax Accounting Equation (TAE) yang dikembangkan oleh Dr. Joko Ismuhadi ke dalam Sistem Monitoring Self Assessment (SMSA) yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia. Pertanyaan utama yang akan dijawab adalah apakah integrasi ini berpotensi meningkatkan rasio pajak secara cepat menjadi 23%, sebuah target yang ambisius dan memerlukan evaluasi mendalam terhadap kapabilitas kedua sistem serta tantangan implementasinya. Laporan ini akan menguraikan definisi dan fungsi TAE serta SMSA, mengevaluasi mekanisme integrasi yang mungkin, mengkaji dampak yang diharapkan terhadap rasio pajak Indonesia, dan memberikan rekomendasi strategis kepada DJP. Struktur laporan ini akan dimulai dengan pemahaman mendalam tentang TAE, diikuti dengan analisis SMSA, eksplorasi potensi sinergi antara keduanya, evaluasi dampaknya terhadap rasio pajak, studi perbandingan internasional, pertimbangan tantangan implementasi, dan diakhiri dengan kesimpulan serta rekomendasi.

2. Mengurai Tax Accounting Equation (TAE): Sebuah Alat Analisis Pajak yang Inovatif untuk Indonesia

Persamaan akuntansi fundamental, yang menyatakan bahwa Aset sama dengan Liabilitas ditambah Ekuitas (Aset = Liabilitas + Ekuitas) , merupakan fondasi dari sistem akuntansi berpasangan. Persamaan ini berfokus pada keseimbangan neraca keuangan suatu perusahaan. Namun, dalam konteks analisis pajak, persamaan fundamental ini memiliki keterbatasan karena tidak secara eksplisit menghubungkan pendapatan dan beban, yang merupakan elemen kunci dalam penentuan kewajiban pajak.  

Menyadari keterbatasan tersebut, Dr. Joko Ismuhadi, seorang ahli perpajakan Indonesia, mengembangkan Tax Accounting Equation (TAE) sebagai alat analisis yang lebih terarah untuk mendeteksi potensi ketidakberesan keuangan, terutama dalam hal penghindaran dan penggelapan pajak di Indonesia. TAE hadir dalam dua formulasi utama yang saling terkait: Pendapatan – Beban = Aset – Liabilitas, dan Pendapatan = Beban + Aset – Liabilitas. Formulasi ini secara strategis menyoroti pendapatan sebagai indikator penting dari aktivitas ekonomi suatu perusahaan dan konsekuensi kewajiban pajaknya. Dengan memfokuskan pada hubungan antara profitabilitas perusahaan (Pendapatan – Beban) yang tercermin dalam laporan laba rugi, dan kekayaan bersihnya (Aset – Liabilitas) yang tercermin dalam neraca, TAE bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih tajam kepada otoritas pajak dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan pajak. Lebih lanjut, untuk skenario spesifik di mana penghasilan kena pajak mungkin sengaja dilaporkan nol atau negatif untuk meminimalkan beban pajak, Dr. Ismuhadi juga merumuskan Mathematical Accounting Equation (MAE): Aset + Dividen + Beban = Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan. Variasi ini memperluas cakupan analisis untuk mendeteksi potensi penghindaran pajak bahkan ketika laba yang dilaporkan minimal.  

Prinsip dasar di balik persamaan ini adalah untuk menetapkan keseimbangan yang diharapkan antara komponen pelaporan keuangan utama dan kewajiban pajak perusahaan. Dengan menghubungkan secara matematis pendapatan, beban, aset, dan liabilitas, TAE menyediakan kerangka kerja kuantitatif bagi otoritas pajak untuk menilai laporan keuangan. Penyimpangan signifikan dari hubungan yang diantisipasi ini dapat menjadi indikator potensi penghindaran pajak atau bahkan aktivitas penipuan. Salah satu aplikasi utama TAE adalah kemampuannya untuk mendeteksi secara dini skema penghindaran pajak. Dengan menganalisis laporan keuangan wajib pajak melalui lensa TAE, petugas pajak dapat mengidentifikasi inkonsistensi yang mungkin mengindikasikan kesalahan pelaporan pendapatan atau beban yang disengaja. Selain itu, TAE dapat membantu dalam penilaian risiko dan prioritas audit dengan menandai entitas yang menunjukkan variasi signifikan dari hubungan keuangan yang diharapkan. Lebih jauh lagi, TAE berpotensi mengungkap aktivitas ekonomi tersembunyi dengan mengidentifikasi kasus di mana pendapatan yang dilaporkan tidak mencukupi untuk mendukung beban dan pertumbuhan aset yang dilaporkan. Desain TAE yang spesifik untuk konteks Indonesia menjadikannya alat yang relevan karena mempertimbangkan tantangan dan karakteristik unik ekonomi Indonesia, termasuk prevalensi ekonomi bawah tanah dan berbagai taktik penghindaran pajak. Sebagai contoh, tingkat liabilitas yang luar biasa tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan yang dilaporkan dapat mengindikasikan bahwa perusahaan sengaja salah mengklasifikasikan pendapatan sebagai utang untuk mengurangi beban pajaknya.  

3. Memahami Sistem Monitoring Self Assessment (SMSA) di Indonesia: Kerangka Kerja dan Fungsionalitas

Sistem Monitoring Self Assessment (SMSA) merupakan inisiatif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia yang dirancang untuk menguji pelaporan pajak (SPT) melalui integrasi pengawasan dengan mekanisme monitoring. Implementasi SMSA merupakan konsekuensi dari sistem perpajakan self-assessment yang berlaku di Indonesia. Sistem self-assessment ini menempatkan tanggung jawab pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang pada wajib pajak itu sendiri, sementara peran DJP sebagai otoritas pemungut pajak adalah untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, SMSA menjadi alat penting bagi DJP untuk memantau keakuratan penilaian pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Seorang mantan Direktur Jenderal Pajak menekankan bahwa SMSA bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak, menyoroti signifikansinya dalam upaya peningkatan pendapatan negara.  

SMSA tidak beroperasi secara terpisah, melainkan kemungkinan besar merupakan komponen kunci dari sistem yang lebih besar dan terintegrasi, yaitu Core Tax Administration System (CTAS), yang juga dikenal sebagai Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). CTAS adalah proyek modernisasi besar-besaran yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data terkait perpajakan ke dalam satu sistem terpusat, menggantikan proses manual yang sudah usang dengan sistem digital yang efisien. Tujuan utama CTAS adalah untuk menciptakan sistem administrasi pajak yang mudah, kuat, terintegrasi, akurat, dan andal. Manfaat dari CTAS diharapkan dapat dirasakan oleh wajib pajak melalui penyediaan akun wajib pajak secara daring, peningkatan kualitas layanan, pengurangan keberatan dan banding pajak, serta penurunan biaya kepatuhan pajak. Bagi pegawai DJP, CTAS diharapkan dapat menyediakan sistem yang terintegrasi, mengurangi pekerjaan manual, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan kapabilitas pegawai. Secara institusional, DJP berharap CTAS dapat memperkuat kepercayaan dan kredibilitas, memelihara akuntabilitas, meningkatkan kepatuhan pajak, dan mendorong produktivitas.  

Mengingat sistem inti perpajakan yang ada sebelumnya dianggap kurang responsif, terutama dalam hal integritas dan ketepatan waktu basis data pajak , CTAS dirancang untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan pandangan 360 derajat atas informasi pajak wajib pajak. SMSA, sebagai bagian dari CTAS, kemungkinan akan memanfaatkan kemampuan data dan otomatisasi yang ditingkatkan dari sistem baru ini untuk pengawasan yang lebih baik. Hal ini termasuk basis data wajib pajak secara waktu nyata dan pemeriksaan kepatuhan otomatis. Selain itu, DJP juga berupaya memperkuat pemantauan kepatuhan wajib pajak melalui pertukaran data dengan pemerintah daerah , yang dapat menjadi sumber data penting bagi SMSA dalam kerangka kerja CTAS. Dengan demikian, SMSA berfungsi sebagai mekanisme vital dalam memverifikasi keakuratan data yang dilaporkan sendiri oleh wajib pajak dan mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan dalam sistem self-assessment Indonesia.  

4. Mensinergikan TAE dan SMSA: Mengeksplorasi Potensi Integrasi untuk Peningkatan Pendapatan Pajak

Prinsip dan formula Tax Accounting Equation (TAE) dapat secara efektif diintegrasikan ke dalam kapabilitas analisis data dan penilaian risiko yang dimiliki oleh SMSA/CTAS. Fokus TAE pada hubungan antara pendapatan, beban, aset, dan liabilitas dapat diterapkan secara langsung pada data keuangan yang akan tersedia dalam CTAS yang terintegrasi. Kemampuan monitoring SMSA dapat ditingkatkan dengan memasukkan algoritma yang menghitung rasio TAE dan mengidentifikasi penyimpangan dari norma yang diharapkan. Sebagai contoh, SMSA dapat menandai wajib pajak yang pendapatan yang dilaporkannya tidak secara logis berkorelasi dengan aset dan liabilitas yang dilaporkan berdasarkan formula TAE. Demikian pula, MAE dapat digunakan untuk menganalisis perusahaan yang melaporkan pendapatan minimal tetapi menunjukkan akumulasi aset yang signifikan.  

Modul penilaian risiko CTAS dapat diperkuat dengan menggunakan metrik yang berasal dari TAE sebagai indikator risiko, memungkinkan identifikasi wajib pajak yang berpotensi tidak patuh secara lebih canggih. CTAS bertujuan untuk menyediakan pandangan 360 derajat atas informasi wajib pajak , termasuk data dari SPT, riwayat pembayaran, dan berpotensi sumber pihak ketiga. Kumpulan data yang komprehensif ini dapat digunakan untuk menghitung komponen TAE (Pendapatan, Beban, Aset, Liabilitas). Pendekatan analitis dalam SMSA dapat melibatkan penetapan ambang batas atau rentang yang diharapkan untuk rasio TAE berdasarkan tolok ukur industri atau data historis. Wajib pajak yang berada di luar rentang ini dapat ditandai untuk peninjauan lebih lanjut. Kemampuan machine learning dan AI dalam CTAS dapat dilatih untuk mengidentifikasi pola pelaporan keuangan yang menyimpang dari keseimbangan yang diharapkan TAE, yang mengindikasikan potensi penggelapan pajak.  

Implementasi yang berhasil dari integrasi TAE ke dalam SMSA memerlukan CTAS untuk dapat secara efektif mengakses dan memproses poin data keuangan yang diperlukan dari berbagai modul (misalnya, pemrosesan SPT, manajemen akun wajib pajak). Pengembangan dan penerapan algoritma untuk menghitung TAE dan mengidentifikasi penyimpangan akan membutuhkan keahlian dalam prinsip-prinsip akuntansi pajak dan analisis data dalam tim pengembangan CTAS. Memastikan kualitas dan konsistensi data di berbagai sumber data dalam CTAS akan sangat penting untuk keandalan analisis berbasis TAE. Dengan demikian, integrasi TAE ke dalam SMSA dalam CTAS berpotensi memberikan pendekatan berbasis data yang kuat untuk mengidentifikasi potensi penggelapan pajak yang melampaui metode tradisional peninjauan pendapatan dan beban yang dilaporkan. Efektivitas integrasi ini sangat bergantung pada kelengkapan dan akurasi data yang dikonsolidasikan dalam platform CTAS. Selain itu, pemanfaatan kemampuan analitis CTAS, seperti machine learning, untuk menerapkan TAE dalam skala besar dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan DJP untuk mendeteksi ketidakberesan pajak dan meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan.  

5. Menganalisis Potensi Dampak terhadap Rasio Pajak Indonesia: Jalan Menuju 23%?

Rasio pajak Indonesia saat ini berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan dengan target 23%. Pada tahun 2022, rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 10,41% dari PDB, dan diperkirakan menurun menjadi 9,61% pada tahun 2023. Meskipun demikian, data terbaru menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 10,31% pada tahun 2023. Tren historis menunjukkan adanya penurunan rasio pajak selama dekade terakhir , yang mengindikasikan adanya tantangan dalam efisiensi pengumpulan pajak atau basis pajak yang perlu diperbaiki. Berbagai faktor berkontribusi terhadap kondisi ini, termasuk tarif pajak, pendapatan per kapita, kualitas tata kelola pemerintahan , tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, besarnya sektor informal, mekanisme penegakan hukum yang lemah, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, dan masalah kepercayaan terhadap otoritas pajak. Rasio pajak dihitung berdasarkan total penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dibandingkan dengan PDB.  

Integrasi TAE ke dalam SMSA berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mendeteksi penghindaran dan penggelapan pajak secara lebih efektif. Kemampuan untuk mengungkap aktivitas ekonomi tersembunyi juga dapat berkontribusi pada perluasan basis pajak dengan membawa pendapatan yang sebelumnya tidak terjamah ke dalam sistem formal. Selain itu, otomatisasi monitoring dan penilaian risiko melalui integrasi ini dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dengan memungkinkan DJP memfokuskan upaya audit dan penegakannya pada wajib pajak berisiko tinggi.  

Namun, mencapai peningkatan yang cepat ke rasio pajak 23% hanya melalui integrasi ini tampaknya sangat ambisius. Ukuran sektor informal , pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan , kondisi ekonomi global , dan tarif pajak juga merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi rasio pajak dan mungkin membatasi dampak dari satu alat monitoring spesifik. Perbandingan internasional menunjukkan bahwa pencapaian rasio pajak 23% atau lebih seringkali melibatkan kombinasi berbagai faktor, termasuk kebijakan pajak yang komprehensif dan kinerja ekonomi yang kuat. Seorang mantan Direktur Jenderal Pajak bahkan memperkirakan bahwa implementasi sistem seperti SMSA dapat menghasilkan peningkatan rasio pajak sebesar 1% meskipun ada penurunan PPN sebesar 2%, yang mengimplikasikan dampak yang lebih bertahap. Oleh karena itu, meskipun integrasi TAE ke dalam SMSA memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan pajak, target peningkatan yang cepat dan substansial ke 23% kemungkinan memerlukan reformasi pajak yang lebih luas dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.  

Tabel 1: Tren Rasio Pajak Indonesia

Tahun	Rasio Pajak (% dari PDB)	Faktor Kontribusi Utama
2010	–	–
…	…	…
2022	10.41	–
2023	10.31	UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) , pemetaan basis pajak
2023 (Estimasi)	9.61	–

Catatan: Data historis yang lebih lengkap diperlukan untuk memberikan gambaran tren yang lebih komprehensif. Data untuk tahun 2010 dan tahun-tahun antara tidak tersedia dalam cuplikan yang diberikan.

6. Analisis Komparatif: Pelajaran dari Sistem Monitoring dan Kepatuhan Pajak Internasional

Berbagai negara di dunia, terutama negara-negara anggota OECD, telah mengimplementasikan sistem monitoring pajak yang canggih dan memanfaatkan analisis data untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Tren global dalam administrasi pajak menunjukkan pergeseran menuju sistem yang digital dan terintegrasi. Negara-negara ini semakin mengandalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak. Sebagai contoh, proyek Valmis di Finlandia berhasil mengganti lebih dari 70 sistem lama dengan perangkat lunak komersial (COTS), menghasilkan modernisasi administrasi pajak yang signifikan. Di Amerika Serikat, IRS juga melakukan modernisasi sistem pemrosesan informasi pengembalian pajak dengan menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas data dan kepatuhan.  

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning menjadi semakin umum dalam administrasi pajak untuk deteksi penipuan, pemodelan kepatuhan, dan penyediaan panduan yang dipersonalisasi kepada wajib pajak. Analisis data waktu nyata juga diterapkan untuk manajemen risiko kepatuhan. Selain itu, banyak negara mengembangkan sistem administrasi pajak yang terpusat dan terintegrasi untuk pandangan yang lebih komprehensif tentang informasi wajib pajak. Peningkatan layanan kepada wajib pajak dan interaksi digital juga menjadi fokus utama. Teknik pencocokan dan pemeriksaan silang data dari berbagai sumber juga digunakan secara luas untuk memantau kepatuhan.  

Inisiatif CTAS Indonesia sejalan dengan tren global modernisasi administrasi pajak melalui digitalisasi dan integrasi. Potensi integrasi TAE ke dalam SMSA mencerminkan meningkatnya penggunaan analisis data untuk meningkatkan kepatuhan pajak di negara lain. Namun, tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Sidoarjo di Indonesia dengan sistem Taxmon, seperti resistensi wajib pajak dan masalah data , menyoroti pentingnya implementasi yang hati-hati dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk keberhasilan CTAS dan SMSA di tingkat nasional. Keberhasilan proyek Valmis di Finlandia menggarisbawahi potensi manfaat dari transformasi sistem skala besar yang terencana dan dilaksanakan dengan baik, yang saat ini sedang diupayakan oleh Indonesia melalui CTAS.  

Tabel 2: Perbandingan Sistem Monitoring Pajak di Beberapa Negara

Negara	Fitur Utama Sistem Monitoring	Teknologi yang Digunakan	Dampak terhadap Kepatuhan/Rasio Pajak (Jika Tersedia)	Tantangan Utama yang Dihadapi
Finlandia	Penggantian 70+ sistem lama dengan perangkat lunak komersial (COTS), e-services, administrasi nasional tunggal, standardisasi cara kerja.	Perangkat Lunak COTS	Peningkatan efisiensi dan pengurangan kompleksitas	–
AS (IRS)	Modernisasi sistem pemrosesan informasi pengembalian pajak, konsolidasi dan standardisasi sistem entri, pra-penyaringan, dan validasi.	Kode modern, model data baru, alat sumber terbuka	Peningkatan kualitas data dan pengiriman tepat waktu	Mengelola sistem lama yang menua
Indonesia (Sidoarjo)	Sistem Monitoring Pajak (Taxmon) merekam transaksi pembayaran di titik penjualan untuk Pajak Restoran, Hotel, Parkir, dan Hiburan.	Sistem perekam transaksi di kasir	Peningkatan pendapatan pajak daerah	Resistensi wajib pajak, ketidaksesuaian data dengan catatan omset, dianggap intervensi berlebihan
OECD	Mendorong adopsi e-administrasi, pengarsipan SPT daring, pembayaran daring, pra-pengisian SPT.	Platform digital	Peningkatan efisiensi dan efektivitas	–

Catatan: Tabel ini menyajikan perbandingan terbatas berdasarkan cuplikan yang diberikan. Analisis yang lebih mendalam akan memerlukan data yang lebih komprehensif.

7. Menavigasi Tantangan dan Pertimbangan Integrasi TAE-SMSA: Perspektif Pragmatis

Integrasi TAE ke dalam kerangka kerja SMSA yang ada berpotensi menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Salah satu isu utama adalah kualitas data dalam CTAS. Mengingat sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai sistem dan sumber lama , kemungkinan adanya data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat mempengaruhi keandalan perhitungan TAE. Selain itu, memastikan kompatibilitas antara modul analitis SMSA dan formula serta logika spesifik TAE akan memerlukan desain dan pengembangan sistem yang cermat dalam kerangka kerja CTAS.  

Resistensi terhadap perubahan dari staf DJP dan wajib pajak juga merupakan potensi hambatan. Staf mungkin memerlukan pelatihan untuk memahami dan memanfaatkan wawasan berbasis TAE, sementara wajib pajak mungkin menganggap peningkatan monitoring sebagai tindakan yang mengganggu. Menetapkan ambang batas dan pemicu yang tepat berdasarkan rasio TAE untuk menandai potensi ketidakpatuhan akan sangat penting untuk menghindari membanjiri DJP dengan positif palsu.  

Dari perspektif kebijakan, hukum, dan administrasi, integrasi TAE-SMSA memerlukan pertimbangan yang cermat. Arahan kebijakan yang jelas dari Kementerian Keuangan dan DJP akan diperlukan untuk memandatkan dan mendukung integrasi ini. Kerangka hukum mungkin perlu ditinjau untuk memastikan bahwa penggunaan TAE untuk tujuan monitoring dan audit memiliki dasar hukum yang kuat dan menghormati hak-hak wajib pajak. Prosedur administratif perlu ditetapkan untuk menangani peringatan yang dihasilkan oleh SMSA yang terintegrasi dengan TAE, termasuk proses untuk penyelidikan lebih lanjut dan potensi tindak lanjut audit. Program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang memadai untuk staf DJP akan sangat penting agar mereka dapat secara efektif memanfaatkan wawasan TAE dalam kegiatan monitoring dan penegakan hukum mereka. Terakhir, monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas SMSA yang terintegrasi dengan TAE akan diperlukan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang.

8. Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis: Merancang Arah Peningkatan Pendapatan Pajak di Indonesia

Integrasi Tax Accounting Equation (TAE) ke dalam Sistem Monitoring Self Assessment (SMSA) memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendeteksi ketidakberesan keuangan di Indonesia. Namun, target peningkatan rasio pajak secara cepat menjadi 23% melalui integrasi ini saja kemungkinan besar tidak realistis, mengingat kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pajak secara keseluruhan. Meskipun demikian, integrasi ini dapat menjadi langkah penting menuju sistem pengawasan pajak yang lebih canggih dan berbasis data.

Untuk memaksimalkan potensi integrasi TAE ke dalam SMSA, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP):

• Rekomendasi 1: Melakukan proyek percontohan untuk menguji efektivitas TAE dalam lingkungan SMSA/CTAS dengan menggunakan kelompok wajib pajak terpilih dan fokus pada industri-industri tertentu yang dikenal memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi.
• Rekomendasi 2: Mengembangkan algoritma dan modul analitis spesifik dalam CTAS untuk menghitung rasio TAE dan mengidentifikasi penyimpangan signifikan, serta mengintegrasikan machine learning untuk menyempurnakan ambang batas ini seiring waktu.
• Rekomendasi 3: Berinvestasi dalam program pelatihan untuk staf DJP guna memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip TAE dan cara menafsirkan wawasan yang dihasilkan oleh sistem terintegrasi.
• Rekomendasi 4: Meninjau kebijakan dan kerangka hukum yang ada untuk memastikan bahwa penggunaan analisis berbasis TAE untuk monitoring dan penegakan pajak memiliki dasar hukum yang kuat dan mengatasi potensi masalah hukum atau privasi.
• Rekomendasi 5: Menetapkan prosedur administratif yang jelas untuk menangani peringatan yang dihasilkan oleh SMSA yang terintegrasi dengan TAE, menguraikan langkah-langkah untuk penyelidikan dan potensi tindak lanjut audit.
• Rekomendasi 6: Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak sistem terintegrasi terhadap kepatuhan dan pendapatan pajak, serta melakukan penyesuaian dan penyempurnaan yang diperlukan pada algoritma dan proses.
• Rekomendasi 7: Mengeksplorasi potensi untuk mengintegrasikan MAE ke dalam sistem untuk menganalisis kasus-kasus dengan pendapatan yang dilaporkan rendah atau nol tetapi memiliki aset yang signifikan.

Meskipun integrasi TAE ke dalam SMSA berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan pajak, perlu diingat bahwa pencapaian target rasio pajak 23% secara cepat kemungkinan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk reformasi kebijakan pajak yang lebih luas dan upaya untuk mengatasi isu-isu fundamental seperti sektor informal. Peningkatan rasio pajak yang lebih bertahap dan berkelanjutan lebih mungkin terjadi seiring dengan keberhasilan implementasi sistem terintegrasi ini dan faktor-faktor ekonomi serta kebijakan lainnya.

Tabel 3: Potensi Rasio TAE dan Interpretasi untuk Penilaian Risiko Pajak

Formula TAE	Rentang/Tolok Ukur yang Diharapkan	Indikator dari	Tindak Lanjut yang Mungkin
Pendapatan – Beban = Aset – Liabilitas	Berdasarkan tolok ukur industri	Potensi pelaporan pendapatan yang kurang atau beban yang digelembungkan	Peninjauan Lebih Lanjut
Pendapatan = Beban + Aset – Liabilitas	Berdasarkan tolok ukur industri	Potensi pelaporan pendapatan yang kurang atau beban yang digelembungkan	Peninjauan Lebih Lanjut
Aset + Dividen + Beban = Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan	Berdasarkan tolok ukur industri	Potensi penyembunyian aset atau pendapatan di perusahaan dengan laba rendah	Audit Mendalam

Catatan: Rentang dan tolok ukur yang diharapkan perlu disesuaikan berdasarkan analisis data historis dan karakteristik industri di Indonesia.

Reporter: Marshanda Gita – Pertapsi Muda