Jakarta, fiskusnews.com:

Executive Summary

Laporan ini menganalisis secara komprehensif kerangka terintegrasi yang diusung oleh Dr. Joko Ismuhadi dalam upaya pemberantasan kejahatan keuangan di Indonesia, yang meliputi tindak pidana perpajakan (Tipijak), pencucian uang (TPPU), dan korupsi korporasi. Inti dari pendekatan ini adalah Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) sebagai alat deteksi dini, diikuti dengan konsep “delik berantai” yang mengintegrasikan penyidikan dan penuntutan Tipijak, TPPU, dan korupsi, serta diakhiri dengan perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB Asset Forfeiture) untuk pemulihan kerugian negara.

Analisis menunjukkan bahwa TAE merupakan inovasi penting yang mengatasi keterbatasan persamaan akuntansi dasar dalam mengungkap manipulasi pajak yang canggih, terutama dalam konteks ekonomi bawah tanah Indonesia. Pendekatan “delik berantai” secara fundamental mengubah paradigma penegakan hukum dari reaktif menjadi proaktif, memungkinkan penelusuran aliran dana secara komprehensif dan menjerat korporasi sebagai entitas pelaku. Meskipun kerangka hukum yang ada, seperti UU TPPU, telah mendukung konsep ini melalui ketentuan tindak pidana asal yang luas dan beban pembuktian terbalik, implementasi penuh masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait koordinasi antarlembaga dan kapasitas SDM.

Konsep perampasan aset tanpa pemidanaan sangat krusial untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara, namun terhambat oleh lambatnya ratifikasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Laporan ini menyimpulkan bahwa visi Dr. Ismuhadi menawarkan solusi holistik yang berpotensi merevolusi penegakan hukum keuangan di Indonesia, namun keberhasilannya sangat bergantung pada reformasi legislatif yang berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Introduction: The Evolving Landscape of Financial Crime in Indonesia

Kejahatan keuangan, yang mencakup penghindaran pajak (Tipijak), pencucian uang (TPPU), dan korupsi, merupakan ancaman yang signifikan dan terus berkembang terhadap integritas fiskal, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan publik di Indonesia. Kompleksitas dan keterkaitan antarberbagai jenis pelanggaran ini menuntut strategi penegakan hukum yang canggih dan terintegrasi.

Indonesia secara historis menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, yang tercermin dari rasio pajak terhadap PDB yang relatif rendah, yaitu 12% pada tahun 2022. Tantangan ini diperparah oleh inefisiensi dalam proses administrasi, ketergantungan pada prosedur manual yang sudah usang di masa lalu, dan sifat ekonomi bawah tanah yang merajalela. Pendekatan tradisional yang berpusat pada audit reaktif terbukti tidak memadai dalam mengatasi masalah-masalah yang mengakar ini. Rasio pajak yang rendah dan prevalensi ekonomi bawah tanah yang signifikan bukan sekadar statistik deskriptif; kondisi ini merupakan pendorong mendasar yang mengharuskan pengembangan dan adopsi alat forensik inovatif serta strategi penegakan hukum terintegrasi seperti yang diusulkan oleh Dr. Ismuhadi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakcukupan sistemik dari metode tradisional dalam menghadapi realitas ekonomi unik Indonesia.  

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan yang mendesak dan diakui untuk pergeseran paradigma mendasar dalam penegakan hukum kejahatan keuangan, beralih dari penyelesaian masalah yang reaktif menuju deteksi dan pencegahan yang proaktif. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela, memperkuat supremasi hukum, dan pada akhirnya mengoptimalkan mobilisasi pendapatan negara. Agenda reformasi pajak komprehensif yang sedang berjalan oleh pemerintah Indonesia, khususnya implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Inti (Core Tax Administration System – CTAS) , menggarisbawahi keharusan kebijakan yang lebih luas untuk memodernisasi seluruh sistem administrasi pajak dan meningkatkan akurasi data. Integrasi TAE dan Sistem Pemantauan Penilaian Mandiri (Self-Assessment Monitoring Systems – SAMS) secara strategis diposisikan dalam transformasi digital yang lebih besar ini, menunjukkan bahwa alat-alat ini bukan solusi yang terisolasi, melainkan komponen integral dari strategi nasional yang kohesif untuk penguatan fiskal.  

Laporan ini akan memberikan analisis komprehensif mengenai kerangka terintegrasi Dr. Joko Ismuhadi, yang berpusat pada Persamaan Akuntansi Pajak (TAE), pendekatan “delik berantai,” dan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based – NCB) Asset Forfeiture. Laporan ini akan mengeksplorasi dasar teoritis, aplikasi praktis, kerangka hukum pendukung, tantangan yang melekat, dan potensi dampak masa depan dari strategi holistik ini dalam memerangi kejahatan keuangan di Indonesia.

Dr. Joko Ismuhadi: Seorang Visioner dalam Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan di Indonesia

Dr. Joko Ismuhadi Soewarsono merupakan sosok sentral dalam lanskap perpajakan Indonesia, yang menonjol melalui perpaduan unik antara pengalaman praktis yang luas di pemerintahan dan keterlibatan akademis yang mendalam. Perpaduan unik antara latar belakang praktis dan akademis yang dimiliki Dr. Ismuhadi bukan sekadar detail biografis, melainkan elemen fundamental yang memberikan kredibilitas dan komprehensivitas signifikan pada pendekatan terintegrasinya. Perspektif ganda ini memungkinkannya menjembatani ranah prinsip hukum dan akuntansi teoretis yang seringkali terpisah dengan realitas kompleks dan praktis penegakan hukum kejahatan keuangan.  

Perjalanan pendidikannya mencakup diploma di bidang keuangan dengan spesialisasi perpajakan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang terkenal, gelar Magister Sains, dan ia merupakan kandidat doktor di bidang Akuntansi Pajak dari Universitas Padjadjaran, di samping memiliki gelar doktor di bidang Hukum Pajak dari Universitas Borobudur Jakarta. Keahlian ganda yang tangguh dalam disiplin akuntansi dan hukum ini menjadi dasar pendekatan holistiknya terhadap kejahatan keuangan. Secara profesional, Dr. Ismuhadi telah mengabdi sebagai Auditor Pajak yang berdedikasi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2004, dan saat ini menjabat sebagai Pemeriksa Pajak Madya pada Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar. Pengalaman langsung ini memberinya pemahaman yang tak tertandingi tentang seluk-beluk operasional serta tantangan administrasi dan penegakan pajak. Keterlibatannya yang aktif meluas ke organisasi profesional utama, termasuk Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (Pertapsi) serta Perserikatan Ahli Hukum Indonesia (Perkahi) , yang semakin mengukuhkan posisinya dalam komunitas ahli.  

Kontribusi paling signifikan dari Dr. Ismuhadi adalah pengembangan Persamaan Akuntansi Pajak (TAE), sebuah model matematika inovatif yang dirancang khusus untuk deteksi dini potensi penghindaran pajak dan penggelapan. Minat penelitiannya yang lebih luas mencakup perencanaan pajak tingkat lanjut, strategi keuangan yang canggih, manipulasi pajak korporasi, pencucian uang, dan kerangka hukum seputar perampasan aset. Ia adalah penulis buku penting, “MEMBONGKAR KEJAHATAN KEUANGAN: Penyelidikan tentang Manipulasi Pajak dan Pencucian Uang di Dunia Korporat” , yang secara langsung selaras dengan dan memberikan dasar konseptual untuk prinsip “delik berantai”. Di luar kontribusi teoretis, Dr. Ismuhadi secara aktif mengidentifikasi celah-celah kritis dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan mengusulkan solusi kebijakan konkret, seperti implementasi Aturan Anti-Penghindaran Umum (General Anti-Avoidance Rule – GAAR) dan pengembangan “Uji Tujuan Bisnis” (Purpose Business Test) untuk transaksi pinjaman. Keterlibatan aktif Dr. Ismuhadi dalam mengidentifikasi celah legislatif, seperti yang ada pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh, dan mengusulkan solusi kebijakan spesifik seperti GAAR dan “Purpose Business Test” , menunjukkan bahwa pengaruhnya melampaui sekadar pengembangan alat deteksi. Ia secara aktif terlibat dalam membentuk dan meningkatkan kebijakan pajak sistemik untuk mencegah penghindaran pada sumbernya. Hal ini menunjukkan visi yang lebih luas untuk reformasi pajak yang komprehensif, bukan hanya penegakan hukum yang reaktif.  

The Tax Accounting Equation (TAE): A Cornerstone of Detection

Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) adalah alat analisis inovatif yang dirancang khusus untuk mengadaptasi prinsip-prinsip akuntansi fundamental ke dalam konteks analisis pajak Indonesia yang bernuansa. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan pendekatan yang lebih terarah dan efektif dalam mengidentifikasi potensi penghindaran pajak dan ketidakberesan.  

TAE dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan bawaan dari persamaan akuntansi dasar (Aset = Kewajiban + Ekuitas), yang, meskipun menjadi dasar untuk pelaporan keuangan umum, seringkali tidak cukup cermat untuk mengungkap metode canggih dan seringkali tersembunyi yang digunakan dalam skema penghindaran pajak yang kompleks. Dr. Ismuhadi telah merumuskan TAE dalam dua bentuk utama yang saling terkait, secara strategis menyusun ulang persamaan akuntansi tradisional untuk menekankan hubungan-hubungan penting yang relevan dengan pajak :  

• Pendapatan – Beban = Aset – Kewajiban: Formulasi ini berfokus pada hubungan langsung antara profitabilitas perusahaan (seperti yang tercermin dalam laporan laba rugi) dan kekayaan bersihnya (seperti yang ditunjukkan dalam neraca). Penyimpangan dari keseimbangan yang diharapkan dapat menandakan anomali.
• Pendapatan = Beban + Aset – Kewajiban: Bentuk ini memberikan penekanan yang disengaja pada pendapatan sebagai indikator kritis aktivitas ekonomi perusahaan dan kewajiban pajaknya yang sesuai, meneliti kecukupannya untuk menutupi biaya dan berkontribusi pada aset bersih.

Prinsip matematika yang mendasari TAE adalah untuk menetapkan keseimbangan yang diharapkan antara komponen pelaporan keuangan utama ini dan kewajiban pajak perusahaan. Penyimpangan signifikan dari hubungan yang diantisipasi ini berfungsi sebagai indikator kuantitatif potensi penghindaran pajak atau bahkan aktivitas penipuan. Untuk skenario spesifik di mana penghasilan kena pajak mungkin sengaja dilaporkan nol atau negatif untuk meminimalkan kewajiban pajak, Dr. Ismuhadi lebih lanjut menyempurnakan pendekatan analitisnya dengan merumuskan Persamaan Akuntansi Matematika (MAE) sebagai Aset + Dividen + Beban = Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan

TAE meningkatkan efektivitas strategi penegakan pajak dengan menyediakan lapisan analisis tambahan yang berpusat pada hubungan inti dalam laporan keuangan, sehingga mengungkap inkonsistensi yang mungkin terlewatkan oleh bentuk analisis keuangan lain atau prosedur audit tradisional. Utilitas utama TAE terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi “bendera merah” atau anomali dalam laporan keuangan. Hal ini merupakan perbedaan krusial, karena menyiratkan pergeseran dalam strategi audit: dari audit yang luas dan berpotensi tidak efisien menjadi investigasi forensik yang sangat bertarget. Hal ini memungkinkan otoritas pajak untuk mengoptimalkan sumber daya mereka yang terbatas dengan berfokus pada area dengan probabilitas penipuan tertinggi.  

Skenario Spesifik dan Contoh Inkonsistensi yang Dapat Diungkap TAE:

• Pendapatan yang Tidak Dilaporkan/Aktivitas Ekonomi Tersembunyi: Jika suatu perusahaan secara konsisten melaporkan pendapatan minimal atau bahkan kerugian dari tahun ke tahun, meskipun menunjukkan operasi bisnis yang berkelanjutan dan tampaknya kuat serta mempertahankan kehadiran yang signifikan di pasar, TAE dapat menandai hal ini. Pendapatan yang dilaporkan tidak mencukupi relatif terhadap biaya yang dilaporkan dan pertumbuhan aset dapat sangat mengindikasikan adanya pendapatan yang tidak dilaporkan yang berasal dari aktivitas ekonomi tersembunyi atau bawah tanah. Hal ini secara langsung mengatasi tantangan ekonomi bawah tanah di Indonesia. Desain spesifik TAE untuk mengungkap aktivitas ekonomi tersembunyi dan pergerakan aktivitas legal ke ekonomi bawah tanah menyoroti pengakuan mendalam bahwa metode akuntansi tradisional tidak memadai untuk sebagian besar lanskap ekonomi Indonesia. Hal ini menyiratkan bahwa TAE mencoba menjembatani kesenjangan sistemik dengan menyediakan “kerangka kerja yang matematis secara ketat” untuk memformalkan dan mengenakan pajak atas transaksi yang sebelumnya tersembunyi, sehingga memperluas basis pajak.  
• Beban yang Dinyatakan Berlebihan: TAE dapat menyoroti lonjakan beban yang tidak biasa atau tidak proporsional yang tidak secara logis tercermin dalam perubahan aset atau kewajiban perusahaan yang sesuai. Anomali semacam itu mungkin menunjukkan inflasi biaya bisnis secara artifisial untuk mengurangi penghasilan kena pajak.  
• Reklasifikasi Pendapatan sebagai Utang: Tingkat kewajiban yang sangat tinggi relatif terhadap pertumbuhan pendapatan yang dilaporkan dapat mengindikasikan bahwa suatu perusahaan sengaja mereklasifikasi pendapatan sebagai utang untuk mengurangi beban pajaknya. Taktik ini mungkin melibatkan penggunaan transaksi pihak berelasi secara strategis untuk mengaburkan sifat sebenarnya dari aliran keuangan.  
• Penggunaan Akun Kliring yang Menipu: TAE secara khusus dirancang untuk mendeteksi praktik penipuan seperti penggunaan akun kliring—akun sementara yang biasanya dimaksudkan untuk memiliki saldo nol pada akhir periode akuntansi—untuk sementara waktu salah mencatat pendapatan sebagai kewajiban atau beban sebagai aset.  

Dengan menyediakan kerangka kerja yang matematis secara ketat, TAE memungkinkan otoritas pajak untuk bergerak melampaui penilaian kualitatif tradisional atas laporan keuangan menuju metodologi berbasis data untuk mengidentifikasi potensi ketidakberesan, memungkinkan alokasi sumber daya audit yang lebih efisien dan memaksimalkan potensi untuk mengungkap penipuan pajak.  

Integrasi dengan Sistem Pemantauan Penilaian Mandiri (SAMS) untuk Kepatuhan Proaktif: Integrasi TAE Dr. Joko Ismuhadi ke dalam Sistem Pemantauan Penilaian Mandiri (SAMS) merupakan pendekatan yang kuat dan proaktif untuk secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak dan mitigasi risiko bagi bisnis dan organisasi. Integrasi TAE dengan SAMS menandakan pergeseran strategis dan fundamental dalam filosofi administrasi pajak. Hal ini mengalihkan model audit pasca-pelaporan yang reaktif, yang seringkali mengatasi masalah setelah terjadi, ke kerangka pemantauan dan pencegahan proaktif secara real-time. Perubahan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan sukarela dan mendeteksi masalah jauh lebih awal dalam siklus pajak.  

SAMS, yang mengambil inspirasi dari prinsip-prinsip evaluasi mandiri di bidang seperti tata kelola TI dan keamanan siber, melibatkan identifikasi risiko proaktif, pemantauan internal berkelanjutan, dan komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan menanamkan kemampuan akuntansi forensik TAE dalam kerangka terstruktur SAMS, organisasi dapat membangun mekanisme internal yang kuat dan berbasis data. Mekanisme ini memfasilitasi identifikasi dini potensi ketidakberesan pajak, memastikan akurasi dan integritas data keuangan yang digunakan untuk pelaporan pajak, dan menumbuhkan budaya kepatuhan yang lebih kuat dan mengakar dalam entitas. Pendekatan terintegrasi ini secara fundamental menggeser paradigma kepatuhan dari penyelesaian masalah yang reaktif (misalnya, menanggapi audit) ke pencegahan proaktif, sehingga memperkuat kerangka kontrol internal dan mempromosikan akuntabilitas yang lebih besar di seluruh tim keuangan dan akuntansi. Desain TAE oleh seorang spesialis pajak Indonesia, yang secara khusus mempertimbangkan tantangan dan karakteristik unik lingkungan keuangan dan regulasi Indonesia (termasuk prevalensi ekonomi bawah tanah), membuat integrasinya sangat bermanfaat bagi bisnis yang beroperasi di negara tersebut. Yang terpenting, integrasi ini diposisikan dalam Sistem Administrasi Perpajakan Inti (CTAS) yang lebih luas yang sedang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini memanfaatkan kemampuan digital canggih CTAS untuk mengidentifikasi potensi inkonsistensi dan ketidakpatuhan di awal siklus pajak, sehingga mendorong kepatuhan sukarela dan meningkatkan integritas keseluruhan sistem penilaian mandiri.  

Tabel: Perbandingan Persamaan Akuntansi Dasar dan Persamaan Akuntansi Pajak (TAE)

Nama Persamaan	Formula	Fokus Utama/Penekanan	Penggunaan Utama
Persamaan Akuntansi Dasar	Aset = Kewajiban + Ekuitas	Posisi Keuangan (gambaran pada satu titik waktu)	Pelaporan keuangan umum, memahami posisi keuangan
Persamaan Ismuhadi – Bentuk 1 (TAE)	Pendapatan – Beban = Aset – Kewajiban	Hubungan antara profitabilitas (Laporan Laba Rugi) dan kekayaan bersih (Neraca) untuk analisis pajak	Analisis pajak forensik, mengidentifikasi ketidakberesan, deteksi dini penghindaran pajak
Persamaan Ismuhadi – Bentuk 2 (TAE)	Pendapatan = Beban + Aset – Kewajiban	Kecukupan pendapatan untuk menutupi biaya dan berkontribusi pada aset bersih; Hubungan terbalik antara Pendapatan dan Kewajiban	Analisis terarah kecukupan pendapatan dan potensi reklasifikasi untuk tujuan pajak
Persamaan Akuntansi Matematika (MAE)	Aset + Dividen + Beban = Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan	Skenario di mana penghasilan kena pajak sengaja dilaporkan nol atau negatif	Pendekatan analitis yang disempurnakan untuk manipulasi laporan laba rugi

The “Delik Berantai” Approach: Integrated Prosecution of Financial Crimes

Pendekatan “delik berantai” (chained offenses) yang diusulkan oleh Dr. Ismuhadi menawarkan kerangka hukum yang sangat terintegrasi dan efisien untuk penanganan kejahatan keuangan di Indonesia. Proses ini dimulai dengan deteksi tindak pidana perpajakan (Tipijak) melalui alat-alat seperti TAE. Premis sentral dari pendekatan ini adalah bahwa hasil yang diperoleh dari kejahatan pajak (misalnya, pendapatan yang tidak dilaporkan atau pajak yang dihindari) seringkali merupakan dana ilegal yang kemudian “dicuci” (Tindak Pidana Pencucian Uang – TPPU) untuk menyamarkan asal-usulnya yang tidak sah. Komponen penting dari kerangka ini adalah mandat agar investigasi kejahatan pajak (Tipijak) segera diikuti atau dilakukan secara paralel dengan investigasi pencucian uang (TPPU). Alur investigasi terintegrasi ini dirancang untuk memastikan transisi yang mulus antara tindak pidana asal dan aktivitas pencucian uang berikutnya. Selanjutnya, jika tindak pidana pajak awal dan aktivitas pencucian uang berikutnya ditemukan dilakukan oleh entitas korporasi, pendekatan “delik berantai” memungkinkan penuntutan terhadap korporasi itu sendiri. Hal ini menyiratkan pengakuan hukum bahwa struktur, sistem, atau kebijakan korporasi mungkin telah memfasilitasi atau memungkinkan terjadinya kejahatan keuangan ini, sehingga secara langsung menangani korupsi korporasi.

Prinsip “Follow the Money”: Melacak Aliran Dana Ilegal: Prinsip “follow the money” adalah strategi inti yang sangat diperlukan dalam pendekatan “delik berantai”. Prinsip ini dirancang untuk secara sistematis melacak aliran dana ilegal, memungkinkan identifikasi dan pemulihan aset yang berasal dari kejahatan pajak dan aktivitas pencucian uang berikutnya. Metodologi ini sangat penting untuk mengungkap jaringan kriminal yang kompleks, membongkar infrastruktur keuangan mereka, dan mengidentifikasi struktur kepemilikan aset yang tersembunyi.  

Namun, implementasi efektif pendekatan “follow the money” di Indonesia menghadapi beberapa tantangan praktis yang signifikan. Ini termasuk kelemahan yang terus-menerus dalam koordinasi antarlembaga di antara institusi-institusi utama seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hambatan tambahan meliputi kurangnya personel ahli yang terspesialisasi yang mampu melakukan analisis keuangan canggih terhadap aliran dana yang kompleks, serta keterbatasan dalam ketersediaan infrastruktur dan teknologi pendukung yang memadai. Prevalensi transaksi tunai, terutama dalam ekonomi bawah tanah Indonesia yang signifikan, semakin mempersulit pelacakan dana ilegal, sehingga sulit untuk membangun jejak audit yang jelas. Meskipun prinsip “follow the money” secara konseptual sentral dalam strategi “delik berantai” , tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa realisasi penuh pendekatan tersebut sangat bergantung pada reformasi operasional yang substansial, pembangunan kapasitas kelembagaan, dan investasi teknologi strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mengakar ini.  

Dasar Hukum di Indonesia: Analisis Pasal-Pasal Relevan dalam UU HPP, UU TPPU, dan UU Tipikor:

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP):
  • Undang-undang komprehensif ini mengatur berbagai aspek administrasi pajak, termasuk definisi tindak pidana pajak dan prosedur investigasinya.  
  • Pasal 44B ayat (1) memberikan wewenang kepada Jaksa Agung, atas permintaan Menteri Keuangan, untuk menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan demi kepentingan penerimaan negara, dengan syarat wajib pajak membayar kerugian negara beserta sanksi administratif. Ketentuan ini, meskipun bukan bagian langsung dari “delik berantai”, menawarkan jalan untuk pemulihan kerugian negara dari kejahatan pajak.  
  • Undang-undang ini juga menetapkan kewenangan investigasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk wewenang untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, serta untuk memblokir dan menyita aset dengan izin pengadilan yang sesuai.  
  • Perlu dicatat bahwa meskipun UU HPP mendefinisikan tindak pidana pajak dan menguraikan kewenangan investigasi, undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan atau mendefinisikan pendekatan “delik berantai”, juga tidak berisi ketentuan spesifik yang secara langsung memfasilitasi pengaitan tindak pidana pajak dengan kejahatan keuangan lainnya atau mewajibkan kerja sama antarlembaga dalam rantai ini. Hal ini menunjukkan bahwa “delik berantai” lebih merupakan kerangka konseptual dan operasional untuk penegakan hukum terintegrasi yang memanfaatkan undang-undang yang ada, daripada secara langsung dikodifikasikan dalam undang-undang perpajakan spesifik ini.  
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU):
  • Undang-undang ini berfungsi sebagai kerangka hukum utama untuk memerangi pencucian uang di Indonesia.  
  • UU TPPU mendefinisikan pencucian uang sebagai setiap tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan yang diperoleh secara ilegal.  
  • Aspek krusial dari UU TPPU yang sangat mendukung “delik berantai” adalah adopsi “beban pembuktian terbalik” (Pasal 77), yang menempatkan tanggung jawab pada terdakwa untuk membuktikan bahwa aset mereka tidak berasal dari aktivitas kriminal. Ini adalah alat yang ampuh untuk pemulihan aset.  
  • Undang-undang ini menyediakan daftar luas tindak pidana asal (predicate offenses) yang dapat mengarah pada pencucian uang, termasuk korupsi, penyuapan, tindak pidana narkotika, penyelundupan, dan, yang terpenting, kejahatan lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Definisi luas ini secara implisit memungkinkan kejahatan pajak (jika memenuhi ambang batas pidana penjara) untuk berfungsi sebagai tindak pidana asal pencucian uang, sehingga memungkinkan “delik berantai”.  
  • UU TPPU secara eksplisit membahas pertanggungjawaban pidana korporasi untuk pencucian uang, menetapkan bahwa hukuman dapat dijatuhkan pada korporasi itu sendiri dan/atau personel pengendali korporasi.  
  • Yang terpenting, undang-undang ini menyatakan bahwa untuk tujuan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan tindak pidana pencucian uang, tidak wajib untuk terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya. Ketentuan ini adalah landasan bagi pendekatan “delik berantai”, memungkinkan penyidikan dan penuntutan TPPU secara paralel atau berikutnya bahkan jika penuntutan tindak pidana pajak sedang berlangsung atau menghadapi kesulitan pembuktian. Ketentuan dalam UU TPPU (Pasal 40 dan 77) yang secara eksplisit menyatakan bahwa tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan pencucian uang merupakan fleksibilitas hukum yang sangat penting. Fleksibilitas ini memungkinkan penegak hukum untuk mengejar tuntutan pencucian uang dan pemulihan aset secara independen atau paralel dengan penyidikan tindak pidana pajak, secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penuntutan kejahatan keuangan dengan mencegah hambatan prosedural.  
  • Undang-undang ini juga mewajibkan berbagai langkah untuk pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset sebagai bagian integral dari investigasi pencucian uang.  
• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor):
  • Undang-undang ini mendefinisikan berbagai tindak pidana korupsi dan menetapkan sanksi yang sesuai.  
  • UU Tipikor memberikan definisi hukum “Korporasi” sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Definisi ini menjadi dasar fundamental untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi. Definisi eksplisit “Korporasi” dalam UU Tipikor dan ketentuan yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU TPPU adalah fondasi untuk memperluas kerangka “delik berantai” guna mengatasi korupsi korporasi. Hal ini menandakan pengakuan hukum yang krusial bahwa tindakan kriminal dapat diatribusikan pada entitas korporasi itu sendiri, bukan hanya pada pelaku individu. Hal ini memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk membongkar perusahaan kriminal yang beroperasi melalui struktur korporasi, menargetkan baik individu maupun entitas yang memfasilitasi.  
  • Korupsi secara eksplisit diakui sebagai salah satu tindak pidana asal untuk pencucian uang berdasarkan UU TPPU , sehingga secara langsung mengaitkannya ke dalam kerangka “delik berantai”.  
  • UU Tipikor juga menawarkan jalan terbatas untuk pemulihan aset melalui gugatan perdata (khususnya Pasal 32, 33, 34, dan 38c) dalam situasi di mana bukti tidak cukup untuk vonis pidana, jika tersangka/terdakwa meninggal, atau jika aset tertentu belum disita setelah putusan pengadilan akhir.  
  • Meskipun UU Tipikor menetapkan pertanggungjawaban korporasi untuk korupsi dan menyediakan beberapa mekanisme pemulihan aset, konsep “delik berantai” terutama mengintegrasikannya dengan memperlakukan korupsi sebagai tindak pidana asal untuk pencucian uang, yang kemudian memungkinkan mekanisme “follow the money” dan perampasan aset yang komprehensif berdasarkan UU TPPU. Rantai tindak pidana secara langsung lebih banyak difasilitasi oleh interaksi antara UU Tipikor dan UU TPPU daripada didefinisikan sepenuhnya dalam undang-undang Tipikor itu sendiri.  

Tabel: Ketentuan Hukum Utama Pendukung Pendekatan “Delik Berantai” di Indonesia

Instrumen Hukum	Pasal Relevan (Contoh)	Ketentuan/Konsep Utama yang Didukung	Keterkaitan dengan “Delik Berantai”
UU No. 7/2021 (HPP)	Pasal 44B(1), Pasal 43	Penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan untuk pemulihan penerimaan negara; Kewenangan penyidik pajak.	Memfasilitasi penyelesaian administratif tindak pidana pajak, berpotensi mencegah penuntutan pidana, namun tidak secara eksplisit mendefinisikan “rantai” kejahatan keuangan lainnya.
UU No. 8/2010 (TPPU)	Pasal 1 (Definisi), Pasal 2 (Tindak Pidana Asal), Pasal 3, 4, 5 (Delik TPPU), Pasal 67(2) (Perampasan Aset tanpa Pelaku), Pasal 77 (Beban Pembuktian Terbalik), Pasal 79(4) (Perampasan Aset jika Terdakwa Meninggal)	Definisi Pencucian Uang; Lingkup luas tindak pidana asal (termasuk yang diancam pidana penjara 4+ tahun); Pertanggungjawaban pidana korporasi; Tidak wajib membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu; Pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset; Beban pembuktian terbalik.	Secara langsung memungkinkan perantaian pencucian uang ke tindak pidana asal (termasuk tindak pidana pajak); Menyediakan mekanisme yang kuat untuk pelacakan dan perampasan aset terlepas dari vonis tindak pidana asal; Menetapkan pertanggungjawaban korporasi untuk TPPU.
UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 (Tipikor)	Pasal 1 (Definisi Korporasi), Pasal 2, 3 (Delik Korupsi), Pasal 32-34, 38c (Gugatan Perdata Aset)	Definisi dan pertanggungjawaban pidana korporasi; Berbagai delik korupsi; Mekanisme pemulihan aset perdata yang terbatas.	Menyediakan tindak pidana asal (korupsi) untuk pencucian uang; Menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi untuk korupsi; Menawarkan jalan terbatas untuk pemulihan aset yang dapat diintegrasikan ke dalam strategi “follow the money” yang lebih luas.

Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture: Maximizing Asset Recovery

Perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB Asset Forfeiture), juga disebut sebagai perampasan in rem atau perampasan perdata, merupakan pendekatan modern dan pragmatis dalam penegakan hukum kejahatan keuangan. Pendekatan ini memberikan wewenang kepada negara untuk menyita atau merampas aset yang secara demonstratif terbukti sebagai hasil dari aktivitas kriminal, yang terpenting, tanpa memerlukan vonis pidana sebelumnya terhadap pelaku. Mekanisme ini sangat penting dalam situasi di mana penuntutan pidana tradisional menghadapi hambatan yang tidak dapat diatasi, seperti ketika pelaku tidak dapat ditemukan (buron), telah meninggal dunia, atau ketika proses pidana terlalu berlarut-larut dan kompleks.  

Prinsip filosofis fundamental yang mendasari perampasan aset tanpa pemidanaan adalah “kejahatan tidak boleh menguntungkan” (crime should not pay). Prinsip ini bukan sekadar pepatah hukum, melainkan pendorong filosofis dan ekonomi inti di balik perampasan aset tanpa pemidanaan. Hal ini menggeser fokus negara dari hanya keadilan yang bersifat menghukum individu menjadi pendekatan restoratif dan pencegahan yang lebih luas, yang bertujuan untuk secara sistematis memulihkan kerugian keuangan dan menghilangkan insentif ekonomi untuk melakukan aktivitas kriminal, terlepas dari apakah vonis pidana dapat diamankan. Pendekatan ini mengalihkan fokus dari semata-mata menghukum pelaku individu menjadi secara sistematis merampas keuntungan ilegal dari para kriminal, sehingga menghilangkan insentif finansial untuk melakukan kejahatan ekonomi dan memulihkan kerugian bagi negara.  

Dasar Hukum di Indonesia:

• Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC) 2003: Ratifikasi UNCAC oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menyediakan referensi hukum internasional yang penting. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC secara eksplisit memungkinkan penyitaan properti tanpa vonis pidana dalam keadaan tertentu, seperti ketika pelaku tidak dapat dituntut karena kematian, pelarian, atau keadaan lain yang sesuai.  
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU): Undang-undang ini berisi ketentuan-ketentuan krusial yang secara implisit mendukung perampasan aset tanpa pemidanaan.
  • Pasal 67 ayat (2) memberikan wewenang kepada penyidik untuk meminta pengadilan negeri menyatakan aset yang diduga hasil kejahatan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada pemilik yang berhak, bahkan jika terduga pelaku tidak ditemukan dalam waktu 30 hari.  
  • Pasal 79 ayat (4) mengizinkan penyitaan aset yang telah disita jika terdakwa meninggal sebelum putusan tercapai, asalkan ada bukti kuat yang mengaitkan aset tersebut dengan pencucian uang.  
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013: Peraturan ini secara khusus dikeluarkan untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada dan memberikan prosedur terperinci untuk implementasi Pasal 67 UU TPPU, khususnya menguraikan bagaimana aset ditangani ketika pelaku tidak dapat ditemukan.  
• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor): Meskipun terutama berfokus pada penuntutan pidana, undang-undang ini menawarkan solusi terbatas untuk pemulihan aset melalui gugatan perdata (misalnya, Pasal 32, 33, 34, dan 38 huruf c) dalam kasus-kasus di mana bukti tidak cukup untuk vonis pidana, jika tersangka/terdakwa meninggal, atau jika aset tertentu tetap tidak disita setelah putusan pengadilan akhir.  

Status Saat Ini dan Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset): Meskipun sangat penting untuk pemberantasan kejahatan keuangan yang efektif dan pemulihan aset, undang-undang khusus dan komprehensif yang secara spesifik mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia, yang dikenal sebagai Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset), telah mengalami penundaan yang berkepanjangan. RUU ini telah menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat selama hampir dua dekade, yang awalnya diusulkan pada tahun 2008. Penundaan yang berkepanjangan dan signifikan dalam ratifikasi RUU Perampasan Aset merupakan hambatan legislatif utama yang secara langsung dan parah merusak efektivitas upaya pemulihan aset di Indonesia. Kelambanan legislatif ini memiliki konsekuensi nyata dan negatif terhadap kemampuan negara untuk memulihkan sejumlah besar kekayaan ilegal, yang berdampak pada pembangunan nasional dan berpotensi menandakan kurangnya kemauan politik untuk sepenuhnya memerangi kejahatan keuangan.  

RUU ini secara konsisten telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk beberapa periode (misalnya, 2015-2019, 2020-2024, dan 2025-2029), namun belum diprioritaskan untuk pembahasan dalam daftar legislatif tahunan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset bergantung pada finalisasi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan kemungkinan akan dibahas pada tahun 2025. Institusi-institusi kunci, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan bahkan Presiden (Prabowo Subianto), telah berulang kali menggarisbawahi urgensi RUU ini untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan memaksimalkan pemulihan aset. Ratifikasi RUU ini sangat penting untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan komprehensif untuk perampasan aset tanpa vonis, sehingga mengatasi celah hukum yang ada dan menyelaraskan kerangka anti-kejahatan keuangan Indonesia dengan standar dan rekomendasi internasional.  

Tantangan dan Implementasi Praktis dalam Konteks Indonesia:

• Kurangnya Regulasi Komprehensif: Tantangan paling signifikan tetaplah tidak adanya undang-undang spesifik yang holistik yang didedikasikan untuk perampasan aset tanpa pemidanaan. Lanskap hukum yang terfragmentasi ini menciptakan ambiguitas, inkonsistensi, dan pada akhirnya menghambat implementasi upaya pemulihan aset yang efisien dan efektif.  
• Celah Hukum yang Belum Teratasi: Peraturan yang ada tidak secara memadai mencakup berbagai skenario yang mencegah penuntutan pidana tradisional, seperti tersangka yang melarikan diri, individu dengan gangguan mental, atau tidak adanya ahli waris yang sah untuk mengajukan gugatan perdata. Dalam kasus-kasus ini, meskipun ada bukti jelas kerugian keuangan negara dan aset yang belum disita, pemulihan tetap menantang tanpa kerangka perampasan aset tanpa pemidanaan yang khusus.  
• Konflik dengan Prinsip Hak Asasi Manusia: Ketegangan yang melekat antara efektivitas perampasan aset tanpa pemidanaan (terutama saat menggunakan beban pembuktian terbalik) dan prinsip-prinsip hak asasi manusia fundamental, seperti praduga tak bersalah dan hak atas properti , merupakan tantangan krusial dalam implementasinya. Hal ini menyiratkan bahwa agar perampasan aset tanpa pemidanaan dapat efektif dan sah, diperlukan kerangka hukum yang dirancang dengan cermat yang mencakup perlindungan proses hukum yang kuat, memastikan bahwa pengejaran keuntungan ilegal tidak secara tidak semestinya melanggar hak-hak fundamental.  
• Adaptasi Sistem Peradilan: Sifat in rem dari perampasan aset tanpa pemidanaan, yang mengarahkan tindakan hukum terhadap aset itu sendiri daripada orangnya, menuntut pendekatan yang berbeda dari proses pidana in personam tradisional. Hal ini mengharuskan hakim untuk mahir dalam hukum pidana dan perdata, atau memerlukan pelatihan khusus bagi yudikatif untuk secara efektif menangani kasus perampasan aset in rem.  
• Beban Pembuktian: Meskipun perampasan aset tanpa pemidanaan seringkali menggunakan beban pembuktian terbalik, di mana pemilik aset harus membuktikan asal-usul kekayaan mereka yang sah, beban awal tetap berada pada jaksa untuk menunjukkan kecurigaan kuat akan asal-usul aset yang tidak sah.  

Langkah-langkah Praktis untuk Aplikasi (sebagaimana diuraikan dalam kerangka yang ada, misalnya UU TPPU dan Peraturan Mahkamah Agung):

1. Pelacakan Aset: Penyidik berwenang untuk melacak aset yang diduga hasil kejahatan dengan meminta dokumen dan informasi relevan dari individu, korporasi, atau lembaga pemerintah.  
2. Pemblokiran dan Penyitaan: Jika ada kecurigaan kuat mengenai asal-usul ilegal atau keberadaan aset kriminal, penyidik atau jaksa penuntut umum dapat mengeluarkan perintah untuk memblokir aset-aset ini melalui lembaga keuangan terkait. Tindakan pemblokiran ini dapat diikuti dengan penyitaan fisik, seringkali memerlukan izin pengadilan, untuk mencegah aset dialihkan atau disembunyikan.  
3. Permohonan Perampasan Aset: Setelah pemblokiran dan/atau penyitaan, jaksa penuntut umum mengajukan permohonan tertulis resmi untuk perampasan aset ke pengadilan negeri setempat, disertai dengan berkas kasus komprehensif yang merinci sifat ilegal aset tersebut.  
4. Proses Pengadilan: Pengadilan secara resmi mengumumkan permohonan perampasan aset. Dalam jangka waktu tertentu (misalnya, 30 hari kerja), hakim menetapkan tanggal sidang dan memanggil jaksa penuntut umum/pengacara negara dan pihak ketiga mana pun yang mungkin keberatan dengan perampasan tersebut. Selama sidang, jaksa penuntut umum menyajikan argumen dan bukti yang mendukung asal-usul ilegal aset. Jika pihak ketiga keberatan, mereka diberi kesempatan untuk menyajikan bukti untuk mendukung klaim sah mereka atas aset tersebut. Hakim kemudian mempertimbangkan semua argumen dan bukti sebelum mengeluarkan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan perampasan.  
5. Beban Pembuktian: Aspek prosedural utama dalam proses pengadilan ini adalah bahwa pemilik, penguasa, atau pihak ketiga yang keberatan biasanya diperintahkan untuk membuktikan bahwa aset yang dimaksud tidak berasal dari atau terkait dengan tindakan kriminal. Ini adalah penerapan praktis dari beban pembuktian terbalik dalam perampasan aset tanpa pemidanaan.  
6. Pengelolaan Aset: Setelah disita, aset ilegal dikelola oleh Lembaga Pengelola Aset (LPA) yang ditunjuk berdasarkan prinsip profesionalisme, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas untuk memastikan penanganan yang tepat dan pelestarian nilainya.  
7. Ganti Rugi: Individu atau badan hukum yang dapat membuktikan bahwa mereka dirugikan oleh tindakan pemblokiran atau penyitaan yang dilakukan dengan itikad buruk atau tanpa dasar hukum yang tepat dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau kompensasi.  
8. Perlindungan Pihak Ketiga: Pihak ketiga yang dapat menunjukkan bahwa mereka memperoleh sebagian aset kriminal dengan itikad baik dan tanpa pengetahuan tentang asal-usul ilegalnya dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan dan harus memberikan bukti yang sah atas hak kepemilikan mereka.  
9. Kerja Sama Internasional: Mengingat sifat transnasional dari banyak kejahatan keuangan, kerja sama internasional untuk pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset kriminal dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral, regional, atau multilateral, atau berdasarkan prinsip timbal balik.  

Contoh Penerapan di Indonesia: Meskipun masih tergolong jarang, terutama untuk kasus korupsi yang kompleks, beberapa kasus menunjukkan penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan. Ini termasuk kasus penipuan/pemalsuan (misalnya, di Pengadilan Negeri Bogor) dan narkotika (misalnya, oleh BNN Jawa Timur), di mana aset berhasil dirampas meskipun tersangka tidak diketahui atau buron. Penanganan aset dalam kasus korupsi Hendra Rahardja yang berprofil tinggi, yang melibatkan proses in absentia dan kerja sama internasional, juga menyoroti tantangan dan perlunya instrumen hukum yang kuat untuk memulihkan aset korupsi transnasional.  

Tabel: Tantangan dan Peluang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (NCB Asset Forfeiture) di Indonesia

Tantangan	Peluang
Kurangnya regulasi yang komprehensif.	Memaksimalkan pemulihan aset negara.
Celah hukum yang belum teratasi dalam skenario tertentu (mis. pelaku meninggal/buron).	Mencegah kejahatan ekonomi dengan menghilangkan insentif finansial.
Potensi konflik dengan prinsip hak asasi manusia (mis. praduga tak bersalah).	Menyelaraskan kerangka hukum Indonesia dengan standar internasional.
Kebutuhan adaptasi sistem peradilan untuk penanganan kasus in rem.	Meningkatkan integritas fiskal negara dan mendukung pembangunan.
Beban pembuktian awal pada jaksa untuk menunjukkan kecurigaan kuat.	Mempercepat proses peradilan dan mengurangi beban kasus pidana.

Conclusion

Visi Dr. Joko Ismuhadi dalam memerangi kejahatan keuangan di Indonesia, yang berpusat pada Persamaan Akuntansi Pajak (TAE), pendekatan “delik berantai,” dan perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB Asset Forfeiture), mewakili pendekatan yang holistik dan berpandangan ke depan. TAE merupakan alat forensik yang krusial untuk deteksi dini manipulasi pajak dan aktivitas ekonomi bawah tanah, mengatasi keterbatasan metode akuntansi tradisional. Kemampuannya untuk mengidentifikasi “bendera merah” secara kuantitatif memungkinkan alokasi sumber daya audit yang lebih efisien dan menjanjikan perluasan basis pajak yang lebih efektif.

Konsep “delik berantai” memberikan cetak biru konseptual dan operasional untuk penuntutan kejahatan keuangan yang terintegrasi, secara mulus menghubungkan tindak pidana perpajakan dengan pencucian uang dan korupsi korporasi. Fleksibilitas hukum yang diberikan oleh UU TPPU, khususnya ketentuan yang tidak mewajibkan pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu, adalah pilar yang memungkinkan penyidikan dan penuntutan paralel, secara signifikan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Selain itu, pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU TPPU dan UU Tipikor memperluas jangkauan penegakan hukum untuk menjerat entitas yang memfasilitasi kejahatan keuangan.

Perampasan aset tanpa pemidanaan adalah komponen yang sangat diperlukan dalam strategi ini, yang bertujuan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara dan menghilangkan insentif finansial bagi para kriminal. Prinsip “kejahatan tidak boleh menguntungkan” menjadi pendorong utama, menggeser fokus dari hukuman individu semata ke pemulihan aset secara sistematis.

Namun, realisasi penuh dari kerangka terintegrasi ini masih menghadapi tantangan yang signifikan. Lambatnya ratifikasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan hambatan legislatif yang substansial, menghambat kemampuan negara untuk memulihkan kekayaan ilegal secara efektif. Selain itu, kelemahan dalam koordinasi antarlembaga, kurangnya personel ahli, dan keterbatasan infrastruktur tetap menjadi kendala operasional dalam menerapkan prinsip “follow the money” secara komprehensif.

Sebagai kesimpulan, pendekatan Dr. Ismuhadi menawarkan jalur yang menjanjikan menuju sistem penegakan hukum keuangan yang lebih tajam, cepat, dan efektif di Indonesia. Keberhasilannya di masa depan akan sangat bergantung pada komitmen berkelanjutan terhadap reformasi legislatif, penguatan kapasitas kelembagaan melalui investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi, serta peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia dapat memperkuat integritas fiskalnya, memulihkan kerugian negara, dan pada akhirnya membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Reporter: Marshanda Gita – Pertapsi Muda