JAKARTA – Peribahasa lama “Anak Polah Bapa Keprada,” yang berarti anak yang berbuat ulah, maka orang tua (atau pimpinan) yang menanggung akibatnya, kembali menemukan relevansinya dalam kancah politik dan hukum nasional. Kali ini, nasib tersebut seolah menimpa Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang kini menjabat Menteri Koperasi dan UKM.

Meskipun telah berulang kali membantah keterlibatannya, nama Budi Arie Setiadi terus terseret dalam pusaran kasus dugaan suap dan perlindungan situs judi online yang menjerat sejumlah mantan anak buahnya di Kementerian Kominfo (kini Komdigi). Penangkapan dan penetapan belasan pegawai Komdigi sebagai tersangka telah menjadi sorotan publik, mencoreng institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan konten ilegal, termasuk judi online.

Meski Budi Arie menegaskan bahwa ia telah mencurigai dan memindahtugaskan oknum-oknum tersebut serta menyatakan kesiapan untuk membuktikan ketidaklibatannya, fakta bahwa kasus ini terjadi di bawah kepemimpinannya sebagai Menkominfo telah menimbulkan narasi negatif yang tak terhindarkan. Hal ini menggarisbawahi betapa sebuah skandal integritas dari bawahan dapat menyebabkan konsekuensi politik dan reputasi yang berat bagi pimpinan.

Urgensi AI Compliance Ecosystem: Menghapus Subjektivitas dalam Penilaian Integritas

Skandal ini juga memicu sorotan terhadap pentingnya reformasi dalam proses penegakan hukum, terutama dalam menilai integritas pejabat publik atau calon tersangka. Penilaian yang hanya mengandalkan metode konvensional dan unsur subjektivitas berisiko menghasilkan keputusan yang tidak akurat, rawan bias, atau bahkan menjadi alat politik.

Fiskusnews berpendapat bahwa para penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK, perlu segera mengadopsi sistem canggih yang berbasis teknologi, yaitu Artificial Intelligence Compliance Ecosystem (AICEco).

AICEco adalah sebuah ekosistem kepatuhan berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk menganalisis data dalam jumlah besar (Big Data) secara komprehensif, mulai dari rekam jejak keuangan, interaksi digital, hingga pola komunikasi, untuk memberikan penilaian integritas yang objektif dan berbasis bukti.

Dalam konteks kasus judi online yang melibatkan oknum di pemerintahan, AICEco dapat dimanfaatkan untuk:

• Analisis Transaksi Keuangan: Melacak secara otomatis aliran dana mencurigakan yang berpotensi terkait dengan suap atau bekingan judi online, serta membandingkan dengan profil keuangan normal seseorang.
• Pemetaan Hubungan: Mengidentifikasi jaringan tersembunyi antara oknum pegawai, operator judi, hingga pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam ekosistem ilegal.
• Penilaian Risiko Integritas: Memberikan skor risiko integritas yang terukur terhadap pejabat atau calon tersangka, sehingga penegak hukum memiliki landasan data yang kuat, terbebas dari opini subjektif dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan penyelidikan atau menetapkan status hukum.
  Pemanfaatan AICEco akan menjadi terobosan penting untuk memastikan proses penegakan hukum lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjaga kredibilitas institusi dari efek domino ulah ‘anak buah’ yang berbuat curang.
  Kasus yang menyeret Budi Arie Setiadi ini harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk bergerak maju, meninggalkan metode usang, dan memanfaatkan teknologi AI sebagai garda terdepan dalam membongkar dan mencegah praktik kejahatan berintegritas tinggi.
  

Fiskusnews.com