JAKARTA – Implementasi Artificial Intelligence Compliance Ecosystem (AICEco) yang dikembangkan oleh Dr. Joko Ismuhadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi sorotan utama dalam konteks penyusunan Peta Jalan Regulasi AI Nasional. Meskipun pemerintah melalui Kemenkomdigi masih merumuskan kerangka hukum AI (sebagaimana dibahas dalam video YouTube “Peta Jalan Regulasi AI di Indonesia, Ikut Amerika atau China?”), DJP telah bergerak cepat mengadopsi teknologi ini untuk fungsi inti negara.

AICEco bukan hanya inovasi, tetapi juga penanda penting bagi regulator: AI dengan kekuatan penentu risiko tinggi sudah bekerja di sektor fiskal, menuntut kejelasan payung hukum yang transparan dan akuntabel.

1. DJP Pionir Adopsi AI Vertikal Indonesia
   Diskusi regulasi AI global menunjukkan adanya dua pendekatan utama: horizontal (menyeluruh) dan vertikal (sektor spesifik). AICEco menjadi bukti nyata bahwa Indonesia—setidaknya di sektor pajak—telah mengadopsi pendekatan vertikal seperti yang dipraktikkan oleh negara-negara maju.
   AICEco adalah ekosistem AI spesifik untuk perpajakan, yang bertujuan mengatasi kelemahan audit konvensional, memerangi penggelapan pajak, dan mengawasi ekonomi bawah tanah (underground economy) secara real-time. Kecepatan inovasi ini menunjukkan keseriusan DJP dalam modernisasi kepatuhan, bahkan mendahului finalisasi regulasi AI nasional.
2. Penerapan Pendekatan Berbasis Risiko dalam Audit
   AICEco sejalan dengan prinsip tata kelola AI global yang menitikberatkan pada Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach), yang diulas dalam konteks regulasi Uni Eropa.
   Inti dari AICEco adalah sistem Compliance Risk Management (CRM) canggih yang menggunakan:

• Artificial Intelligence Compliance Engine (AICE).
• Ismuhadi Equation (IE).
  Kedua komponen ini menganalisis data keuangan wajib pajak untuk menghasilkan Indeks Disparitas (DI). Indeks ini mengukur seberapa jauh data wajib pajak menyimpang dari perilaku normal, lalu mengklasifikasikannya ke dalam kategori risiko (rendah, sedang, hingga very high risk) untuk penentuan prioritas audit. Penerapan prinsip risiko ini menunjukkan bahwa AICEco dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang patuh dan fokus pada pengawasan yang efisien.

1. Mendesaknya Jaminan Transparansi dan Akuntabilitas Algoritma
   Video regulasi AI menekankan bahwa UU ITE dan UU PDP belum sepenuhnya dapat mengatur AI, dan pentingnya prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam setiap sistem AI.
   Karena AICEco memiliki kekuatan untuk menentukan potensi risiko pajak yang sangat tinggi—yang bisa berujung pada audit mendalam atau tindakan hukum—maka urgensi regulasi AI nasional menjadi semakin vital.
   Peta jalan AI yang sedang disusun oleh pemerintah harus memberikan jaminan bahwa sistem seperti AICEco:

• Memiliki Akuntabilitas Algoritmik yang jelas, di mana keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan ditinjau.
• Menjamin Transparansi penggunaan Indeks Disparitas (DI) dan prosedur yang menjamin hak-hak wajib pajak di tengah penggunaan kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan.
  Kesimpulan: AICEco adalah studi kasus penting yang memvalidasi kesiapan Indonesia dalam mengadopsi AI canggih di sektor publik. Keberhasilannya menyoroti bahwa regulator AI harus segera menyelesaikan kerangka hukum yang kuat agar inovasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal, etis, dan akuntabel, demi terwujudnya Tax Justice yang berbasis data.

#fiskusnews