Friday, 21 November 2025 08:23 WIB
JAKARTA β Tantangan implementasi kebijakan fiskal dan penegakan hukum perpajakan yang semakin kompleks memerlukan dukungan akademik dan riset berkualitas tinggi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur (PDIH UB) membuka kesempatan bagi para profesional, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan fiskal, untuk melanjutkan studi S3 dalam program yang terakreditasi UNGGUL dari BAN-PT.
PDIH UB kini menerima pendaftaran untuk Angkatan XXXI Semester Genap Tahun Ajaran 2025-2026.
Lulusan PDIH UB dibekali dengan kemampuan analisis filosofis dan normatif yang mendalam, sangat penting untuk mendukung kerja-kerja fiskus dalam:
Menyadari mobilitas tinggi para calon mahasiswa, khususnya mereka yang bertugas di sektor publik, PDIH UB menawarkan format Blended Learning.
“Format Blended Learning kami memberikan keseimbangan ideal antara kedalaman teori dan fleksibilitas jadwal. Profesional di sektor fiskal dapat mengikuti perkuliahan dan bimbingan disertasi tanpa perlu meninggalkan tugas utama mereka secara penuh,” jelas pihak Universitas Borobudur.
Penerapan sistem ini memastikan bahwa proses pembelajaran tetap interaktif dan berkualitas, menghasilkan disertasi yang relevan dan aplikatif dalam konteks penegakan hukum fiskal di Indonesia.
Status akreditasi “UNGGUL” yang diperoleh PDIH UB (berdasarkan SK BAN-PT No. 928/SK/BAN-PT/Ak/III/2024) menjadi jaminan kualitas bahwa program ini memenuhi standar tertinggi pendidikan doktoral di bidang hukum.
Lulusan doktor dari program ini diharapkan menjadi ahli yang memiliki otoritas intelektual untuk memberikan pandangan hukum yang komprehensif, baik dalam lingkungan birokrasi, akademisi, maupun sebagai praktisi hukum perpajakan.
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Angkatan XXXI akan memulai perkuliahan pada Awal Maret 2026.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan persyaratan khusus, silakan hubungi kontak berikut:
Share
Eksplor lebih dalam berita dan program khas fiskusnews.com