Jakarta, fiskusnews.com:

I. Pendahuluan: Pentingnya Menangani Ekonomi Bawah Tanah di Indonesia

Ekonomi bawah tanah, yang juga disebut sebagai ekonomi bayangan, pasar gelap, atau ekonomi informal, mencakup transaksi ekonomi yang beroperasi di luar lingkup pelaporan dan regulasi pemerintah. Ini termasuk kegiatan yang dianggap ilegal karena sifat barang atau jasa yang diperdagangkan, serta transaksi legal yang sengaja disembunyikan untuk menghindari kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan persyaratan pemerintah lainnya. Sifat sektor ini, yang dicirikan oleh kurangnya catatan dan pelaporan resmi, membuatnya sangat sulit untuk mengukur skala sebenarnya. Namun, bukti menunjukkan bahwa ekonomi bawah tanah mewakili sebagian besar kegiatan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Penilaian terbaru oleh pemerintah Indonesia menunjukkan potensi yang signifikan untuk menghasilkan pendapatan pajak dengan menangani ekonomi bayangan, dengan perkiraan yang menunjukkan bahwa hal itu dapat mencapai antara 30% dan 40% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Angka yang substansial ini menggarisbawahi pentingnya bagi para pembuat kebijakan Indonesia untuk mengembangkan strategi yang efektif guna mengidentifikasi, memahami, dan berpotensi memformalkan kegiatan ekonomi gelap ini. Motivasi utama untuk berpartisipasi dalam ekonomi gelap sering kali terletak pada keinginan untuk menghindari pajak, peraturan ketenagakerjaan, dan beban administratif. Akibatnya, pengembangan metode inovatif untuk mendeteksi dan mengukur ranah ekonomi gelap ini menjadi sangat penting untuk memastikan kesehatan fiskal dan perpajakan yang adil di Indonesia.

Akuntansi pajak, yang didefinisikan sebagai aturan, prosedur, dan proses yang dilakukan untuk menyiapkan pengembalian dan pembayaran pajak, memainkan peran mendasar dalam memastikan transparansi dan kepatuhan dalam ekonomi formal. Landasan disiplin ini terletak pada prinsip-prinsip dasar seperti persamaan akuntansi (Aset = Kewajiban + Ekuitas), yang mendukung sistem akuntansi entri ganda dan memastikan refleksi yang seimbang dari posisi keuangan perusahaan. Namun, prinsip-prinsip akuntansi tradisional ini secara inheren dirancang untuk menangkap dan menganalisis aktivitas ekonomi yang dilaporkan. Oleh karena itu, tantangan utamanya terletak pada adaptasi atau perluasan kerangka kerja yang mapan ini untuk mendapatkan wawasan tentang sifat ekonomi gelap yang secara inheren tidak dilaporkan. Segala upaya untuk menganalisis sektor tersembunyi ini melalui sudut pandang akuntansi memerlukan pengembangan pendekatan baru yang mampu menyimpulkan aktivitas ekonomi tanpa adanya pelaporan langsung

II. Dr. Joko Ismuhadi: Profil Pakar

Dr. Joko Ismuhadi Soewarsono telah memantapkan dirinya sebagai tokoh terkemuka dalam lanskap akademis pajak dan hukum Indonesia. Perjalanan akademisnya berpuncak pada perolehan gelar doktor dari Universitas Borobudur. Lebih jauh, keterkaitannya dengan Program Doktor Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Padjadjaran, menunjukkan keterlibatan yang mendalam dan berkelanjutan dengan studi lanjutan di bidang akuntansi. Landasan akademis yang kuat ini dilengkapi dengan keterlibatan aktifnya dalam organisasi profesional nasional utama, termasuk Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (Pertapsi) dan Perserikatan Ahli Hukum Indonesia (Perkahi). Afiliasi ini menyoroti komitmennya terhadap aspek akademis dan praktis perpajakan di Indonesia.

Di luar kegiatan akademisnya, Dr. Ismuhadi membawa banyak pengalaman praktis dalam penelitiannya. Ia dikenal sebagai auditor pajak yang berpengalaman, dan profilnya di ResearchGate secara eksplisit menyatakan perannya sebagai Auditor Pajak di Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Indonesia, sebuah jabatan yang telah dipegangnya sejak Agustus 2008. Keterlibatan profesional yang luas dalam otoritas pajak Indonesia ini memberinya wawasan langsung tentang tantangan administrasi pajak, kepatuhan, dan penghindaran pajak. Perspektif ganda ini, yang menggabungkan ketelitian akademis dengan pengalaman praktis di dunia nyata, kemungkinan besar menginformasikan penelitiannya dan solusi inovatif yang diusulkannya.

Meskipun beberapa publikasi Dr. Ismuhadi yang terdaftar di publik berada di luar domain langsung akuntansi pajak dan ekonomi bawah tanah, minat dan keahlian penelitiannya yang lebih luas jelas selaras dengan bidang-bidang ini. Ia turut menulis makalah konferensi berjudul “Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional,” yang berafiliasi dengan Universitas Borobudur, dan yang lainnya tentang “Perlindungan Hukum bagi Debitur Gagal Bayar dalam Perjanjian Pinjaman Online”. Namun, unggahan Scribd-nya menyertakan dokumen yang merujuk pada perkembangan historis pembukuan entri ganda, yang menunjukkan minat pada prinsip-prinsip akuntansi dasar. Khususnya, ia juga dikenal sebagai kandidat doktor dalam hukum pidana pajak dan akuntansi pajak, yang secara eksplisit menegaskan fokus penelitiannya pada perpajakan. Lebih jauh, profil ResearchGate-nya mencantumkan “perencanaan pajak,” “pajak,” dan “rekayasa keuangan” di antara keterampilan utamanya, dan presentasi yang diunggahnya menyentuh “reformasi pajak di Indonesia”. Indikator-indikator ini secara kolektif menunjukkan fokus penelitian dan keahlian yang kuat dalam perpajakan, yang mencakup dimensi hukum dan akuntansi, dalam konteks khusus Indonesia.

Tabel 1 Profil Profesi Dr. Joko Ismuhadi

Affiliation	Role/Title	Relevant Snippet(s)	Key Information
Universitas Borobudur	Doctoral Graduate		Awarded a doctorate.
Universitas Padjadjaran	Doctoral Program (Accounting Science, Faculty of Economics & Business)		Involved in doctoral studies related to accounting.
Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (Pertapsi)	Member		Active participant in a national tax academic organization.
Perserikatan Ahli Hukum Indonesia (Perkahi)	Member		Affiliated with a national legal professional organization.
Directorate of General Tax	Tax Auditor		Holds a long-standing professional position within the Indonesian tax authority since August 2008.

III. Mendekonstruksi Persamaan Akuntansi Pajak

Asal mula Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) Dr. Joko Ismuhadi dapat ditelusuri kembali ke penelitian doktoralnya di Universitas Padjadjaran. Perumusannya tentang persamaan ini, yang dinyatakan sebagai Pendapatan – Beban = Aset – Kewajiban (atau setara dengan Pendapatan = Beban + Aset – Kewajiban), didorong oleh pengamatan terhadap wajib pajak yang secara konsisten melaporkan kerugian finansial tetapi tidak menghadapi kebangkrutan. Kontradiksi yang tampak antara pendapatan yang dilaporkan dan solvabilitas finansial ini menunjukkan potensi pendapatan yang tidak dilaporkan atau aktivitas keuangan lainnya yang tidak sepenuhnya tercakup oleh metrik akuntansi tradisional. TAE tampaknya merupakan adaptasi atau perumusan ulang baru dari persamaan akuntansi fundamental (Aset = Kewajiban + Ekuitas), yang dirancang khusus untuk tujuan perpajakan guna mengidentifikasi kemungkinan ketidaksesuaian yang mengindikasikan penggelapan pajak.

Logika inti dari TAE terletak pada fokusnya pada hubungan antara laporan laba rugi (diwakili oleh Pendapatan dan Beban) dan neraca (diwakili oleh Aset dan Kewajiban). Pada prinsipnya, pendapatan yang dilaporkan wajib pajak, setelah dikurangi beban, pada akhirnya akan berkontribusi pada perubahan kekayaan bersih mereka, yang tercermin dalam perbedaan antara aset dan kewajiban mereka (yaitu, ekuitas mereka). Jika wajib pajak secara konsisten melaporkan kerugian (di mana Beban melebihi Pendapatan), orang biasanya akan mengharapkan untuk melihat penurunan yang sesuai dalam aset bersih mereka atau peningkatan kewajiban mereka. Sebaliknya, jika suatu entitas mempertahankan atau meningkatkan asetnya sementara tidak secara signifikan meningkatkan kewajibannya meskipun melaporkan kerugian yang berkelanjutan, hal itu dapat menunjukkan adanya aliran pendapatan yang tidak dilaporkan yang tidak tercermin dalam laporan laba rugi tetapi berkontribusi pada posisi neraca yang lebih baik.

Dr. Ismuhadi mengusulkan TAE sebagai alat bagi otoritas pajak untuk mengidentifikasi potensi pendapatan yang tidak dilaporkan. Berdasarkan persamaan ini, ia mengidentifikasi kesenjangan hukum yang dirasakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia (UUPPh). Ia menganjurkan revisi pasal ini untuk memasukkan frasa “atau untuk mengurangi utang”. Amandemen yang diusulkan ini menunjukkan bahwa Dr. Ismuhadi yakin kerangka hukum saat ini mungkin tidak cukup mengakui pengurangan utang sebagai indikator potensial pendapatan kena pajak. Alasannya adalah bahwa pengurangan utang yang signifikan, khususnya dalam konteks pendapatan yang dilaporkan rendah, dapat didanai oleh pendapatan yang tidak dilaporkan, yang berpotensi berasal dari kegiatan ekonomi bawah tanah. Usulan ini sejalan dengan upaya berkelanjutan yang lebih luas dalam pemerintah Indonesia untuk mereformasi kebijakan pajak, termasuk amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan.

IV. Alam Bayangan: Memahami Ekonomi Bawah Tanah

Ekonomi bawah tanah dicirikan oleh penyembunyiannya yang disengaja dari pengawasan resmi, terutama untuk menghindari pajak dan pengawasan regulasi. Ekonomi bawah tanah mencakup spektrum aktivitas yang luas, mulai dari perdagangan ilegal barang dan jasa terlarang hingga transaksi legal yang dilakukan tanpa pelaporan yang tepat. Tujuan utama individu dan entitas yang beroperasi dalam alam ini sering kali adalah untuk menghindari kewajiban finansial yang terkait dengan partisipasi ekonomi formal, seperti pembayaran pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan prosedur administratif.

Contoh aktivitas yang umum ditemukan dalam ekonomi bawah tanah beragam. Aktivitas tersebut meliputi perdagangan zat terlarang seperti obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, dan penjualan barang curian. Selain itu, ekonomi bawah tanah mencakup penjualan barang fisik yang tidak dikenakan pajak, penyelundupan barang untuk menghindari bea cukai, dan transaksi tunai yang tidak dilaporkan untuk layanan seperti pekerjaan informal, termasuk membayar karyawan restoran “di bawah meja” atau terlibat dalam layanan pengasuhan anak yang tidak dilaporkan. Pengaturan barter yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai dan tidak dilaporkan juga termasuk dalam kategori ini. Dalam konteks Indonesia, perjudian dan permainan daring secara khusus disorot sebagai contoh kegiatan ekonomi bayangan yang tidak dikenakan pajak. Benang merah yang menyatukan berbagai kegiatan ini adalah niat untuk beroperasi di luar kerangka ekonomi dan peraturan formal.

Tantangan mendasar dalam menangani ekonomi bawah tanah secara efektif terletak pada kesulitan yang melekat dalam mengukur ukuran dan cakupannya. Karena kegiatan ini sengaja disembunyikan, kegiatan ini tidak menghasilkan catatan resmi, seperti pengembalian pajak dan laporan statistik, yang biasanya digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi. Kurangnya data langsung ini mengharuskan ketergantungan pada metode estimasi tidak langsung dan membuatnya sulit untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat dan menilai dampak sebenarnya dari perpajakan.

V. Menjembatani Kesenjangan: Persamaan Dr. Ismuhadi dan Aktivitas Ekonomi Bawah Tanah

Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) Dr. Ismuhadi menyajikan jalan potensial untuk mengidentifikasi perbedaan dalam data keuangan yang dilaporkan yang dapat menjadi indikasi keterlibatan dalam ekonomi bawah tanah. Prinsip intinya adalah bahwa individu atau badan usaha yang terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tidak dilaporkan dapat mengumpulkan kekayaan atau mengurangi kewajiban mereka dengan cara yang tidak konsisten dengan pendapatan yang mereka laporkan secara resmi. Dengan berfokus pada keseimbangan antara pendapatan dan beban yang dilaporkan terhadap perubahan aset dan kewajiban, TAE dapat berfungsi sebagai alat penyaringan untuk menandai wajib pajak yang profil keuangannya menunjukkan potensi pemutusan hubungan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Aspek yang sangat penting dari pendekatan Dr. Ismuhadi adalah penekanannya pada pengurangan kewajiban sebagai indikator utama pendapatan yang berpotensi tidak dilaporkan. Dalam situasi di mana individu atau bisnis melaporkan pendapatan rendah tetapi menunjukkan penurunan substansial dalam utang mereka yang belum dibayar, hal itu menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana yang digunakan untuk pembayaran kembali ini. Penghasilan yang tidak dilaporkan yang dihasilkan dari kegiatan dalam ekonomi bawah tanah secara masuk akal dapat digunakan untuk membayar utang, sehingga memperbaiki posisi keuangan wajib pajak tanpa harus mencerminkannya sebagai penghasilan kena pajak berdasarkan metode akuntansi dan penilaian pajak tradisional. Amandemen yang diusulkan Dr. Ismuhadi terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia untuk secara eksplisit mempertimbangkan pengurangan kewajiban sebagai faktor dalam menentukan penghasilan kena pajak bertujuan untuk mengatasi celah potensial ini.

Judul artikel yang tidak dapat diakses, “Fenomena Gunung Es Aktivitas Ekonomi Bawah Tanah,” menunjukkan bahwa Dr. Ismuhadi kemungkinan memandang ekonomi yang dilaporkan secara resmi hanya sebagai bagian yang terlihat dari realitas ekonomi yang jauh lebih besar dan tersembunyi. Frasa “bisa digali potensi aktivitas ekonomi bawah tanahnya” semakin mendukung interpretasi ini. Perspektif ini menyiratkan bahwa pekerjaan Dr. Ismuhadi, termasuk pengembangan TAE, dimotivasi oleh keinginan untuk “menggali lebih dalam” dan mengungkap aktivitas ekonomi yang substansial, namun sering kali tersembunyi, yang merupakan ekonomi bawah tanah. Persamaannya dapat dilihat sebagai alat yang dimaksudkan untuk membantu mengungkap bagian tersembunyi dari “gunung es” dengan mengidentifikasi pola keuangan yang menyimpang dari norma yang diharapkan berdasarkan pendapatan yang dilaporkan saja.

VI. Analisis Mendalam: Metodologi dan Komponen Persamaan

Metodologi di balik Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) Dr. Ismuhadi tampaknya berakar pada pengamatan empiris selama studi doktoralnya di Universitas Padjadjaran. Perumusannya muncul dari pengamatan pola yang berulang di antara wajib pajak tertentu: pelaporan kerugian yang konsisten tanpa penurunan yang sesuai menjadi kebangkrutan. Ini menunjukkan pendekatan induktif, di mana perilaku keuangan dunia nyata menginformasikan pengembangan persamaan, daripada pendekatan deduktif murni yang hanya didasarkan pada prinsip akuntansi teoritis. Landasan dalam pengamatan praktis ini berpotensi meningkatkan penerapan TAE di dunia nyata dalam mengidentifikasi situasi serupa dari potensi penghindaran pajak.

Komponen inti TAE adalah Pendapatan, Beban, Aset, dan Kewajiban. Persamaan, Pendapatan – Beban = Aset – Kewajiban, menetapkan hubungan langsung antara laporan laba rugi (Pendapatan dan Beban) dan neraca (Aset dan Kewajiban). Persamaan ini pada dasarnya menyatakan bahwa laba bersih (atau rugi) yang dilaporkan harus sesuai dengan perubahan aset bersih (Aset dikurangi Kewajiban). Hal ini menyoroti prinsip akuntansi fundamental bahwa kinerja keuangan pada akhirnya memengaruhi posisi keuangan keseluruhan perusahaan atau individu. Meskipun kesederhanaan persamaan ini membuatnya berpotensi mudah diterapkan menggunakan data keuangan standar, kesederhanaan ini juga dapat menjadi keterbatasan. Persamaan ini berpotensi mengabaikan kompleksitas dan nuansa yang melekat dalam berbagai model bisnis dan keadaan keuangan individu. Misalnya, investasi modal yang signifikan atau aktivitas pinjaman yang substansial dapat menyebabkan fluktuasi aset dan kewajiban yang mungkin tidak secara langsung berkorelasi dengan pendapatan dan pengeluaran jangka pendek yang dilaporkan.

Meskipun terdapat keterbatasan potensial ini, TAE menawarkan beberapa kekuatan potensial dalam konteks mengidentifikasi aktivitas ekonomi bawah tanah. Fokusnya pada laporan laba rugi dan neraca memberikan pandangan yang lebih holistik tentang aktivitas keuangan wajib pajak dibandingkan dengan analisis yang hanya berfokus pada pendapatan. Referensi silang data keuangan ini dapat sangat efektif dalam mengidentifikasi kasus-kasus di mana individu atau bisnis mengumpulkan kekayaan atau secara signifikan mengurangi utang meskipun melaporkan pendapatan rendah untuk tujuan pajak. Pola seperti itu bisa menjadi indikator kuat aliran pendapatan yang tidak dilaporkan, yang berpotensi berasal dari ekonomi bawah tanah. Namun, penting untuk mengakui potensi kelemahannya. Ketergantungan TAE pada data keuangan yang dilaporkan membuatnya rentan terhadap manipulasi oleh individu atau entitas yang canggih dalam menyembunyikan aktivitas keuangan mereka. Lebih jauh, persamaan tersebut mungkin tidak secara efektif menangkap bentuk-bentuk aktivitas ekonomi bawah tanah nonmoneter, seperti barter atau layanan yang dipertukarkan tanpa transaksi tunai. Membedakan antara aktivitas keuangan yang sah (seperti investasi yang didanai oleh tabungan atau pinjaman sebelumnya dari lembaga keuangan formal) dan yang terkait dengan pendapatan yang tidak dilaporkan juga dapat menimbulkan tantangan signifikan dalam penerapan praktis TAE.

VII. Perspektif dari Lapangan: Evaluasi dan Diskusi Eksternal

Potongan penelitian yang diberikan terutama berfokus pada karya Dr. Ismuhadi sendiri dan konsep umum ekonomi bawah tanah. Yang paling menonjol dari materi ini adalah evaluasi atau kritik eksplisit terhadap “Persamaan Akuntansi Pajak”-nya oleh peneliti lain atau lembaga akademis. Kurangnya validasi eksternal langsung ini menunjukkan bahwa TAE mungkin merupakan proposal yang relatif baru yang belum menjadi subjek tinjauan sejawat yang ekstensif atau diskusi publik dalam komunitas akademis dan profesional.

Namun, minat yang diakui dan upaya berkelanjutan oleh pemerintah Indonesia untuk mengeksplorasi metode untuk mengenakan pajak pada ekonomi bawah tanah dapat diartikan sebagai dukungan tidak langsung untuk pendekatan inovatif seperti yang dilakukan Dr. Ismuhadi. Fakta bahwa pembuat kebijakan secara aktif mencari solusi untuk mengatasi masalah penting ini menunjukkan keinginan untuk mempertimbangkan metodologi baru untuk deteksi dan peningkatan pendapatan. Tidak adanya evaluasi eksternal yang tersedia secara umum dalam cuplikan yang diberikan menggarisbawahi potensi perlunya penelitian lebih lanjut dan diskusi yang lebih luas dalam lingkup akademis dan profesional untuk menilai secara ketat validitas dan efektivitas praktis TAE dalam konteks ekonomi bawah tanah.

VIII. Menjelajahi Alternatif: Metode yang Ada untuk Mengukur Ekonomi Bawah Tanah

Ada beberapa metode yang mapan untuk mencoba mengukur ukuran dan karakteristik ekonomi bawah tanah. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah pendekatan moneter, yang dipelopori oleh Vito Tanzi. Metode ini beroperasi dengan asumsi bahwa aktivitas dalam ekonomi bawah tanah lebih cenderung melibatkan transaksi tunai untuk menghindari meninggalkan jejak di atas kertas. Dengan menganalisis elastisitas permintaan mata uang dalam kaitannya dengan faktor-faktor seperti beban pajak, para ekonom dapat mencoba memperkirakan skala aktivitas ekonomi yang tidak dilaporkan. Meskipun pendekatan ini dapat memberikan perspektif ekonomi makro tentang ukuran keseluruhan ekonomi bawah tanah, pendekatan ini mungkin tidak efektif untuk mengidentifikasi contoh-contoh penghindaran pajak.

Metode ekonomi makro lainnya adalah pendekatan pengeluaran untuk mengukur Produk Domestik Bruto (PDB). Pendekatan ini menghitung PDB dengan menjumlahkan total pengeluaran untuk barang dan jasa akhir di suatu negara. Meskipun bukan secara langsung merupakan metode untuk mengukur ekonomi bawah tanah, perbedaan antara pengeluaran agregat yang dilaporkan dan pendapatan yang dilaporkan di tingkat nasional berpotensi mengisyaratkan adanya aktivitas ekonomi yang tidak dilaporkan. Namun, metode ini terutama menyediakan indikator ekonomi yang luas, bukan alat khusus untuk mengidentifikasi transaksi bawah tanah atau penghindar pajak.

Berbeda dengan pendekatan ekonomi makro ini, metode survei langsung, seperti teknik eksperimen daftar, dapat digunakan untuk mengukur secara tidak langsung prevalensi penghindaran pajak pada tingkat mikro. Metode ini melibatkan penyematan pertanyaan sensitif dalam survei dengan cara yang memungkinkan peneliti memperkirakan proporsi responden yang terlibat dalam perilaku tertentu (seperti penghindaran pajak) tanpa menanyakannya secara langsung, sehingga mengurangi risiko tanggapan yang tidak jujur. Meskipun berharga untuk memahami karakteristik mereka yang terlibat dalam penghindaran pajak, metode ini mungkin tidak secara langsung mengukur nilai ekonomi total dari ekonomi bawah tanah.

Teknik audit pajak tradisional merupakan seperangkat alat lain yang digunakan oleh otoritas pajak untuk mengidentifikasi potensi pendapatan yang tidak dilaporkan, termasuk yang berasal dari kegiatan bawah tanah. Teknik ini melibatkan pemeriksaan terperinci atas catatan keuangan, aset, dan informasi terkait wajib pajak untuk mengungkap ketidakkonsistenan atau indikasi pendapatan tersembunyi. Contohnya termasuk menganalisis pola akumulasi aset, meneliti laporan transaksi tunai, dan menyelidiki potensi kegiatan barter. Meskipun metode ini efektif, metode ini sering kali membutuhkan banyak sumber daya dan mungkin tidak berhasil mendeteksi semua bentuk aktivitas bawah tanah, terutama yang meninggalkan sedikit atau tidak ada catatan formal.

Terakhir, doktrin hukum seperti doktrin “Substance Over Form” dan penerapan General Anti Avoidance Rule (GAAR) oleh Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia bertujuan untuk mengatasi penghindaran pajak, yang terkait erat dengan ekonomi bawah tanah. Prinsip-prinsip hukum ini memberdayakan otoritas pajak untuk melihat lebih jauh dari struktur formal transaksi ke realitas ekonomi yang mendasarinya, yang memungkinkan mereka untuk menantang pengaturan yang tampaknya terutama dimotivasi oleh penghindaran pajak daripada tujuan bisnis yang sah. Meskipun bukan alat pengukuran langsung, kerangka hukum ini memainkan peran penting dalam memerangi penghindaran pajak, yang sering kali melibatkan penyembunyian pendapatan dalam ekonomi bawah tanah.

Tabel 2: Perbandingan Metode Pengukuran Ekonomi Bawah Tanah

Method	Description	Advantages	Disadvantages
Monetary Approach	Estimates underground economy by analyzing the relationship between currency demand and the tax burden.	Provides a macroeconomic estimate of the underground economy.	May not be effective for identifying individual tax evaders. Relies on assumptions about cash usage.
Expenditure Approach	Analyzes total spending on goods and services; discrepancies with income data may indicate underground activity.	Provides a broad economic indicator.	Not a direct measure of the underground economy; more of an indirect inference at the aggregate level.
Direct Survey Methods	Uses techniques like list experiments to indirectly estimate the prevalence of tax evasion among a sample population.	Can provide insights into the characteristics of tax evaders.	May not accurately quantify the total value of the underground economy. Subject to survey response biases.
Tax Audit Techniques	Involves detailed examination of financial records and related information to identify unreported income.	Can be effective in uncovering specific instances of tax evasion.	Resource-intensive; may not detect all forms of underground activity.
“Substance Over Form” & GAAR	Legal doctrines allowing tax authorities to challenge transactions primarily aimed at tax avoidance, often linked to concealing income in the underground economy.	Helps combat sophisticated tax evasion schemes.	Requires careful legal interpretation and application. Not a direct measurement tool.

IX. Implikasi Kebijakan dan Pertimbangan Hukum di Indonesia

Jika Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) Dr. Ismuhadi terbukti sebagai alat yang valid dan andal, hal itu dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi administrasi pajak di Indonesia. TAE dapat memberikan otoritas pajak metode baru untuk mengidentifikasi kasus-kasus potensial penghindaran pajak yang terkait dengan kegiatan dalam ekonomi bawah tanah. Dengan menganalisis secara sistematis hubungan antara pendapatan yang dilaporkan dan perubahan dalam neraca wajib pajak, TAE dapat berfungsi sebagai mekanisme penyaringan yang efektif untuk memprioritaskan audit dan investigasi, yang memungkinkan otoritas pajak untuk memfokuskan sumber daya mereka pada kasus-kasus dengan kemungkinan lebih tinggi dari pendapatan yang tidak dilaporkan secara signifikan.

Amandemen yang diusulkan Dr. Ismuhadi terhadap Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UUPPh) untuk memasukkan pengurangan kewajiban sebagai indikator potensial pendapatan kena pajak membawa konsekuensi hukum yang substansial bagi Indonesia. Jika amandemen ini diberlakukan, hal itu dapat secara signifikan memperluas cakupan kewajiban pajak di dalam negeri. Wajib pajak yang mengalami pengurangan substansial dalam utang mereka, bahkan jika mereka melaporkan pendapatan yang relatif rendah, dapat menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak terkait sumber dana yang digunakan untuk pembayaran utang. Perubahan hukum ini dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk mengenakan pajak atas pendapatan yang tidak hanya terwujud dalam akumulasi aset tetapi juga dalam pengurangan kewajiban keuangan, yang berpotensi memengaruhi bagaimana ekonomi bawah tanah ditangani dari perspektif hukum.

Namun, keberhasilan penerapan TAE sebagai alat administratif dan amandemen hukum yang diusulkan akan memerlukan pertimbangan cermat terhadap tantangan praktis. Pedoman dan peraturan yang jelas akan sangat penting untuk memastikan penerapan TAE yang adil dan konsisten dalam administrasi pajak. Pengamanan perlu ditetapkan untuk mencegah penerapan persamaan yang salah dan untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan yang sah tidak ditargetkan secara tidak adil sebagai potensi penghindaran pajak. Demikian pula, penerapan amandemen hukum akan memerlukan pemikiran yang cermat mengenai interpretasi dan penegakannya untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan dan memastikan proses hukum yang wajar bagi wajib pajak yang mungkin memiliki penjelasan yang sah atas perbedaan yang diidentifikasi melalui TAE atau cara lain.

X. Kesimpulan dan Rekomendasi Berwawasan ke Depan

Singkatnya, “Persamaan Akuntansi Pajak” karya Dr. Joko Ismuhadi menyajikan pendekatan inovatif untuk mengungkap potensi aktivitas ekonomi bawah tanah di Indonesia dengan berfokus pada interaksi antara pendapatan yang dilaporkan dan perubahan neraca, khususnya menekankan pengurangan kewajiban sebagai indikator potensial pendapatan yang tidak dilaporkan. Usulannya untuk mengubah Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia agar selaras dengan persamaan ini menyoroti keyakinannya pada potensinya untuk memperkuat pengumpulan pendapatan pajak. Mengingat skala substansial ekonomi bawah tanah di Indonesia dan keterbatasan metode pengukuran yang ada, mengeksplorasi pendekatan baru seperti TAE diperlukan.

Untuk mengevaluasi lebih lanjut dan berpotensi memanfaatkan karya Dr. Ismuhadi, berikut ini adalah rekomendasi yang diusulkan:

1. Penelitian dan Validasi TAE Lebih Lanjut: Melakukan penelitian akademis yang ketat untuk menilai secara menyeluruh landasan teori dan efektivitas empiris Persamaan Akuntansi Pajak. Hal ini harus melibatkan analisis data keuangan dunia nyata dan membandingkan kinerjanya dalam mengidentifikasi potensi penghindaran pajak dengan metode yang telah ditetapkan.
2. Program Percontohan untuk Implementasi TAE: Memulai program percontohan yang dirancang dengan cermat di dalam otoritas pajak Indonesia untuk menguji penerapan praktis TAE dalam mengidentifikasi potensi kasus penghindaran pajak yang terkait dengan ekonomi bawah tanah. Percontohan ini harus mencakup mekanisme untuk mengevaluasi keakuratan dan efisiensinya.
3. Pertimbangan Cermat terhadap Usulan Amandemen Hukum: Melakukan tinjauan hukum yang komprehensif terhadap usulan amandemen Dr. Ismuhadi terhadap Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tinjauan ini harus mempertimbangkan potensi manfaat amandemen dalam menangani penghindaran pajak, serta potensi kerugian atau implikasi bagi wajib pajak dan kerangka hukum yang lebih luas.
4. Integrasi dengan Teknik Audit yang Ada: Jelajahi bagaimana TAE dapat diintegrasikan secara efektif dengan metodologi audit pajak saat ini untuk meningkatkan deteksi aktivitas ekonomi bawah tanah. Misalnya, TAE dapat digunakan sebagai alat penilaian risiko untuk mengidentifikasi wajib pajak yang memerlukan audit yang lebih mendalam.
5. Kesadaran dan Edukasi Publik: Terapkan inisiatif untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan dampak buruk ekonomi bawah tanah terhadap pembangunan nasional. Hal ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar di antara wajib pajak.
6. Kolaborasi dan Berbagi Data: Perkuat kolaborasi dan berbagi data antara otoritas pajak, unit intelijen keuangan (seperti PPATK), dan lembaga pemerintah terkait lainnya untuk meningkatkan pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data keuangan untuk mendeteksi aktivitas ekonomi bawah tanah.
7. Jelajahi Praktik Terbaik Internasional: Lakukan penelitian tentang praktik terbaik internasional yang digunakan oleh negara lain dalam upaya mereka untuk memerangi ekonomi bawah tanah, termasuk adopsi teknologi inovatif dan teknik analisis data tingkat lanjut.

Works cited

1. Underground Economy: Definition, Statistics, Trends, and Examples – Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/u/underground-economy.asp
2. Chapter 8: Underground Economy – QuickStart Guide to Accounting for Cost of Goods Sold, https://pressbooks.pub/okcogs/chapter/chapter-8-underground-economy/
3. Deputy Finance Minister explores tax potential from “shadow economy”, https://demo.indonesiabusinesspost.com/3027/deputy-finance-minister-explores-tax-potential-from-shadow-economy
4. Government Targets Tax Potential from Shadow Economy and Online Gaming, https://muc.co.id/en/article/government-targets-tax-potential-from-shadow-economy-and-online-gaming
5. Tax Accounting: Definition, Types, vs. Financial Accounting – Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/t/tax-accounting.asp
6. Accounting Equation: What It Is and How You Calculate It – Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/a/accounting-equation.asp
7. Joko Ismuhadi Soewarsono Meraih Gelar Doktor Dari Universitas Borobudur, https://fiskusnews.com/ekonomi/joko-ismuhadi-soewarsono-meraih-gelar-doktor-dari-universitas-borobudur/
8. Dr Joko Ismuhadi SE MM Raih Gelar Doktor dari Universitas Borobudur – sergaponline.com, https://sergaponline.com/m/read-22190-2024-02-16-dr-joko-ismuhadi-se-mm-raih-gelar-doktor-dari-universitas-borobudur.html
9. Joko Ismuhadi Soewarsono Meraih Gelar Doktor Dari Universitas, https://taxjusticenews.com/keuangan/dr-joko-ismuhadi-s-e-m-m-raih-gelar-doktor-dari-universitas-borobudur/
10. Dr Joko Ismuhadi Se Mm Raih Gelar Doktor Dari Universitas, https://www.radarberitanasional.co.id/read/dr-joko-ismuhadi-se-mm-raih-gelar-doktor-dari-universitas-borobudur
11. Dr. Muhamad Ali Fitran S.H., M.A., Sukses Raih Gelar Doktor dengan Hasil Cum Laude, https://www.medianuansasinarnews.com/dr-muhamad-ali-fitran-s-h-m-a-sukses-raih-gelar-doktor-dengan-hasil-cum-laude/
12. Ppt. Financial Engineering | PDF | Debits And Credits | Balance Sheet, https://es.scribd.com/presentation/612069960/Ppt-Financial-Engineering
13. Cipta Kreasi TV: Underground Economy Activity – fiskusnews.com, https://fiskusnews.com/hukum/cipta-kreasi-tv-underground-economy-activity/
14. Joko SOEWARSONO | PhD Student | Master of Science | Padjadjaran University, Bandung | UNPAD | Department of Accounting | Research profile – ResearchGate, https://www.researchgate.net/profile/Joko-Soewarsono
15. Intellectual Property Rights On Traditional Knowledge | PDF – Scribd, https://www.scribd.com/document/666297429/Intellectual-Property-Rights-on-Traditional-Knowledge
16. (PDF) Intellectual Property Rights on Traditional Knowledge – ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/362746984_Intellectual_Property_Rights_on_Traditional_Knowledge
17. Research Proposal Commented | PDF | Bookkeeping | Small And Medium Sized Enterprises, https://www.scribd.com/document/538817040/Research-Proposal-Commented
18. Back 2 Back Loan: Transactions People Are Confused. – fiskusnews.com, https://fiskusnews.com/ekonomi/back-2-back-loan-transactions-people-are-confused/
19. How to Use and Calculate the Expanded Accounting Equation – SmartAsset, https://smartasset.com/taxes/expanded-accounting-equation
20. Accounting Equation: Definition and Importance – Fincent, https://fincent.com/glossary/accounting-equation
21. Uncategorized – taxjusticenews.com, https://taxjusticenews.com/category/uncategorized/
22. Indonesia: Will the amendments to the Income Tax Law simplify the rules?, https://www.internationaltaxreview.com/article/2a68ya0zsexj3hbgyn2tc/indonesia-will-the-amendments-to-the-income-tax-law-simplify-the-rules
23. Estimating the Size of the Shadow Economy: Methods, Problems and Open Questions, https://ftp.iza.org/dp9820.pdf
24. Tax Policy and the Underground Economy – Peter Spiro, http://www.peterspiro.com/undergroundtaxpolicy.pdf
25. Underground Economy Activity: Iceberg Fenomena – fiskusnews.com, https://fiskusnews.com/hukum/underground-economy-activity-iceberg-fenomena/
26. How are the Underground Economy Levels in Indonesia? – ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/350320720_How_are_the_Underground_Economy_Levels_in_Indonesia
27. National income accounts are an accounting framework is useful in measuring economic activity., https://web.mnstate.edu/stutes/Econ304/RootNotes/Chpt2.htm
28. What Is National Income Accounting? How It Works and Examples – Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/n/national_income_accounting.asp
29. Revealing Tax Evasion, https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/2a93832a-3976-4c9c-8baa-0fac7a1765e2/download
30. Revealing tax evasion by firms | Article | VoxDev, https://voxdev.org/topic/public-economics/revealing-tax-evasion-firms
31. Back 2 Back Loan: Transactions People Are Confused. – taxjusticenews.com, https://taxjusticenews.com/keuangan/back-2-back-loan-transactions-people-are-confused/

Reporter: Marshanda Gita – Pertapsi Muda