Jakarta, fiskusnews.com:

Pendahuluan: Masifnya Permasalahan Judi Online dan Ekonomi Bawah Tanah di Indonesia

Skala perputaran uang dalam aktivitas judi online di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan angka fantastis sebesar Rp 1.200 triliun pada tahun 2025. Jumlah ini mengindikasikan aliran dana yang sangat besar yang berpotensi berada di luar sistem keuangan formal dan pengawasan otoritas pajak. Fenomena ini secara inheren terkait dengan konsep ekonomi bawah tanah, yang mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang tidak dilaporkan secara resmi atau dikenakan pajak. Judi online, yang seringkali beroperasi tanpa regulasi yang jelas dan melibatkan transaksi tersembunyi, merupakan bagian signifikan dari ekonomi bawah tanah ini.  

Dalam upaya untuk mendeteksi ketidakberesan keuangan dan berpotensi mengungkap aktivitas ekonomi tersembunyi, Dr. Joko Ismuhadi, seorang pakar perpajakan Indonesia, telah mengembangkan Tax Accounting Equation (TAE). Alat analisis inovatif ini dirancang untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan yang bisa menjadi indikasi penghindaran pajak atau aktivitas ilegal lainnya. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan yang kompleks antara perputaran uang judi online yang masif dan potensi Tax Accounting Equation Dr. Ismuhadi dalam mendeteksi serta memahami skala ekonomi bawah tanah di Indonesia.  

Memahami Tax Accounting Equation Dr. Joko Ismuhadi

Akuntansi keuangan tradisional berlandaskan pada persamaan dasar akuntansi: Aset = Kewajiban + Ekuitas. Persamaan ini memberikan gambaran keseimbangan antara sumber daya perusahaan (aset) dan sumber pendanaannya (kewajiban dan ekuitas) pada suatu titik waktu tertentu. Namun, persamaan dasar ini memiliki keterbatasan dalam mengungkap skema penghindaran pajak yang canggih dan upaya menyembunyikan aktivitas ekonomi yang luas. Sifatnya yang umum kurang mampu menyoroti indikasi manipulasi keuangan yang seringkali dilakukan untuk mengurangi beban pajak.  

Menyadari keterbatasan tersebut, Dr. Ismuhadi merumuskan Tax Accounting Equation (TAE) dengan dua formulasi utama yang saling terkait :  

• Pendapatan – Beban = Aset – Kewajiban
• Pendapatan = Beban + Aset – Kewajiban

Formulasi ini secara strategis menempatkan pendapatan sebagai indikator sentral untuk menilai kewajiban pajak dan potensi ketidakberesan. Dengan memfokuskan pada hubungan antara profitabilitas perusahaan (Pendapatan – Beban) dan nilai bersihnya (Aset – Kewajiban), TAE memberikan pendekatan yang lebih terarah bagi otoritas pajak untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran pajak. Penekanan pada pendapatan didasarkan pada pemahaman bahwa pendapatan merupakan cerminan utama dari aktivitas ekonomi suatu entitas dan oleh karena itu, menjadi dasar penting untuk perhitungan pajak.

Prinsip matematika yang mendasari TAE adalah untuk menetapkan keseimbangan yang diharapkan antara komponen pelaporan keuangan utama dan kewajiban pajak perusahaan. Dengan menghubungkan secara matematis pendapatan, beban, aset, dan kewajiban, TAE menawarkan kerangka kerja bagi otoritas pajak untuk mengevaluasi laporan keuangan secara kuantitatif. Penyimpangan signifikan dari hubungan yang diantisipasi ini kemudian dapat berfungsi sebagai indikator kuantitatif potensi penghindaran pajak atau bahkan aktivitas penipuan. Misalnya, jika suatu perusahaan melaporkan pendapatan yang sangat rendah atau beban yang digelembungkan namun secara bersamaan menunjukkan peningkatan aset yang tidak dapat dijelaskan, TAE dapat menandai ketidaksesuaian ini sebagai indikasi potensi penggelapan pajak.  

Selain TAE, Dr. Ismuhadi juga merumuskan Mathematical Accounting Equation (MAE): Aset + Dividen + Beban = Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan. Persamaan ini dirancang untuk skenario spesifik di mana pendapatan kena pajak mungkin sengaja dilaporkan nol atau negatif untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dalam situasi seperti itu, persamaan yang berfokus pada pendapatan tradisional mungkin kurang efektif dalam mengungkap potensi penghindaran pajak. MAE memperluas analisis dengan memasukkan elemen-elemen lain seperti dividen, yang mungkin menjadi indikator kekayaan tersembunyi meskipun pendapatan yang dilaporkan rendah.  

Tax Accounting Equation menawarkan beberapa aplikasi penting bagi otoritas pajak yang berupaya mendeteksi ketidakberesan keuangan secara proaktif. Salah satu manfaat utama TAE adalah kemampuannya untuk mendeteksi dini potensi skema penghindaran pajak. Dengan menganalisis laporan keuangan wajib pajak melalui lensa TAE, petugas pajak dapat mengidentifikasi inkonsistensi yang mungkin menunjukkan kesalahan pelaporan pendapatan atau beban yang disengaja. Kemampuan untuk mengidentifikasi anomali dalam hubungan fundamental antara elemen keuangan ini memungkinkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka meningkat menjadi kerugian pajak yang substansial. Selain itu, TAE memainkan peran penting dalam penilaian risiko dengan memungkinkan otoritas pajak untuk memprioritaskan audit dan investigasi berdasarkan kemungkinan terjadinya ketidakberesan. Perusahaan yang laporan keuangannya menunjukkan penyimpangan signifikan dari keseimbangan yang diharapkan berdasarkan TAE dapat dianggap berisiko lebih tinggi dan menjadi fokus audit yang lebih mendalam. Metode berbasis data ini membantu memfokuskan upaya audit pada perusahaan yang menunjukkan pola keuangan yang mencurigakan, sehingga meningkatkan efektivitas keseluruhan penegakan pajak.  

Ekonomi Bawah Tanah dan Peran Judi Online

Ekonomi bawah tanah didefinisikan sebagai seluruh aktivitas ekonomi yang tidak dilaporkan secara resmi dengan tujuan utama untuk menghindari pajak atau peraturan. Fenomena ini memiliki berbagai bentuk, termasuk ekonomi ilegal (perdagangan narkoba, perjudian ilegal), ekonomi tidak dilaporkan (transaksi legal yang tidak dilaporkan untuk menghindari pajak), ekonomi tidak tercatat (aktivitas yang menghindari persyaratan pelaporan statistik pemerintah), dan ekonomi informal. Motivasi utama di balik ekonomi bawah tanah adalah untuk menyembunyikan pendapatan dan aset dari otoritas pemerintah, sehingga menghindari pembayaran pajak dan kepatuhan terhadap peraturan.  

Judi online dapat dikategorikan sebagai komponen signifikan dari ekonomi ilegal karena statusnya yang dilarang di Indonesia. Selain itu, aktivitas ini juga merupakan bagian dari ekonomi yang tidak dilaporkan karena kemenangan dan transaksi seringkali disembunyikan dari otoritas pajak. Sifat ilegal dan tersembunyi dari judi online menjadikannya kontributor utama bagi ekonomi bawah tanah.  

Operasi judi online seringkali berfungsi di luar kerangka ekonomi dan regulasi formal, memanfaatkan server di luar negeri, metode pembayaran digital, dan transaksi anonim, sehingga sulit dilacak dan dikenakan pajak. Para operator sering menggunakan platform digital yang berbasis di negara-negara dengan regulasi perjudian yang lebih longgar, sehingga mempersulit penegakan hukum oleh otoritas Indonesia. Penggunaan dompet digital dan mata uang kripto juga menambah lapisan anonimitas pada transaksi, menyulitkan identifikasi sumber dan penerima dana.  

Perputaran uang judi online yang besar memiliki dampak merugikan pada perekonomian formal. Kecanduan judi menyebabkan penurunan produktivitas karena individu menghabiskan waktu dan sumber daya mereka untuk berjudi. Dana yang seharusnya dibelanjakan dalam perekonomian formal dialihkan ke aktivitas perjudian, mengurangi konsumsi pada sektor-sektor produktif. Keuntungan dari operasi judi online seringkali mengalir ke operator di luar negeri, yang berpotensi menyebabkan capital outflow dan melemahkan nilai tukar rupiah. Selain itu, judi online meningkatkan risiko pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya karena platform ini dapat digunakan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Keterlibatan dalam judi online juga dapat menciptakan kemiskinan baru dan ketidakstabilan keuangan bagi individu dan keluarga yang mengalami kerugian besar. Dampak ekonomi ini meluas melampaui kerugian finansial langsung, mencakup biaya sosial dan dampak pada produktivitas nasional serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan.  

Menghubungkan Perputaran Uang Judi Online dengan Tax Accounting Equation

Perputaran uang yang sangat besar dalam judi online, diperkirakan mencapai Rp 1.200 triliun , berpotensi menghasilkan ketidakseimbangan signifikan dalam Tax Accounting Equation bagi individu dan entitas yang terlibat dalam aktivitas ini. Skala transaksi yang masif menunjukkan bahwa sejumlah besar pendapatan mungkin tidak dilaporkan kepada otoritas pajak.  

Pendapatan yang tidak dilaporkan yang berasal dari kemenangan judi online dapat menyebabkan diskrepansi yang dapat diamati antara pendapatan yang dilaporkan wajib pajak dan akumulasi aset mereka, yang mungkin ditandai oleh TAE. Misalnya, peningkatan aset yang tidak dapat dijelaskan tanpa adanya peningkatan pendapatan atau ekuitas yang sesuai dapat menjadi indikasi adanya pendapatan tersembunyi dari aktivitas perjudian. Jika seseorang secara konsisten memenangkan sejumlah besar uang dari judi online tetapi tidak melaporkannya sebagai pendapatan, akumulasi kekayaan mereka dalam bentuk aset (seperti properti, kendaraan, atau investasi) akan tampak tidak sesuai dengan pendapatan resmi mereka. Ketidaksesuaian ini akan menciptakan ketidakseimbangan dalam TAE, di mana sisi aset persamaan akan lebih tinggi dari sisi pendapatan dan kewajiban yang disesuaikan.  

Selain itu, beban yang digelembungkan atau kewajiban tersembunyi, yang berpotensi digunakan untuk menyamarkan atau mengimbangi keuntungan judi, juga dapat dideteksi oleh TAE. Wajib pajak yang terlibat dalam judi online mungkin mencoba mengurangi pendapatan kena pajak mereka dengan melaporkan ‘kerugian’ atau ‘biaya administrasi’ yang tidak sebenarnya. Namun, praktik ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam persamaan. Misalnya, jika suatu entitas melaporkan beban yang sangat tinggi dibandingkan dengan pendapatan dan asetnya, hal ini dapat mengindikasikan adanya upaya untuk menyembunyikan keuntungan melalui manipulasi beban. Demikian pula, kewajiban yang tidak dilaporkan atau direkayasa dapat digunakan untuk membuat aset tampak seolah-olah didanai oleh utang daripada pendapatan, yang juga akan mengganggu keseimbangan TAE.  

TAE juga berpotensi mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa dan praktik akuntansi yang berpotensi menyesatkan yang mungkin digunakan untuk menyembunyikan aliran dana yang terkait dengan aktivitas judi online. Ini dapat mencakup transaksi yang distruktur untuk menghindari ambang batas pelaporan atau penggunaan rekayasa keuangan yang kompleks dalam perusahaan grup. Misalnya, sejumlah besar transfer dana yang sering dilakukan dalam jumlah kecil untuk menghindari pelaporan transaksi besar dapat menjadi indikasi adanya upaya untuk menyembunyikan pendapatan judi. Dalam konteks perusahaan grup, keuntungan dari operasi judi online mungkin disalurkan melalui transaksi antar perusahaan yang kompleks yang dirancang untuk mengaburkan asal-usul dana dan mengurangi kewajiban pajak secara keseluruhan. Dengan menganalisis laporan keuangan entitas-entitas terkait ini menggunakan TAE, otoritas pajak mungkin dapat mengungkap transaksi yang berpotensi menghindari pajak.  

Bukti dari Laporan PPATK dan Artikel Berita

Data spesifik dari snippet yang disediakan secara konsisten menyoroti perputaran uang sebesar Rp 1.200 triliun dalam judi online selama tahun 2025, seperti yang dilaporkan oleh PPATK. Angka ini menggarisbawahi skala aktivitas keuangan yang perlu diteliti dengan cermat. Konsistensi angka ini di berbagai sumber berita yang mengutip PPATK menunjukkan tingkat keprihatinan yang tinggi dan masalah ekonomi yang signifikan.  

PPATK memainkan peran penting dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan judi online. Snippet mengungkapkan upaya PPATK dalam melaporkan perputaran uang, memblokir rekening, mengungkap taktik baru seperti penyalahgunaan QRIS , dan bahkan mendeteksi transaksi yang melibatkan pejabat pemerintah. Sebagai contoh, PPATK telah membekukan ribuan rekening bank yang terkait dengan judi online, dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar rupiah. PPATK juga menemukan bahwa operator judi online seringkali menyamarkan diri sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengumpulkan dana melalui sistem pembayaran QRIS. Selain itu, PPATK telah mendeteksi transaksi judi online yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pegawai sekretariat DPR , serta dugaan pencucian uang berbasis tunai oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi). Aktivitas PPATK ini menunjukkan pengawasan aktif dan upaya berkelanjutan untuk memerangi judi online dan implikasi keuangannya.  

Artikel berita juga menyoroti kasus-kasus pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya yang terkait langsung dengan judi online. Contoh-contoh ini menggambarkan potensi dana ilegal yang dihasilkan dan dicuci melalui platform judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika bahkan menyatakan adanya indikasi pencucian uang dalam beberapa aktivitas judi online yang dilacak oleh PPATK. Sinergi antara PPATK dan Polri juga berhasil mengungkap jaringan judi online dengan total dana sitaan lebih dari Rp 14 miliar.  

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif dan kebijakan yang bertujuan untuk memerangi judi online dan melacak aliran dana ilegal terkait. Ini termasuk pembentukan satuan tugas khusus , pemblokiran situs web , pembekuan rekening bank , dan penjajakan peraturan baru. Pemerintah juga berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat sebagai langkah pencegahan.  

Tantangan dan Keterbatasan dalam Menerapkan Tax Accounting Equation pada Judi Online

Meskipun Tax Accounting Equation menawarkan potensi untuk mendeteksi ketidakberesan keuangan, ada beberapa tantangan dan keterbatasan dalam penerapannya pada ekonomi judi online yang seringkali tersembunyi. Salah satu kesulitan utama adalah memperoleh data keuangan yang komprehensif dan akurat untuk individu dan entitas yang terlibat dalam ekonomi judi online yang seringkali bersifat rahasia. Banyak transaksi mungkin terjadi melalui saluran informal atau sengaja disembunyikan untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang.

Sifat transaksi online yang pseudo-anonim dan meningkatnya penggunaan metode pembayaran digital (dompet elektronik, mata uang kripto) dapat mempersulit pelacakan dana dan identifikasi penerima manfaat atau sumber pendapatan yang sebenarnya. Mata uang kripto, khususnya, menawarkan tingkat anonimitas yang tinggi dan transaksi lintas batas yang mudah, menjadikannya alat yang menarik bagi mereka yang ingin menyembunyikan aktivitas keuangan ilegal. Meskipun teknologi blockchain yang mendasari mata uang kripto bersifat transparan, mengaitkan alamat digital dengan identitas dunia nyata seringkali menjadi tantangan bagi penegak hukum.  

Selain itu, sebagian besar operasi judi online bersifat lintas batas, dengan operator dan server seringkali berlokasi di luar negeri. Hal ini menimbulkan tantangan bagi otoritas pajak nasional dalam mengakses informasi keuangan dan menegakkan peraturan. Kerja sama internasional dan pertukaran informasi sangat penting dalam situasi ini, tetapi prosesnya bisa rumit dan memakan waktu. Perbedaan dalam undang-undang dan regulasi antar negara juga dapat mempersulit upaya untuk melacak dan memulihkan aset yang terkait dengan judi online lintas batas.  

Penting untuk diakui bahwa TAE pada dasarnya adalah alat analisis untuk mengidentifikasi potensi diskrepansi dan anomali, tetapi tidak memberikan bukti definitif tentang aktivitas ilegal. Penyimpangan dalam persamaan dapat mengindikasikan potensi penghindaran pajak atau penipuan, tetapi investigasi lebih lanjut dan bukti pendukung dari sumber lain akan selalu diperlukan untuk mengkonfirmasi kecurigaan tersebut. TAE berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal untuk menandai kasus-kasus yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam.  

Rekomendasi untuk Peningkatan Deteksi dan Regulasi

Untuk meningkatkan upaya deteksi dan regulasi terkait judi online dan dampaknya terhadap ekonomi bawah tanah, beberapa strategi dapat dipertimbangkan. Tax Accounting Equation Dr. Ismuhadi dapat diintegrasikan ke dalam proses audit pajak dan pemantauan keuangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan PPATK. Ini dapat melibatkan pengembangan pelatihan khusus bagi auditor dan analis tentang cara menerapkan TAE dalam mengidentifikasi potensi ketidakberesan yang terkait dengan ekonomi bawah tanah, termasuk judi online. Dengan membekali petugas pajak dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan TAE, otoritas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mendeteksi indikasi penghindaran pajak yang mungkin terlewatkan oleh metode tradisional.

Selain itu, perlu untuk memperkuat kerja sama antara otoritas pajak (DJP), PPATK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan badan pemerintah terkait lainnya untuk memfasilitasi pertukaran data, wawasan, dan intelijen terkait transaksi judi online dan ekonomi bawah tanah secara lebih luas. Pendekatan kolaboratif ini sangat penting untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang aliran dana dan mengidentifikasi potensi target untuk penelitian lebih lanjut menggunakan TAE. Misalnya, PPATK dapat berbagi data transaksi mencurigakan dengan DJP, yang kemudian dapat menggunakan TAE untuk menganalisis laporan keuangan wajib pajak yang terlibat.

Regulasi platform pembayaran digital dan transaksi keuangan online juga perlu diperkuat untuk meningkatkan ketertelusuran dan transparansi. Ini dapat mencakup penerapan langkah-langkah KYC (Kenali Pelanggan Anda) dan AML (Anti-Pencucian Uang) yang lebih ketat untuk dompet elektronik dan penyedia layanan pembayaran digital lainnya, serta menjajaki cara untuk mengatur transaksi mata uang kripto untuk mencegah penyalahgunaannya dalam memfasilitasi ekonomi bawah tanah. Dengan mengurangi anonimitas transaksi digital, otoritas akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melacak dana yang terkait dengan judi online dan menganalisis aktivitas keuangan individu dan entitas yang terlibat menggunakan TAE.

Pemanfaatan teknologi canggih seperti Kecerdasan Buatan (AI) dan pembelajaran mesin juga dapat membantu menganalisis kumpulan data transaksi keuangan yang besar dan mengidentifikasi pola mencurigakan yang mungkin menjadi indikasi aktivitas judi online dan penghindaran pajak terkait. Teknologi ini dapat digunakan untuk menandai transaksi yang menyimpang dari pola normal, melibatkan entitas berisiko tinggi, atau menunjukkan karakteristik yang konsisten dengan aktivitas ekonomi bawah tanah, sehingga membantu memprioritaskan kasus untuk analisis lebih lanjut menggunakan TAE.

Terakhir, kampanye kesadaran publik perlu diperkuat untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko signifikan dan ilegalitas yang terkait dengan judi online, serta pentingnya perilaku keuangan yang bertanggung jawab dan kepatuhan pajak. Kampanye ini harus menyoroti potensi kehancuran finansial dan hubungan antara judi online dengan bentuk kejahatan keuangan lainnya, mendorong individu untuk menghindari aktivitas ini dan melaporkan perilaku mencurigakan apa pun. Peningkatan kesadaran publik dapat membantu mengurangi permintaan untuk judi online dan mendorong budaya kepatuhan pajak yang lebih besar.

Kesimpulan: Memanfaatkan Tax Accounting Equation untuk Memerangi Ekonomi Bawah Tanah

Hubungan yang signifikan dan mengkhawatirkan antara perputaran uang judi online yang masif sebesar Rp 1.200 triliun dan ekonomi bawah tanah yang luas di Indonesia tidak dapat diabaikan. Tax Accounting Equation inovatif Dr. Joko Ismuhadi menawarkan potensi besar sebagai alat yang berharga dan proaktif untuk mendeteksi secara efektif ketidakberesan keuangan yang sangat mungkin terkait dengan aktivitas judi online dan ekonomi bawah tanah yang seringkali sulit dipahami.

Namun, untuk mengatasi masalah judi online dan memulihkan potensi pendapatan pajak yang signifikan yang saat ini hilang karena aktivitas ilegal ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-aspek. Pendekatan ini harus melibatkan langkah-langkah regulasi yang kuat, integrasi strategis kemajuan teknologi canggih, dan kolaborasi antar-lembaga yang lancar. Dengan memanfaatkan alat-alat inovatif seperti Tax Accounting Equation bersama dengan upaya yang terkoordinasi di berbagai bidang, Indonesia dapat mengambil langkah signifikan dalam memerangi ekonomi bawah tanah dan memastikan sistem keuangan yang lebih adil dan transparan.

Tabel 1: Persamaan Akuntansi Pajak Dr. Joko Ismuhadi untuk Deteksi Ketidakberesan Pajak

Nama Persamaan	Rumus	Fokus Utama	Contoh Ketidakberesan yang Terdeteksi
Tax Accounting Equation (TAE) – Formulasi 1	Pendapatan – Beban = Aset – Kewajiban	Menghubungkan profitabilitas (Laporan Laba Rugi) dengan nilai bersih (Neraca)	Pendapatan rendah dilaporkan tetapi aset meningkat secara tidak wajar.
Tax Accounting Equation (TAE) – Formulasi 2	Pendapatan = Beban + Aset – Kewajiban	Menekankan bahwa pendapatan harus menutupi beban dan berkontribusi pada nilai aset bersih.	Beban tinggi dilaporkan tetapi perusahaan terus mengakuisisi aset baru.
Mathematical Accounting Equation (MAE)	Aset + Dividen + Beban = Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan	Menganalisis skenario di mana pendapatan kena pajak dilaporkan nol atau negatif.	Dividen dibayarkan meskipun pendapatan yang dilaporkan rendah atau negatif, menunjukkan potensi pendapatan tersembunyi.

Tabel 2: Agensi Pemerintah Utama dan Peran Mereka dalam Memerangi Judi Online dan Kejahatan Keuangan

Nama Agensi	Tanggung Jawab Utama Terkait Judi Online dan Kejahatan Keuangan	Contoh Tindakan yang Diambil (berdasarkan snippet)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; menganalisis transaksi keuangan mencurigakan.	Melaporkan perputaran uang judi online, memblokir rekening bank yang terkait dengan judi online , mengungkap taktik baru seperti penyalahgunaan QRIS , mendeteksi transaksi yang melibatkan pejabat pemerintah.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	Mengelola sistem perpajakan Indonesia, mengawasi kepatuhan pajak, melakukan audit pajak.	(Tidak secara eksplisit disebutkan dalam snippet mengenai tindakan spesifik terkait judi online, tetapi bertanggung jawab untuk menindaklanjuti potensi penghindaran pajak yang terdeteksi).
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)	Mengatur dan mengawasi ruang digital, termasuk konten internet.	Memblokir jutaan situs web dan konten yang terkait dengan judi online , berencana menerbitkan peraturan pemerintah baru untuk menangani judi online.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)	Menegakkan hukum dan ketertiban, termasuk memberantas kejahatan siber dan kejahatan keuangan.	Mengungkap jaringan judi online dan menyita aset , menangkap pelaku promosi judi online , bekerja sama dengan PPATK dalam melacak dana ilegal.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan dan platform pembayaran digital.	Memblokir ribuan rekening bank yang terkait dengan judi online , mendeteksi rekening judi online melalui sistem perbankan.

Reporter: Marshanda Gita – Pertapsi Muda