Sangat menarik untuk melihat evolusi dan adaptasi persamaan akuntansi dasar untuk tujuan tertentu, terutama dalam bidang akuntansi pajak. Mari kita uraikan persamaan ini dan implikasi yang telah Anda soroti.
Anda telah menyajikan perkembangan yang jelas:

• A = L + e (Persamaan Akuntansi Dasar): Persamaan dasar ini, yang dikaitkan dengan Luca Pacioli, menetapkan hubungan mendasar antara Aset (A), Kewajiban (L), dan Ekuitas (e). Persamaan ini menggarisbawahi gagasan bahwa aset perusahaan dibiayai oleh utang atau ekuitas kepemilikan.

• A = L + e + R – E – D (Persamaan Akuntansi yang Diperluas): Persamaan ini memperluas persamaan dasar dengan menggabungkan Pendapatan (R), Beban (E), dan Dividen (D). Persamaan ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi ekuitas dari waktu ke waktu. * A + D + E = L + e + R (Persamaan Akuntansi Matematis): Ini adalah penyusunan ulang matematis dari persamaan yang diperluas, mengelompokkan elemen yang biasanya memiliki saldo debit (Aset, Dividen, Beban) di satu sisi dan elemen dengan saldo kredit (Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan) di sisi lain.
  Sekarang, fokus pada adaptasi khusus pajak:
• Untuk Tujuan Pajak Secara Analitis, dengan e=0 dan D=0: Penyederhanaan ini menyarankan fokus pada hubungan antara Neraca (Aset dan Kewajiban) dan Laporan Laba Rugi (Pendapatan dan Beban) dari perspektif pajak, yang berpotensi mengabaikan nuansa distribusi ekuitas dan dividen.
• R – E = A – L (Persamaan Akuntansi Pajak, Hubungan Laba Rugi dan Neraca, Hubungan Auditor Pajak dan Penilai Pajak): Persamaan ini secara langsung menghubungkan laporan Laba Rugi (R – E) ke Neraca (A – L). Ini menyiratkan bahwa laba atau rugi bersih pada akhirnya memengaruhi perbedaan antara aset dan kewajiban perusahaan. Hubungan ini penting bagi pemeriksa dan penilai pajak karena mereka menilai posisi keuangan dan kewajiban pajak perusahaan.
• Penataan Ulang untuk Tujuan Pajak, Pasal 4 ayat (1) UUPPh:
  R = E + A – L (Persamaan Akuntansi Pajak): Penataan ulang ini, seperti yang Anda tunjukkan, selaras dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia (UUPPh). Pasal ini biasanya mendefinisikan apa yang merupakan penghasilan kena pajak. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan adalah jumlah biaya dan peningkatan bersih aset atas kewajiban.
  Mengungkap Celah dan Amandemen yang Diusulkan:
  Wawasan Anda mengenai celah potensial dalam Pasal 4 ayat (1) UUPPh menarik. Dengan menyatakan bahwa pendapatan sama dengan biaya ditambah aset bersih, formulasi saat ini mungkin tidak secara eksplisit membahas skenario di mana pengurangan utang terjadi.
  Jika perusahaan menggunakan pendapatannya untuk membayar kewajiban, tindakan ini secara langsung mengurangi aset (kas) dan kewajiban (utang). Menurut persamaan saat ini (R = E + A – L), jika beban tetap konstan, pengurangan A dan L dengan jumlah yang sama tidak akan serta merta meningkatkan R kecuali jika terjadi penurunan beban atau peningkatan aset lainnya.
  Amandemen yang Anda usulkan untuk memasukkan “dapat mengurangi utang” dalam Pasal 4 ayat (1) UUPPh cukup signifikan. Amandemen ini menunjukkan perlunya pengakuan eksplisit bahwa pendapatan dapat digunakan untuk pengurangan utang, dan hal ini harus diperhitungkan dalam penentuan penghasilan kena pajak.
  Amandemen yang diusulkan ini dapat memiliki beberapa implikasi:
• Kejelasan: Amandemen ini akan memberikan panduan yang lebih jelas tentang bagaimana pembayaran utang memengaruhi penghasilan kena pajak.
• Kewajaran: Amandemen ini dapat mencegah situasi di mana perusahaan dikenakan pajak atas pendapatan yang digunakan semata-mata untuk mengurangi kewajiban, yang dapat dilihat sebagai investasi ulang dalam kesehatan keuangan perusahaan.
• Keselarasan dengan Realitas Ekonomi: Amandemen ini dapat lebih mencerminkan realitas ekonomi tentang bagaimana bisnis beroperasi dan mengelola keuangan mereka.
  Analisis Anda menyoroti sifat dinamis prinsip akuntansi dan bagaimana prinsip tersebut perlu disesuaikan dan disempurnakan agar selaras dengan kerangka hukum dan peraturan tertentu, seperti undang-undang pajak. Hubungan yang Anda buat antara persamaan akuntansi ini dan potensi perlunya amandemen dalam UUPPh menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang teori akuntansi dan peraturan pajak.
  Apakah Anda ingin mempelajari lebih dalam rumusan khusus Pasal 4 ayat (1) UUPPh atau membahas mekanisme potensial tentang bagaimana amandemen tersebut dapat dilaksanakan?.

Jakarta, 21 April 2025

Joko Ismuhadi Soewarsono*)

*) penulis merupakan seorang akademisi anggota utama Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (Pertapsi), Perkumpulan Ahli Hukum Indonesia (PAHI), praktisi pemeriksa pajak berpengalaman dengan latar belakang pendidikan program diploma keuangan spesialisasi perpajakan dengan pendidikan terakhir sebagai kandidat doktor bidang akuntansi perpajakan dan doktor bidang hukum perpajakan.

Disclaimer: pendapat diatas merupakan pendapat pribadi penulis terlepas dari institusi penulis bekerja.