Jakarta, fiskusnews.com:

Executive Summary

Integrasi strategis Persamaan Akuntansi Pajak (Tax Accounting Equation – TAE) yang dikembangkan oleh Dr. Joko Ismuhadi ke dalam Sistem Monitoring Self Assessment (SMSA) dan Sistem Administrasi Perpajakan Inti (Core Tax Administration System – CTAS) Indonesia merupakan langkah krusial dalam memperkuat administrasi perpajakan nasional. Inisiatif ini sangat relevan dengan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang memiliki ambisi besar untuk meningkatkan rasio pajak nasional secara signifikan. Integrasi TAE berpotensi meningkatkan pengumpulan pendapatan pajak, memperbaiki deteksi dan pengelolaan Aktivitas Ekonomi Bawah Tanah (Underground Economy Activity – UEA), serta memodernisasi administrasi perpajakan Indonesia secara keseluruhan.

Pendahuluan: Lanskap Administrasi Perpajakan Indonesia yang Berkembang

Sistem perpajakan Indonesia memiliki sejarah panjang yang didasarkan pada sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka. Prinsip fundamental dari sistem self-assessment menempatkan tanggung jawab utama pada wajib pajak, sementara otoritas pajak berperan dalam memantau kepatuhan. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat.  

Upaya berkelanjutan untuk melakukan reformasi perpajakan dan memperkuat administrasi pajak telah menjadi agenda penting di Indonesia selama bertahun-tahun. Transformasi signifikan terjadi pada tahun 1983 dengan diperkenalkannya sistem self-assessment, yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi perpajakan Indonesia. Reformasi konstitusi berikutnya pada tahun 1994, 2000, dan 2009, serta inisiatif reformasi birokrasi sejak tahun 2002 dan 2009, menunjukkan komitmen yang berkelanjutan untuk melakukan perbaikan.  

Dalam konteks kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat ini, terdapat penekanan yang kuat pada peningkatan pendapatan negara dan pengelolaan ekonomi nasional yang efektif [User Query]. Inisiatif strategis untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai lembaga khusus yang berfokus pada pengumpulan pendapatan menjadi prioritas.  

Laporan ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap integrasi strategis Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) yang dikembangkan oleh Dr. Joko Ismuhadi ke dalam kerangka administrasi perpajakan Indonesia yang ada dan terus berkembang, khususnya dalam SMSA dan CTAS, untuk mendukung tujuan BPN dan sasaran pajak nasional yang lebih luas.

Sejak diperkenalkannya sistem self-assessment, Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakannya. Perjalanan panjang reformasi perpajakan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang peran penting sistem pajak yang efisien dalam pembangunan nasional. Peralihan ke model self-assessment memberikan kepercayaan yang besar kepada wajib pajak, tetapi juga meningkatkan kebutuhan akan kemampuan pemantauan dan penegakan hukum yang canggih. Penekanan saat ini pada integrasi teknologi dan restrukturisasi kelembagaan di bawah pemerintahan baru merupakan fase terbaru dalam evolusi berkelanjutan ini.  

Rencana pembentukan BPN merupakan keputusan kebijakan yang signifikan dan menandakan komitmen yang kuat dari tingkat pemerintahan tertinggi untuk memprioritaskan dan meningkatkan pengumpulan pendapatan. Perubahan kelembagaan ini berpotensi merampingkan administrasi perpajakan dan memberikan pendekatan yang lebih terfokus untuk mencapai target pendapatan nasional. Integrasi alat-alat canggih seperti TAE dalam infrastruktur teknologi yang ada dan ditingkatkan akan sangat penting bagi keberhasilan lembaga baru ini.  

Persamaan Akuntansi Pajak (TAE): Pendekatan Baru untuk Mendeteksi Ketidakberesan Keuangan

Dr. Joko Ismuhadi, seorang spesialis pajak Indonesia, memperkenalkan Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) sebagai alat perintis yang dirancang untuk menganalisis laporan keuangan dan mengidentifikasi potensi diskrepansi yang mengindikasikan ketidakberesan keuangan.  

Landasan akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi dasar: Aset = Kewajiban + Ekuitas. Persamaan ini menggambarkan keseimbangan antara sumber daya perusahaan (aset) dan sumber pendanaannya, baik melalui pinjaman (kewajiban) maupun investasi dari pemilik (ekuitas). Meskipun persamaan ini mendasar untuk memahami posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu, sifat umumnya mungkin tidak cukup memadai untuk mengungkap metode-metode rumit dan tersembunyi yang sering digunakan dalam penghindaran pajak yang canggih dan penyamaran aktivitas ekonomi.  

Menanggapi keterbatasan ini, Dr. Ismuhadi merumuskan Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) dengan dua formulasi yang saling terkait :  

• Pendapatan — Beban = Aset — Kewajiban
• Pendapatan = Beban + Aset — Kewajiban

Formulasi khusus ini didasarkan pada rasionalitas strategis dengan penekanan yang disengaja pada pendapatan sebagai indikator penting dari aktivitas ekonomi perusahaan dan kewajiban pajaknya.  

Selain itu, Dr. Ismuhadi juga merumuskan Persamaan Akuntansi Matematis (Mathematical Accounting Equation – MAE) untuk skenario spesifik di mana penghasilan kena pajak mungkin sengaja dilaporkan nol atau negatif untuk meminimalkan kewajiban pajak : Aset + Dividen + Beban = Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan.  

Prinsip matematika yang mendasari persamaan-persamaan ini adalah untuk menetapkan keseimbangan yang diharapkan antara komponen pelaporan keuangan utama dan kewajiban pajak perusahaan. Dengan menghubungkan pendapatan, beban, aset, dan kewajiban secara matematis, TAE menyediakan kerangka kerja bagi otoritas pajak untuk menilai laporan keuangan secara kuantitatif.  

Persamaan Akuntansi Pajak Dr. Ismuhadi menawarkan beberapa aplikasi penting bagi otoritas pajak yang berupaya mendeteksi ketidakberesan keuangan secara proaktif, terutama dalam hal deteksi dini potensi skema penghindaran pajak.  

Dengan mengidentifikasi diskrepansi antara data keuangan yang dilaporkan dan kewajiban pajak yang diharapkan, TAE dapat memberikan wawasan yang berharga tentang skala dan sifat ekonomi bawah tanah.  

Dikembangkan oleh seorang ahli pajak Indonesia, TAE mempertimbangkan tantangan dan karakteristik khusus ekonomi Indonesia, termasuk prevalensi ekonomi bawah tanah dan berbagai taktik penghindaran pajak.  

Persamaan Akuntansi Pajak Dr. Ismuhadi memiliki potensi signifikan untuk mentransformasi administrasi dan penegakan pajak di Indonesia. Dengan menyediakan kerangka kerja yang ketat secara matematis untuk menganalisis data keuangan, TAE dapat berkontribusi pada pendekatan yang lebih canggih, forensik, dan berbasis data dalam memerangi penghindaran pajak. Pendekatan inovatif Dr. Ismuhadi telah menarik perhatian yang cukup besar dan memicu diskusi, terutama di platform seperti YouTube, menyoroti potensinya untuk memodernisasi metodologi akuntansi konvensional.  

TAE yang dikembangkan oleh Dr. Ismuhadi menawarkan pendekatan baru dan terarah untuk analisis pajak yang melampaui batasan persamaan akuntansi dasar dalam mendeteksi penghindaran pajak yang canggih. Dengan fokus khusus pada hubungan antara pendapatan, beban, aset, dan kewajiban, TAE menyediakan alat yang lebih langsung dan sensitif untuk mengidentifikasi potensi inkonsistensi yang mengindikasikan ketidakberesan pajak. Adaptasi prinsip-prinsip akuntansi inti ke dalam konteks spesifik analisis pajak ini merupakan inovasi yang berharga di bidang ini.

Perumusan TAE dan MAE menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai taktik yang mungkin digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak. Sementara TAE berfokus pada hubungan laporan laba rugi dan neraca yang khas, MAE dirancang khusus untuk mengatasi skenario di mana pendapatan mungkin dimanipulasi agar tampak minimal atau tidak ada. Pendekatan ganda ini memberi otoritas pajak perangkat yang lebih komprehensif untuk menganalisis data keuangan dan mendeteksi berbagai strategi penghindaran pajak potensial.

Minat publik dan diskusi seputar TAE, seperti yang disebutkan dalam , menunjukkan meningkatnya kesadaran dan pengakuan akan perlunya solusi inovatif untuk memerangi penghindaran pajak di Indonesia. Keterlibatan publik ini berpotensi mendorong penerimaan dan dukungan yang lebih besar untuk implementasi TAE oleh otoritas pajak dan wajib pajak, berkontribusi pada lingkungan pajak yang lebih efektif dan transparan.  

Mengintegrasikan TAE ke dalam Sistem Monitoring Self Assessment (SMSA)

Sistem Monitoring Self Assessment (SMSA) yang ada di Indonesia merupakan mekanisme penting untuk mengawasi sistem pajak self-assessment, memastikan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan pengumpulan pendapatan. Saat ini, sedang dikembangkan portal pribadi bagi wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia, yang bertujuan untuk memungkinkan mereka memantau kewajiban pajak mereka secara real-time. Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan Inti (PSIAP), yang diluncurkan pada tahun 2017, merupakan inisiatif signifikan yang berfokus pada integrasi berbagai aplikasi perpajakan ke dalam ekosistem terpadu untuk mendesain ulang proses bisnis perpajakan terkait. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan analisis data untuk mendukung berbagai kegiatan operasional serta untuk menyiapkan dan mengevaluasi kebijakan perpajakan. Pengguna akhir dalam administrasi pajak dapat mengakses hasil analisis data melalui sistem seperti Approweb, yang dilengkapi dengan fungsi temu kembali informasi. Namun, petugas pajak seringkali membutuhkan alat analisis data tambahan, terutama untuk tugas-tugas yang melibatkan pencocokan data antara sumber internal dan eksternal.  

Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) Dr. Ismuhadi dapat diintegrasikan secara strategis ke dalam SMSA untuk meningkatkan kemampuan pemantauan dan deteksi secara signifikan. TAE dapat menyediakan kerangka kerja kuantitatif yang kuat untuk secara otomatis menganalisis data keuangan yang diserahkan oleh wajib pajak di bawah sistem self-assessment. SMSA dapat diprogram untuk secara otomatis menerapkan TAE pada data keuangan wajib pajak, mengidentifikasi penyimpangan signifikan dari keseimbangan yang diharapkan antara pendapatan, beban, aset, dan kewajiban. Penyimpangan ini dapat memicu peringatan atau flag dalam SMSA, yang mengindikasikan potensi ketidakberesan pajak yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas pajak. Integrasi TAE dapat memungkinkan pendekatan yang lebih terarah dan berbasis risiko terhadap audit pajak dan pemeriksaan kepatuhan, memungkinkan petugas pajak untuk memfokuskan sumber daya mereka pada wajib pajak yang menunjukkan pola keuangan yang mengindikasikan potensi penghindaran pajak. TAE dapat berperan penting dalam mengidentifikasi potensi transaksi akuntansi yang menyesatkan, seperti kesalahan klasifikasi pendapatan atau beban, yang seringkali merupakan taktik yang digunakan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak.  

Integrasi TAE secara mulus ke dalam SMSA berpotensi memberikan manfaat yang besar untuk meningkatkan administrasi pajak dan pengumpulan pendapatan. Manfaat tersebut termasuk peningkatan deteksi dini skema penghindaran dan pengelakan pajak yang canggih, yang mengarah pada intervensi yang lebih cepat dan potensi pemulihan pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, efisiensi audit pajak dapat ditingkatkan dengan memungkinkan otoritas pajak memprioritaskan audit berdasarkan skor risiko yang dihasilkan oleh analisis TAE dalam SMSA. TAE juga dapat meningkatkan pemahaman tentang skala dan sifat ekonomi bawah tanah dengan secara sistematis mengidentifikasi pola pelaporan keuangan yang menyimpang dari norma yang diharapkan, yang berpotensi mengindikasikan aktivitas ekonomi yang tidak diumumkan.  

SMSA yang ada, meskipun menyediakan kerangka kerja untuk memantau self-assessment, tampaknya menghadapi keterbatasan dalam mengidentifikasi secara proaktif skema penghindaran pajak yang kompleks. Integrasi TAE akan menyuntikkan kemampuan analitis yang kuat, mengubah SMSA dari sistem yang sebagian besar reaktif yang memantau data yang dilaporkan menjadi sistem yang lebih proaktif yang mampu mendeteksi anomali keuangan halus yang dapat menandakan penipuan pajak. Pergeseran ini dapat meningkatkan efektivitas upaya kepatuhan pajak secara signifikan.

Pengembangan portal wajib pajak yang sedang berlangsung menghadirkan peluang berharga tidak hanya untuk meningkatkan kenyamanan wajib pajak tetapi juga untuk berpotensi memasukkan elemen analisis berbasis TAE secara transparan. Misalnya, portal dapat memberikan wajib pajak wawasan tentang hubungan keuangan yang diharapkan berdasarkan TAE, berpotensi mendidik mereka tentang kepatuhan dan menyoroti penyimpangan signifikan dalam data yang mereka laporkan sebelum audit formal dimulai. Hal ini dapat mendorong pendekatan yang lebih proaktif terhadap kepatuhan pajak di antara wajib pajak.  

Integrasi TAE ke dalam SMSA secara strategis sejalan dengan Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan Inti (PSIAP) yang lebih luas , yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem administrasi perpajakan yang terpadu dan berteknologi maju. Dengan memasukkan TAE, alat analisis berbasis data, ke dalam SMSA, upaya reformasi dapat bergerak melampaui sekadar integrasi sistem menuju peningkatan kecerdasan dan efektivitas pemantauan dan penegakan pajak. Hal ini akan berkontribusi pada kerangka administrasi perpajakan yang lebih kuat dan modern di Indonesia.  

Meningkatkan Sistem Administrasi Perpajakan Inti (CTAS) dengan TAE

Sistem Administrasi Perpajakan Inti (Core Tax Administration System – CTAS), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, merupakan sistem administrasi layanan terpadu untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dirancang untuk merampingkan semua proses administrasi perpajakan inti. Proses administrasi perpajakan inti utama yang terintegrasi dalam CTAS meliputi pendaftaran wajib pajak, pelaporan surat pemberitahuan pajak, pembayaran pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.  

Fitur dan kemampuan utama CTAS Indonesia yang baru meliputi :  

• Kemampuan pelaporan dan pembayaran pajak secara daring, yang memungkinkan pelaku usaha melakukan sebagian besar transaksi perpajakan secara elektronik.  
• Basis data wajib pajak real-time yang mengintegrasikan semua data terkait pajak ke dalam satu sistem.  
• Pemeriksaan kepatuhan otomatis untuk memastikan pengajuan pajak tepat waktu dan meminimalkan risiko denda.  
• Fitur keamanan data yang ditingkatkan untuk melindungi informasi sensitif wajib pajak.  
• Integrasi dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk merampingkan proses pembayaran.  
• Akun yang diterbitkan oleh DJP untuk setiap wajib pajak untuk mengelola catatan dan pengajuan pajak secara daring, yang memerlukan aktivasi dengan verifikasi email, nomor telepon, dan Nomor Identifikasi Pengajuan Elektronik (EFIN).  
• Kemampuan untuk mengelola deposit dan pembayaran pajak, termasuk opsi untuk pembayaran langsung, transfer dana, dan penanganan kelebihan pembayaran.  
• Proses yang disederhanakan untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam kasus-kasus tertentu.  
• Revisi batas waktu pelaporan dan pengajuan pajak untuk berbagai jenis pajak.  
• Pembaruan proses pelaporan untuk Pajak Penghasilan (PPh) final atas pengalihan Tanah dan Bangunan (L&B).  

Integrasi strategis Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) Dr. Ismuhadi secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan CTAS yang ada. TAE dapat dimasukkan sebagai modul analitik canggih dalam CTAS, menyediakan lapisan tambahan pemeriksaan kepatuhan otomatis yang melampaui validasi standar. CTAS dapat diprogram untuk secara otomatis menganalisis data keuangan wajib pajak berdasarkan prinsip-prinsip TAE, mengidentifikasi pola dan anomali kompleks yang mungkin mengindikasikan potensi penghindaran atau pengelakan pajak. Integrasi TAE dapat memberi otoritas pajak alat yang lebih canggih dan berbasis data untuk penilaian risiko dan prioritas audit dalam kerangka kerja CTAS, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien kepada wajib pajak berisiko tinggi. TAE dapat membantu CTAS dalam mengidentifikasi inkonsistensi dan diskrepansi antara berbagai titik data dan laporan yang diajukan oleh wajib pajak, yang mungkin tidak terlihat melalui pemeriksaan kepatuhan tradisional.  

Integrasi TAE berpotensi memberikan dampak pada efisiensi dan efektivitas CTAS secara keseluruhan dalam memodernisasi administrasi perpajakan. Integrasi ini dapat menghasilkan audit pajak yang lebih efisien dan terarah dengan berfokus pada kasus-kasus yang ditandai oleh analisis TAE dalam CTAS, mengurangi beban pada wajib pajak yang patuh. Selain itu, deteksi aktivitas penghindaran dan pengelakan pajak yang ditingkatkan dan berpotensi real-time dapat dilakukan dengan terus-menerus menganalisis data keuangan terhadap prinsip-prinsip TAE. Kemampuan analisis data CTAS juga akan meningkat secara signifikan, memungkinkan otoritas pajak memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku wajib pajak dan mengidentifikasi tren baru dalam ketidakpatuhan pajak. Pada akhirnya, integrasi ini berkontribusi pada sistem administrasi perpajakan yang lebih kuat dan andal, yang mengarah pada peningkatan pendapatan pajak dan lingkungan pajak yang lebih adil.  

Implementasi CTAS baru-baru ini pada bulan Januari 2025 menghadirkan peluang yang tepat waktu dan strategis untuk mengintegrasikan TAE Dr. Ismuhadi baik sejak awal maupun dalam waktu dekat. Dengan memasukkan TAE ke dalam platform modern dan terpadu ini, Indonesia dapat memanfaatkan manfaat dari teknologi canggih dan alat analisis baru untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang benar-benar mutakhir. Pendekatan proaktif ini dapat memaksimalkan potensi peningkatan kepatuhan pajak dan perolehan pendapatan sejak awal operasi CTAS.

Rangkaian fitur komprehensif yang ditawarkan oleh CTAS, termasuk pelaporan daring, basis data wajib pajak real-time, dan pemeriksaan kepatuhan otomatis , menyediakan infrastruktur yang kuat dan berteknologi maju yang secara efektif dapat mendukung penerapan dan pemanfaatan TAE skala besar. Kemampuan manajemen dan analisis data yang kuat yang melekat pada CTAS akan sangat penting untuk memproses data keuangan yang diperlukan untuk analisis TAE dan untuk menindaklanjuti wawasan yang dihasilkan.  

Dengan mengintegrasikan TAE ke dalam pemeriksaan kepatuhan otomatis CTAS, terdapat potensi signifikan untuk mengurangi ketergantungan pada proses manual dalam mengidentifikasi potensi ketidakberesan pajak. Sistem dapat secara otomatis melakukan analisis awal berdasarkan prinsip-prinsip TAE, menandai pola-pola yang mencurigakan dan memungkinkan petugas pajak untuk memfokuskan keahlian dan sumber daya mereka pada penyelidikan kasus-kasus yang lebih kompleks dan berisiko tinggi. Otomatisasi ini akan menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang lebih besar dalam administrasi perpajakan.

Tabel 1: Fitur Utama Sistem Administrasi Perpajakan Inti (CTAS)

Kategori Fitur	Fitur Spesifik	Deskripsi Singkat
Manajemen Wajib Pajak	Pendaftaran Wajib Pajak Daring	Memungkinkan wajib pajak baru mendaftar secara daring
Pemrosesan Surat Pemberitahuan	Pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak Secara Elektronik	Memungkinkan wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan pajak secara elektronik
Penanganan Pembayaran	Berbagai Saluran Pembayaran Elektronik	Mendukung berbagai metode pembayaran pajak secara daring
Audit & Kepatuhan	Penilaian Risiko Otomatis untuk Audit	Sistem menganalisis data untuk mengidentifikasi wajib pajak berisiko tinggi untuk diaudit
Teknologi & Infrastruktur	Basis Data Wajib Pajak Real-time	Repositori terpusat dan terkini dari informasi wajib pajak
Akun Wajib Pajak	Akun Wajib Pajak yang Diterbitkan oleh DJP	Akun daring bagi setiap wajib pajak untuk mengelola catatan dan pengajuan pajak
Deposit & Pembayaran Pajak	Pengelolaan Deposit dan Pembayaran Pajak	Memungkinkan wajib pajak mengelola deposit pajak, melakukan pembayaran, dan menangani kelebihan pembayaran
Pengembalian Pajak	Proses Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Disederhanakan	Memfasilitasi pengajuan dan pemrosesan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam kasus-kasus tertentu
Pelaporan	Revisi Batas Waktu Pelaporan Pajak	Memperbarui batas waktu pengajuan berbagai jenis pajak
PPh Tanah & Bangunan	Pembaruan Proses Pelaporan PPh Final atas Pengalihan Tanah & Bangunan	Memperbarui prosedur pelaporan PPh final atas transaksi properti

Badan Penerimaan Negara (BPN) dan Tujuannya

Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang direncanakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka merupakan strategi kunci untuk meningkatkan pendapatan negara. Tujuan dan sasaran utama yang terkait dengan pembentukan BPN meliputi :  

• Peningkatan signifikan rasio pajak nasional, dengan target mencapai 23% seperti yang tertuang dalam visi Prabowo-Gibran.  
• Peningkatan pendapatan negara secara keseluruhan dengan mengatasi celah-celah dalam sistem perpajakan dan menegakkan peraturan perpajakan yang ada secara ketat.  
• Pembentukan hubungan yang lebih positif dan kolaboratif antara negara dan wajib pajak.  
• Optimalisasi pengelolaan data terkait pajak, memungkinkan analisis berbasis risiko yang lebih efektif dan peningkatan interoperabilitas data antar berbagai instansi pemerintah.  

Struktur organisasi dan fungsi utama BPN yang potensial meliputi :  

• Pembentukan BPN sebagai kementerian terpisah, yang berpotensi bernama Kementerian Penerimaan Negara, menunjukkan tingkat prioritas yang tinggi.  
• Kemungkinan BPN beroperasi dengan otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Pajak saat ini di bawah Kementerian Keuangan, memungkinkan pengelolaan administrasi perpajakan yang lebih fleksibel dan efisien.  
• Konsolidasi fungsi pengumpulan pajak, pengelolaan pendapatan negara bukan pajak, dan berpotensi bea dan cukai di bawah satu badan terpadu.  

Sistem Administrasi Perpajakan Inti (CTAS) yang ditingkatkan, dengan integrasi strategis Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) Dr. Ismuhadi, akan menjadi fondasi teknologi yang penting untuk mendukung tujuan utama BPN. CTAS akan menyediakan infrastruktur teknologi dasar yang diperlukan bagi BPN untuk mengelola dan memproses sejumlah besar data terkait pajak dan melakukan operasi intinya. Integrasi TAE akan membekali BPN dengan alat yang ampuh dan canggih untuk mencapai target pendapatan yang ambisius dengan meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan, memungkinkan deteksi dini penghindaran pajak, dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku keuangan wajib pajak. Kemampuan analisis data yang canggih dalam CTAS, yang ditingkatkan oleh TAE, akan secara langsung mendukung tujuan BPN untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko yang lebih efektif dalam pengelolaan pendapatan, memungkinkan intervensi yang terarah dan alokasi sumber daya yang efisien.  

Target ambisius untuk meningkatkan rasio pajak nasional menjadi 23% di bawah pemerintahan baru menggarisbawahi peran penting yang diharapkan dimainkan oleh BPN yang baru dibentuk dalam mencapai tujuan ini. Keberhasilan BPN akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan secara signifikan, menjadikan integrasi alat-alat inovatif dan efektif seperti TAE ke dalam infrastruktur teknologi inti CTAS tidak hanya bermanfaat tetapi juga penting untuk memenuhi ekspektasi yang tinggi ini.  

Potensi BPN untuk beroperasi sebagai otoritas penerimaan semi-otonom (semi-autonomous revenue authority – SARA) menunjukkan langkah strategis menuju kemandirian dan fleksibilitas operasional yang lebih besar dalam mengelola pengumpulan pendapatan negara. Otonomi ini dapat memberdayakan BPN untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan perpajakan secara lebih efektif, termasuk adopsi dan pemanfaatan teknologi analitik canggih seperti integrasi TAE ke dalam CTAS, tanpa terlalu dibatasi oleh prioritas yang lebih luas dari kementerian yang lebih besar. Pendekatan yang terfokus ini dapat menghasilkan administrasi perpajakan yang lebih gesit dan responsif.  

Konsolidasi berbagai sumber pendapatan yang direncanakan, termasuk pajak, non-pajak, dan berpotensi bea dan cukai, di bawah naungan BPN memerlukan sistem teknologi informasi yang sangat kuat dan terintegrasi seperti CTAS. Konsolidasi ini semakin menekankan pentingnya memastikan bahwa CTAS dilengkapi dengan kemampuan analitik yang canggih, seperti yang ditawarkan oleh TAE, untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan terpadu tentang pengumpulan pendapatan nasional dan untuk mengidentifikasi potensi area perbaikan di seluruh aliran pendapatan yang berbeda ini.  

Memanfaatkan TAE dan Sistem yang Ditingkatkan untuk Mengatasi Aktivitas Ekonomi Bawah Tanah (UEA)

Aktivitas Ekonomi Bawah Tanah (Underground Economy Activity – UEA) dalam konteks Indonesia secara jelas didefinisikan sebagai produksi barang dan jasa pasar, baik legal maupun ilegal, yang tetap tidak terdaftar, tidak tercatat, dan oleh karena itu tidak dikenakan pajak. Kegiatan ini mencakup contoh-contoh seperti penyelundupan barang, operasi perjudian daring, dan usaha kecil atau kegiatan sektor informal yang tidak terdaftar.  

Skala dan dampak signifikan UEA terhadap ekonomi nasional Indonesia dan potensi pendapatan pajak telah diperkirakan. Berbagai perkiraan ukuran UEA sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia telah diungkapkan dalam berbagai sumber. Kerugian potensi pajak yang substansial yang dialami pemerintah akibat keberadaan dan operasi ekonomi bawah tanah juga telah dihitung. Sektor-sektor spesifik dalam ekonomi Indonesia yang dianggap sangat rentan terhadap aktivitas ekonomi bawah tanah, seperti pertanian dan perikanan, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi, telah diidentifikasi.  

Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) Dr. Ismuhadi dapat menjadi alat yang berharga dalam mengidentifikasi dan pada akhirnya mengelola UEA. Diskrepansi dan ketidakseimbangan signifikan yang terdeteksi oleh TAE dalam data keuangan yang dilaporkan oleh bisnis dan individu dapat menjadi indikator potensi keterlibatan dalam aktivitas ekonomi tersembunyi atau tidak diumumkan yang menjadi ciri ekonomi bawah tanah. Dengan menganalisis hubungan matematis antara pendapatan, beban, aset, dan kewajiban, TAE dapat membantu otoritas pajak mengungkap aktivitas ekonomi tersembunyi yang sengaja disembunyikan untuk menghindari kewajiban pajak.  

Sistem Administrasi Perpajakan Inti (CTAS) yang ditingkatkan, dengan TAE yang terintegrasi, secara signifikan dapat mendukung upaya yang lebih luas untuk mengatasi dan mengelola tantangan yang ditimbulkan oleh UEA. Integrasi data dari berbagai sumber dalam kerangka kerja CTAS yang komprehensif dapat memberikan pandangan yang lebih holistik dan akurat tentang keseluruhan aktivitas ekonomi di Indonesia, sehingga memudahkan identifikasi potensi kasus UEA. Analisis data keuangan otomatis menggunakan TAE dalam CTAS dapat membantu otoritas pajak mengidentifikasi pola dan anomali yang mengindikasikan aktivitas ekonomi bawah tanah dalam skala yang lebih besar dan dengan efisiensi yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan memainkan peran penting dalam menyediakan akses yang diperlukan ke data keuangan yang esensial untuk menerapkan TAE secara efektif dan bagi CTAS untuk mengidentifikasi dan menganalisis UEA.  

Skala ekonomi bawah tanah Indonesia yang cukup besar, yang diperkirakan merupakan bagian signifikan dari PDB nasional , merupakan potensi besar pendapatan pajak yang belum dimanfaatkan. Oleh karena itu, mengatasi UEA secara efektif sangat penting bagi pemerintahan baru untuk mencapai target rasio pajak yang ambisius. Integrasi strategis TAE Dr. Ismuhadi ke dalam sistem yang kuat dan berteknologi maju seperti CTAS merupakan langkah penting untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi, memantau, dan akhirnya mengenakan pajak pada aktivitas ekonomi yang sebelumnya tersembunyi ini.  

Identifikasi sektor ekonomi spesifik yang sangat rentan terhadap aktivitas bawah tanah memberikan peluang berharga untuk penerapan TAE yang lebih terfokus dan terarah serta peningkatan kemampuan pemantauan dalam CTAS. Dengan memusatkan upaya analitik pada sektor-sektor berisiko tinggi ini, otoritas pajak berpotensi mencapai dampak yang lebih besar dalam mengungkap transaksi ekonomi tersembunyi dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan di area di mana pengelakan diketahui lebih lazim.  

Kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, yang memberikan otoritas pajak akses yang ditingkatkan ke informasi keuangan , merupakan faktor pendukung penting untuk pemanfaatan TAE yang efektif dalam CTAS untuk memerangi UEA. Akses ke data keuangan yang komprehensif dan terperinci sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip analitik TAE dan untuk mengidentifikasi diskrepansi dan anomali yang dapat mengindikasikan keberadaan aktivitas ekonomi tersembunyi dalam ekonomi bawah tanah. Tanpa akses hukum ini, potensi TAE dalam konteks ini akan sangat terbatas.  

Tabel 2: Perkiraan Skala Aktivitas Ekonomi Bawah Tanah (UEA) di Indonesia

Tahun yang Dicakup	Perkiraan Ukuran UEA (% dari PDB)	Perkiraan Potensi Kerugian Pajak (dalam Triliun Rupiah)	Sumber	Metodologi
2001-2013	8.33	11,172.86		Pendekatan Moneter
2011-2015	22.1	487.12		Model Permintaan Mata Uang
2016-2019	Bervariasi (lihat sumber)	Bervariasi (lihat sumber)		Regresi Linear Berganda
2020	30-40	4,603.5 – 6,173.6 (berdasarkan PDB 2020)		Data PPATK

Keselarasan Kebijakan di bawah Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka

Kebijakan perpajakan yang lebih luas dan visi ekonomi menyeluruh dari pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dapat dipahami dari berbagai sumber. Fokus utama pemerintahan ini adalah peningkatan pendapatan negara secara signifikan untuk mendanai program-program prioritas yang ambisius, seperti inisiatif makan bergizi gratis. Langkah-langkah kebijakan perpajakan spesifik yang sedang dipertimbangkan atau diimplementasikan termasuk potensi pemberlakuan kembali program amnesti pajak, implementasi pajak karbon, dan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang telah dijadwalkan. Rencana utama untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai lembaga khusus untuk mengawasi dan meningkatkan pengumpulan pendapatan juga ditekankan. Selain itu, target rasio pajak nasional yang ambisius sebesar 23 persen ingin dicapai oleh pemerintahan ini.  

Integrasi strategis Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) Dr. Ismuhadi ke dalam Sistem Monitoring Self Assessment (SMSA) dan Sistem Administrasi Perpajakan Inti (CTAS) secara langsung selaras dengan kebijakan perpajakan yang lebih luas dan visi ekonomi menyeluruh dari pemerintahan baru ini. Kemampuan yang ditingkatkan untuk mendeteksi penipuan pajak dan mengidentifikasi ketidakberesan keuangan yang disediakan oleh TAE secara langsung mendukung tujuan utama pemerintahan untuk meningkatkan pendapatan negara dengan memastikan kepatuhan yang lebih besar dan mengungkap penghindaran pajak. Sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien, efektif, dan berteknologi maju, yang difasilitasi oleh CTAS yang terintegrasi dan kekuatan analitik TAE, sangat penting untuk mencapai target rasio pajak nasional yang ambisius sebesar 23 persen. Kemampuan TAE, dalam sistem pemantauan yang ditingkatkan, untuk lebih baik mengidentifikasi dan mengatasi Aktivitas Ekonomi Bawah Tanah (UEA) secara langsung mendukung fokus pemerintahan pada memaksimalkan potensi pendapatan negara dengan membawa aktivitas ekonomi yang sebelumnya tidak dikenakan pajak ke dalam sistem pajak formal.  

Penekanan kuat oleh pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka pada peningkatan pendapatan negara secara signifikan dan pencapaian rasio pajak yang tinggi menciptakan dorongan politik yang kuat dan mandat yang jelas untuk mengadopsi solusi inovatif dan efektif seperti integrasi strategis TAE Dr. Ismuhadi ke dalam sistem administrasi perpajakan nasional. Kemauan dan komitmen politik tingkat tinggi ini kemungkinan akan penting untuk mengatasi potensi hambatan atau resistensi birokrasi dan memastikan keberhasilan implementasi inisiatif transformatif ini.  

Pertimbangan dan potensi implementasi berbagai instrumen kebijakan perpajakan, seperti amnesti pajak, pajak karbon, dan kenaikan PPN, di samping restrukturisasi fundamental lembaga pengumpul pendapatan melalui pembentukan BPN , mengindikasikan pendekatan yang komprehensif dan multi-aspek untuk memperkuat kerangka fiskal Indonesia. Integrasi strategis TAE ke dalam CTAS dapat dilihat sebagai komponen penting dan komplementer dari strategi yang lebih luas ini, yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak dalam lanskap kebijakan yang terus berkembang ini.  

Tabel 3: Tujuan Kebijakan Pajak Utama Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Keselarasan dengan Integrasi TAE/CTAS

Tujuan Kebijakan	Inisiatif Kebijakan Terkait	Bagaimana Integrasi TAE/CTAS Mendukung Tujuan
Meningkatkan Rasio Pajak Nasional menjadi 23%	Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN)	Menyediakan kemampuan analitik canggih untuk mendeteksi ketidakberesan dan pengelakan pajak, meningkatkan efisiensi audit pajak
Meningkatkan Pendapatan Negara	Kenaikan PPN menjadi 12%, Potensi Program Amnesti Pajak	Memperkuat kemampuan sistem untuk mengidentifikasi dan memulihkan potensi pendapatan yang hilang melalui pengelakan pajak
Memerangi Pengelakan Pajak	Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN), Peningkatan Akses Informasi Keuangan	Memungkinkan deteksi dini skema pengelakan pajak yang canggih melalui analisis data keuangan yang komprehensif	––
Mengelola Ekonomi Bawah Tanah	Pemetaan Aktivitas Ekonomi Bawah Tanah	Meningkatkan identifikasi aktivitas ekonomi yang tidak terlaporkan melalui analisis pola keuangan yang mencurigakan
Memodernisasi Administrasi Perpajakan	Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Inti (CTAS)	Mengintegrasikan alat analitik canggih ke dalam infrastruktur teknologi modern untuk administrasi pajak yang lebih efisien dan efektif

Tantangan dan Peluang Strategis dalam Peningkatan Pendapatan Pajak

Implementasi strategis Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) Dr. Ismuhadi ke dalam sistem administrasi perpajakan yang ada dan yang baru, SMSA dan CTAS, berpotensi menimbulkan beberapa tantangan. Kompleksitas teknis mungkin timbul dalam mengintegrasikan alat analitik baru seperti TAE ke dalam infrastruktur SMSA yang ada dan platform CTAS yang baru diimplementasikan. Selain itu, resistensi terhadap adopsi metodologi baru mungkin muncul, baik dari wajib pajak yang mungkin merasa pengawasan meningkat maupun dari dalam administrasi pajak karena kebutuhan akan keterampilan dan proses baru. Kebutuhan akan program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang komprehensif bagi petugas pajak sangat penting untuk memastikan mereka dapat secara efektif memahami dan memanfaatkan prinsip-prinsip TAE dan penerapannya dalam sistem terintegrasi yang baru. Langkah-langkah keamanan dan privasi data yang kuat juga harus diterapkan untuk melindungi informasi keuangan sensitif yang akan dianalisis melalui TAE dalam sistem yang ditingkatkan, menjaga kepercayaan publik dan mencegah potensi penyalahgunaan.  

Meskipun demikian, integrasi ini menghadirkan peluang strategis yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memodernisasi administrasi perpajakan Indonesia. Peningkatan pendapatan pajak secara keseluruhan berpotensi terjadi melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, deteksi pengelakan pajak yang lebih efektif, dan pemulihan pajak yang sebelumnya tidak dibayar. Peluang untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengelola Aktivitas Ekonomi Bawah Tanah (UEA) secara lebih efektif juga terbuka, membawa sebagian besar aktivitas ekonomi ke dalam jaringan pajak. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi perpajakan juga berpotensi meningkat sebagai hasil dari pendekatan yang lebih berbasis data dan analitik yang dimungkinkan oleh TAE dan CTAS. Keberhasilan integrasi TAE ke dalam CTAS merupakan langkah signifikan menuju modernisasi sistem perpajakan Indonesia, menyelaraskannya dengan praktik terbaik internasional dalam administrasi pajak dan deteksi penipuan.  

Transisi yang sedang berlangsung dari sistem DJP Online yang lama ke platform CTAS yang baru juga perlu diperhatikan. Penting untuk memastikan transisi yang lancar dan mudah digunakan bagi wajib pajak untuk mempertahankan kepatuhan dan meminimalkan gangguan.  

Keberhasilan integrasi TAE Dr. Ismuhadi ke dalam kerangka administrasi perpajakan Indonesia, khususnya dalam SMSA dan CTAS, akan memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang cermat, dan pengelolaan proaktif terhadap potensi tantangan. Mengatasi kompleksitas teknis, mengatasi resistensi terhadap perubahan, berinvestasi dalam pelatihan personel yang memadai, dan memastikan standar keamanan data tertinggi akan sangat penting untuk mewujudkan potensi transformatif penuh dari inisiatif ini. Kegagalan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara memadai dapat menghambat keberhasilan adopsi dan dampak TAE.

Transisi yang sedang berlangsung dari sistem DJP Online yang mapan ke platform CTAS yang baru menghadirkan baik tugas yang signifikan maupun titik penting bagi administrasi perpajakan Indonesia. Memastikan migrasi yang mulus dan mudah digunakan bagi semua wajib pajak, bersama dengan penyediaan dukungan yang komprehensif dan komunikasi yang jelas selama periode transisi ini, akan sangat penting untuk mempertahankan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dan membangun kepercayaan pada sistem yang dimodernisasi. Pengenalan kemampuan analitik baru seperti TAE harus dikelola dengan hati-hati dalam transisi ini untuk menghindari membebani wajib pajak dan memastikan adopsi yang efektif.  

Rekomendasi Terperinci untuk Implementasi dan Dampak yang Sukses

Untuk memastikan keberhasilan integrasi Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) Dr. Ismuhadi ke dalam Sistem Monitoring Self Assessment (SMSA) dan Sistem Administrasi Perpajakan Inti (CTAS), beberapa rekomendasi spesifik dan dapat ditindaklanjuti perlu dipertimbangkan.

Pertama, perlu dikembangkan peta jalan teknis yang komprehensif dan terperinci yang menguraikan proses langkah demi langkah untuk mengintegrasikan TAE ke dalam SMSA dan CTAS. Proses ini harus melibatkan kolaborasi erat antara para ahli kebijakan pajak, spesialis TI, dan Dr. Joko Ismuhadi sendiri untuk memastikan implementasi yang akurat dan efektif dari prinsip-prinsip TAE ke dalam sistem teknologi yang ada dan yang baru.

Kedua, program percontohan dan fase pengujian yang menyeluruh harus dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan akurasi integrasi TAE dalam CTAS dalam mengidentifikasi berbagai jenis ketidakberesan keuangan dan skema pengelakan pajak sebelum implementasi skala nasional penuh. Pengujian ini akan membantu mengidentifikasi potensi masalah dan menyempurnakan sistem sebelum peluncuran yang lebih luas.

Ketiga, investasi yang signifikan harus dilakukan dalam pengembangan dan penyampaian program dan sumber daya pelatihan yang komprehensif untuk petugas pajak di semua tingkatan. Program-program ini harus berfokus pada dasar teori TAE, penerapan praktisnya dalam sistem baru, dan praktik terbaik untuk menafsirkan hasil analisis TAE. Petugas pajak yang terlatih dengan baik sangat penting untuk pemanfaatan TAE yang efektif.

Keempat, protokol yang jelas dan transparan harus ditetapkan untuk menangani diskrepansi dan anomali yang diidentifikasi oleh TAE. Protokol ini harus memastikan proses hukum yang semestinya dan perlakuan yang adil terhadap wajib pajak, termasuk mekanisme untuk peninjauan dan banding atas temuan apa pun. Transparansi akan membantu membangun kepercayaan pada sistem baru.

Kelima, langkah-langkah dan protokol keamanan data yang kuat dan canggih harus diterapkan untuk melindungi informasi keuangan sensitif yang akan diakses dan dianalisis melalui TAE dalam sistem administrasi perpajakan yang ditingkatkan. Kepatuhan terhadap semua peraturan privasi data yang relevan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah potensi penyalahgunaan informasi.

Keenam, strategi komunikasi proaktif dan multi-saluran harus dikembangkan untuk secara efektif mengedukasi wajib pajak tentang manfaat integrasi TAE, upaya modernisasi sistem perpajakan secara keseluruhan, dan perubahan apa pun yang mungkin perlu mereka ketahui dalam kewajiban pelaporan mereka. Komunikasi yang jelas dan tepat waktu akan membantu wajib pajak beradaptasi dengan sistem baru.

Ketujuh, hubungan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan harus dipupuk antara Direktorat Jenderal Pajak (dan BPN di masa depan), tim pengembangan TI, dan Dr. Joko Ismuhadi. Kolaborasi ini akan memastikan pemahaman yang mendalam tentang nuansa TAE dan implementasinya yang akurat dan efektif dalam infrastruktur teknologi.

Untuk memanfaatkan CTAS yang ditingkatkan dengan TAE yang terintegrasi secara efektif dalam mendukung tujuan utama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk meningkatkan rasio pajak dan mengelola Aktivitas Ekonomi Bawah Tanah (UEA), beberapa rekomendasi tambahan dapat dipertimbangkan.

Pertama, wawasan berbasis data dan penilaian risiko yang dihasilkan oleh analisis TAE dalam CTAS harus digunakan untuk menginformasikan perencanaan audit strategis dan alokasi sumber daya BPN. Upaya audit harus difokuskan pada wajib pajak dan sektor-sektor yang diidentifikasi sebagai berisiko tinggi untuk pengelakan pajak atau keterlibatan dalam UEA. Pendekatan yang ditargetkan ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum.

Kedua, model dan algoritma analitik khusus harus dikembangkan dalam CTAS, berdasarkan prinsip-prinsip TAE, yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi pola dan anomali keuangan yang mengindikasikan Aktivitas Ekonomi Bawah Tanah yang umum di Indonesia, seperti pelaporan pendapatan yang kurang atau akumulasi aset yang mencurigakan. Model-model ini akan membantu mengungkap aktivitas tersembunyi.

Ketiga, peluang untuk mengintegrasikan data yang disimpan dalam CTAS dengan database pemerintah lain yang relevan, seperti yang dipegang oleh unit intelijen keuangan atau lembaga penegak hukum, harus dieksplorasi. Integrasi ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan holistik tentang aktivitas ekonomi dan potensi kewajiban pajak, terutama terkait dengan UEA.

Keempat, kerangka kerja yang kuat untuk secara teratur mengevaluasi efektivitas integrasi TAE dalam berkontribusi pada target pendapatan BPN dan upayanya untuk memerangi UEA harus ditetapkan. Kerangka kerja ini harus mencakup komitmen untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan yang diperlukan pada sistem berdasarkan data kinerja dan tren baru dalam pengelakan pajak. Evaluasi berkelanjutan akan memastikan bahwa sistem tetap efektif dan responsif terhadap perubahan taktik pengelakan pajak.

Kesimpulan: Merancang Arah untuk Masa Depan Fiskal yang Lebih Kuat

Laporan ini menyoroti signifikansi strategis integrasi Persamaan Akuntansi Pajak (TAE) Dr. Joko Ismuhadi ke dalam Sistem Monitoring Self Assessment (SMSA) dan Sistem Administrasi Perpajakan Inti (CTAS) Indonesia. Integrasi ini memegang peranan penting dalam mendukung visi pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka untuk masa depan fiskal yang lebih kuat, terutama dalam konteks pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).

Inisiatif ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan peningkatan signifikan dalam pengumpulan pendapatan pajak nasional, pengelolaan Aktivitas Ekonomi Bawah Tanah (UEA) yang lebih efektif, serta modernisasi dan peningkatan kecanggihan sistem administrasi perpajakan Indonesia secara keseluruhan. Dengan komitmen yang kuat dan implementasi yang cermat, Indonesia dapat membangun kerangka kerja fiskal yang lebih kuat, adil, dan efisien yang mendukung pembangunan nasional berkelanjutan dan kemakmuran ekonomi.

Reporter: Marshanda Gita – Pertapsi Muda