Jakarta, fiskusnews.com:

I. Pendahuluan

Persamaan akuntansi, prinsip dasar dalam pelaporan keuangan, menetapkan hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Meskipun persamaan ini berfungsi sebagai landasan untuk memahami posisi keuangan perusahaan, penerapannya dalam kerangka hukum dan peraturan tertentu, seperti akuntansi pajak, memerlukan adaptasi yang cermat. Laporan ini berfokus pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (UUPH) Indonesia dan mengkaji isu penting tentang bagaimana pengurangan utang diperlakukan dalam penentuan penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang ini. Secara khusus, laporan ini akan menganalisis potensi ambiguitas yang diidentifikasi dalam Pasal 4 ayat (1) UUPPh dan amandemen yang diusulkan yang bertujuan untuk mengklarifikasi perlakuan pendapatan yang digunakan untuk pengurangan utang.

II. Evolusi Persamaan Akuntansi dan Adaptasi Khusus Pajaknya

Persamaan akuntansi dasar, yang direpresentasikan sebagai A = L + e, menyatakan bahwa aset perusahaan (A) dibiayai oleh liabilitas (L) atau ekuitas (e). Persamaan dasar ini memberikan gambaran singkat tentang struktur keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu.

Persamaan akuntansi yang diperluas, A = L + e + R – E – D, menawarkan perspektif yang lebih dinamis dengan menggabungkan unsur-unsur kinerja keuangan. Di sini, pendapatan (R) meningkatkan ekuitas, sementara biaya (E) dan dividen (D) menguranginya. Perluasan ini menghubungkan neraca dengan laporan laba rugi, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana operasi perusahaan memengaruhi posisi keuangannya.

Secara matematis, persamaan ini dapat disusun ulang sebagai A + D + E = L + e + R. Bentuk ini menekankan bahwa sumber daya perusahaan (aset, dividen, biaya) sama dengan sumber dari mana sumber daya tersebut berasal (kewajiban, ekuitas, pendapatan).

Saat mengadaptasi persamaan ini untuk tujuan pajak, fokus utama bergeser ke penentuan pendapatan kena pajak, yang menjadi dasar kewajiban pajak penghasilan. Untuk tujuan pajak analitis, bentuk persamaan yang diperluas yang disederhanakan dapat dipertimbangkan di mana ekuitas (e) dan dividen (D) diasumsikan nol. Penyederhanaan ini, A = L + R – E, menyoroti hubungan langsung antara posisi keuangan nyata perusahaan (aset dan liabilitas) dan kinerja operasionalnya (pendapatan dan beban). Fokus analitis ini khususnya relevan bagi auditor dan penilai pajak yang sering berkonsentrasi pada transaksi dan saldo yang dapat diverifikasi. Auditor pajak bertugas memastikan keakuratan informasi keuangan yang dilaporkan untuk kepatuhan pajak, dan dengan berfokus pada aset dan liabilitas, mereka dapat lebih mudah memverifikasi posisi keuangan wajib pajak. Demikian pula, penilai pajak, ketika menilai nilai suatu bisnis, sering kali mengandalkan basis aset dan profitabilitasnya, menjadikan persamaan yang disederhanakan ini sebagai alat yang berguna. Pengecualian ekuitas dalam konteks analitis ini mengakui bahwa ekuitas dapat melibatkan penilaian yang lebih subjektif dan mungkin tidak selalu menjadi fokus utama dalam analisis pajak tertentu, yang cenderung memprioritaskan elemen keuangan konkret. Demikian pula, dividen, yang merupakan distribusi kepada pemilik, sering kali dikenakan perlakuan pajak khusus yang berbeda dari perpajakan atas laba operasi. Lebih jauh, persamaan akuntansi pajak dapat diturunkan untuk menggambarkan hubungan antara laporan laba rugi dan neraca: R – E = A – L. Persamaan ini secara langsung menghubungkan laporan laba rugi (Pendapatan dikurangi Beban sama dengan Laba Rugi) dengan neraca (Aset dikurangi Kewajiban sama dengan Aset Bersih). Hubungan ini penting bagi pemeriksa pajak karena mereka merekonsiliasi laba yang dilaporkan dengan perubahan aset bersih perusahaan selama suatu periode. Ini membantu memastikan konsistensi antara dua laporan keuangan utama dari perspektif pajak. Bagi penilai pajak, persamaan ini menggarisbawahi hubungan antara profitabilitas bisnis dan nilai aset yang mendasarinya, memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kesehatan dan nilai keuangan perusahaan.

Menata ulang persamaan ini dari perspektif Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh referensi pengguna ke Pasal 4 ayat (1) UUPPh, menghasilkan: R = E + A – L. Persamaan akuntansi pajak ini menunjukkan bahwa pendapatan harus cukup untuk menutupi biaya dan berkontribusi pada aset bersih perusahaan. Rumusan ini sejalan dengan prinsip umum bahwa pendapatan mewakili arus masuk manfaat ekonomi yang menopang operasi dan meningkatkan kekayaan.

III. Penafsiran dan Penerapan Pasal 4 ayat (1) UUPPh Saat Ini

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UUPP) Indonesia saat ini, sebagaimana ditetapkan dalam berbagai sumber, mendefinisikan objek pajak sebagai penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Definisi ini khususnya luas, yang berfokus pada setiap peningkatan kekuatan ekonomi yang dimiliki wajib pajak. Berdasarkan definisi yang menyeluruh ini, pasal ini memberikan daftar yang tidak lengkap mengenai hal-hal yang dianggap sebagai penghasilan, termasuk imbalan atas pekerjaan atau jasa (seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, dan pensiun), hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan, keuntungan usaha, keuntungan dari penjualan atau pengalihan aset, pembayaran pajak yang telah diperoleh kembali yang sebelumnya telah menjadi beban, bunga (termasuk premium, diskonto, dan kompensasi atas jaminan pembayaran utang), dividen, royalti, sewa, dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset, pembayaran berkala yang diterima atau diperoleh, keuntungan dari keringanan utang (kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah), keuntungan selisih kurs, surplus dari penilaian kembali aset, premi asuransi, iuran keanggotaan yang diterima oleh asosiasi dari anggota yang terlibat dalam bisnis atau pekerjaan bebas, peningkatan kekayaan bersih dari pendapatan yang sebelumnya tidak dikenakan pajak, pendapatan dari usaha berbasis syariah, pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan surplus Bank Indonesia. Otoritas pajak dan pakar hukum Indonesia secara konsisten menafsirkan dan menerapkan Pasal 4 ayat (1) UUPPh dengan menekankan definisi penghasilan yang luas ini, yang mencakup hampir semua bentuk kekayaan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak. Daftar contoh terperinci yang diberikan dalam pasal ini berfungsi sebagai panduan praktis untuk menentukan apakah suatu item tertentu memenuhi syarat sebagai penghasilan kena pajak. Misalnya, dalam kasus sengketa pajak mengenai dividen, Pengadilan Pajak telah merujuk definisi yang luas ini untuk mencakup berbagai bentuk pembagian keuntungan sebagai penghasilan kena pajak. Demikian pula, Sistem Manajemen Pengetahuan Kementerian Keuangan memberikan contoh penghasilan berdasarkan pasal ini, yang mencakup kompensasi, hadiah, dan keuntungan bisnis. Prinsip yang mendasarinya adalah bahwa setiap peningkatan kapasitas ekonomi wajib pajak, yang memungkinkan mereka untuk mengonsumsi lebih banyak atau meningkatkan kekayaan mereka, secara umum dikenakan pajak penghasilan kecuali secara tegas dikecualikan oleh ketentuan lain dalam undang-undang. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk mencegah wajib pajak menghindari perpajakan dengan menyusun pendapatan mereka dengan cara yang tidak konvensional. Namun, sementara Pasal 4 ayat (1) UUPPh mencantumkan “keuntungan karena menanggung utang” (keuntungan dari keringanan utang) sebagai penghasilan kena pajak, kata-kata saat ini tidak secara eksplisit membahas skenario di mana perusahaan menggunakan pendapatan operasinya untuk secara langsung mengurangi utangnya yang ada. Undang-undang, sebagaimana adanya, berfokus pada manfaat ekonomi yang diterima wajib pajak ketika kewajiban dikurangi atau dihilangkan tanpa arus keluar aset yang sesuai, seperti dalam kasus pengampunan utang oleh kreditor. Mungkin tidak dengan jelas menangkap realitas keuangan perusahaan yang menggunakan pendapatan yang dihasilkannya, yang merupakan arus masuk manfaat ekonomi, untuk secara aktif membayar utangnya. Tindakan ini melibatkan pengurangan simultan dalam aset (biasanya uang tunai) dan kewajiban. Tidak adanya penyebutan eksplisit dari skenario khusus ini dalam undang-undang dapat dilihat sebagai potensi kesenjangan atau ambiguitas dalam cakupannya. Hal ini dapat menimbulkan berbagai penafsiran oleh wajib pajak dan otoritas pajak mengenai apakah penggunaan pendapatan tersebut harus dipertimbangkan dalam konteks penghasilan kena pajak, terutama jika hal tersebut tidak sesuai dengan definisi “keuntungan” sebagaimana dipahami secara tradisional dalam konteks keringanan utang di mana perusahaan pada dasarnya menjadi lebih kaya karena tindakan kreditor. Tidak ditemukan pembahasan atau analisis khusus yang secara langsung membahas ambiguitas khusus ini dalam Pasal 4 ayat (1) UUPPh dalam materi penelitian yang diberikan. Akan tetapi, pertanyaan pengguna itu sendiri dengan cerdik menunjukkan potensi kelalaian ini dalam kerangka hukum saat ini.

IV. Potensi Celah Hukum dan Usulan Amandemen

Potensi ambiguitas dalam rumusan Pasal 4 ayat (1) UUPPh saat ini (R = E + A – L) muncul karena rumusan tersebut mungkin tidak secara eksplisit menjelaskan situasi ketika suatu perusahaan menggunakan pendapatannya untuk melunasi kewajiban. Seperti yang disoroti oleh pengguna, jika suatu perusahaan menghasilkan pendapatan (R) dan menggunakan sebagiannya untuk mengurangi kewajibannya (L), tindakan ini biasanya melibatkan penurunan aset (A), seperti kas. Jika beban (E) tetap konstan, persamaan R = E + A – L mungkin tidak selalu mencerminkan peningkatan pendapatan untuk tujuan pajak hanya karena utang berkurang. Misalnya, jika suatu perusahaan memiliki pendapatan 100, beban 50, aset 80, dan kewajiban 30, persamaan tersebut berlaku (100 = 50 + 80 – 30). Jika perusahaan kemudian menggunakan 20 dari pendapatannya untuk membayar utang, asetnya menjadi 60 dan kewajibannya menjadi 10. Persamaan tersebut masih berlaku (100 = 50 + 60 – 10), tetapi angka pendapatan itu sendiri tidak berubah, meskipun perusahaan telah meningkatkan kesehatan keuangannya dengan mengurangi utang. Rumusan saat ini mungkin tidak cukup menangkap nuansa pendapatan yang secara langsung diterapkan pada pengurangan utang dalam konteks penentuan penghasilan kena pajak.

Untuk mengatasi potensi ambiguitas ini, pengguna mengusulkan amandemen terhadap Pasal 4 ayat (1) UUPPh untuk memasukkan frasa “dapat mengurangi utang”. Amandemen yang diusulkan ini penting karena secara eksplisit menyarankan bahwa undang-undang harus mengakui bahwa pendapatan dapat digunakan untuk pengurangan utang dan bahwa penggunaan ini harus dipertimbangkan saat menentukan penghasilan kena pajak. Dengan memasukkan frasa ini, tujuannya adalah untuk memperjelas bahwa penerapan pendapatan terhadap pembayaran utang adalah penggunaan kapasitas ekonomi yang diakui yang dapat memiliki implikasi terhadap cara penghitungan penghasilan kena pajak.

V. Implikasi dari Usulan Amandemen

Usulan amandemen Pasal 4 ayat (1) UUPPh dengan secara eksplisit memasukkan “dapat mengurangi utang” dapat memiliki beberapa implikasi penting bagi hukum pajak dan praktik bisnis Indonesia.

Pertama, amandemen ini akan memberikan kejelasan dalam kerangka hukum mengenai perlakuan pembayaran utang menggunakan pendapatan. Saat ini, undang-undang tidak secara eksplisit menyatakan bagaimana praktik bisnis umum ini harus diperhitungkan dalam penentuan penghasilan kena pajak. Amandemen ini akan menawarkan panduan yang lebih jelas, yang berpotensi mengurangi ambiguitas dan meminimalkan perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak atas implikasi pajak dari pengurangan utang.

Kedua, amandemen ini dapat meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan. Tanpa pengakuan yang eksplisit, perusahaan mungkin menghadapi situasi di mana pendapatan yang digunakan semata-mata untuk mengurangi kewajiban masih dapat dianggap sepenuhnya kena pajak. Ini dapat dianggap tidak adil, karena pendapatan tidak digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan pemegang saham dalam pengertian tradisional, melainkan untuk memperkuat stabilitas keuangan perusahaan. Dengan mengakui bahwa pendapatan dapat digunakan untuk mengurangi utang, amandemen tersebut dapat mencegah perusahaan dikenai pajak atas pendapatan yang pada dasarnya diinvestasikan kembali untuk meningkatkan kesehatan keuangan mereka.

Ketiga, perubahan yang diusulkan akan mengarah pada penyelarasan yang lebih baik dengan realitas ekonomi. Dalam dunia bisnis, memanfaatkan pendapatan untuk membayar utang merupakan aspek mendasar dari manajemen keuangan. Hal ini mencerminkan pendekatan yang bertanggung jawab untuk mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Pengawasan potensial undang-undang saat ini di bidang ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas ekonomi ini. Dengan secara eksplisit mengakui pengurangan utang sebagai penggunaan pendapatan yang sah, undang-undang yang diamandemen akan lebih mencerminkan bagaimana bisnis benar-benar beroperasi dan mengelola keuangan mereka.

Amandemen tersebut juga dapat secara langsung memengaruhi penentuan pendapatan kena pajak. Jika pendapatan yang digunakan untuk pengurangan utang diakui secara eksplisit, hal itu berpotensi menyebabkan pengurangan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak pada periode ketika pembayaran kembali terjadi. Hal ini karena pendapatan yang digunakan untuk tujuan khusus ini akan diperhitungkan dalam kerangka pajak, mungkin sebagai faktor yang memengaruhi perhitungan laba kena pajak.

Terakhir, amandemen yang diusulkan dapat memperkuat hubungan antara laporan laba rugi dan neraca untuk tujuan perpajakan. Dengan secara eksplisit mengakui bahwa pendapatan dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban, undang-undang akan lebih jelas menghubungkan kinerja operasional perusahaan (tercermin dalam pendapatan dan pengeluarannya) dengan posisi keuangannya (tercermin dalam aset dan kewajibannya). Pengakuan ini akan memberikan pandangan yang lebih terintegrasi tentang aktivitas keuangan perusahaan untuk penilaian pajak, mengakui dampak langsung dari perolehan pendapatan terhadap pengurangan kewajiban utang.

VI. Definisi Pendapatan/Penghasilan dalam Hukum Perpajakan dan Standar Akuntansi Indonesia

Dalam hukum perpajakan Indonesia, definisi “penghasilan” sebagaimana Pasal 4 ayat (1) UUPPh sangat luas, meliputi setiap tambahan pada kemampuan ekonomi wajib pajak, terlepas dari sumber atau bentuknya, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Definisi yang luas ini selanjutnya diilustrasikan oleh daftar contoh yang komprehensif, termasuk berbagai bentuk kompensasi, keuntungan bisnis, pengembalian investasi, dan keuntungan dari pelepasan aset. Interpretasi oleh otoritas pajak Indonesia dan pakar hukum secara konsisten menggarisbawahi cakupan yang luas ini, menekankan bahwa setiap manfaat ekonomi yang diperoleh wajib pajak pada umumnya dikenakan pajak kecuali dikecualikan secara khusus. Definisi yang luas ini memerlukan pedoman yang jelas tentang bagaimana transaksi keuangan tertentu, seperti pengurangan utang, diperlakukan dalam kerangka pajak.

Sebaliknya, Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) mendefinisikan “penghasilan” dengan fokus pada arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari kegiatan biasa suatu entitas. Sebelum penerapan PSAK 72, PSAK 23 secara khusus menguraikan definisi ini. PSAK 72, yang telah diterapkan sejak saat itu, mengatur pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Meskipun hukum pajak dan standar akuntansi bertujuan untuk menangkap arus masuk manfaat ekonomi, tujuan mendasar keduanya mengarah pada perbedaan potensial dalam definisi dan prinsip pengakuan. Standar akuntansi mengutamakan penyajian yang benar dan wajar atas kinerja dan posisi keuangan perusahaan, yang sering kali mengikuti prinsip akuntansi berbasis akrual. Di sisi lain, hukum pajak terutama berkaitan dengan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, dan definisinya serta waktu pengakuan pendapatan dapat dipengaruhi oleh pertimbangan kebijakan fiskal. Dalam konteks pengurangan utang, standar akuntansi biasanya mengakui pendapatan saat diperoleh, dan pembayaran utang akan tercermin sebagai penurunan kewajiban pada neraca. Potensi ambiguitas dalam perlakuan pajak atas pendapatan yang digunakan untuk pembayaran utang, seperti yang disoroti sebelumnya, menunjukkan kemungkinan perbedaan antara realitas ekonomi yang tercermin dalam standar akuntansi dan interpretasi hukum pajak Indonesia saat ini.

VII. Perbandingan Internasional Perlakuan Pajak atas Pengurangan Utang

Perlakuan pajak atas pengurangan utang berbeda-beda di berbagai negara. Di Amerika Serikat, “pendapatan pembatalan utang” (CODI) umumnya dianggap sebagai penghasilan kena pajak. Ini berarti bahwa jika pemberi pinjaman menghapuskan utang, jumlah yang dihapuskan biasanya dimasukkan dalam penghasilan kena pajak peminjam. Namun, ada pengecualian khusus untuk situasi seperti kebangkrutan dan kepailitan, di mana kesulitan keuangan debitur mungkin memerlukan pengecualian dari kewajiban pajak ini. Beberapa negara juga menawarkan keringanan pajak kepada kreditur yang setuju untuk mengurangi jumlah yang terutang kepada mereka. Implikasi pajak dari pertukaran utang dengan ekuitas, di mana utang diubah menjadi kepemilikan di suatu perusahaan, juga berbeda tergantung pada yurisdiksi tertentu.

Mengenai skenario khusus penggunaan pendapatan operasional untuk membayar utang yang ada, materi penelitian yang diberikan tidak menunjukkan standar internasional yang seragam. Fokus dalam banyak undang-undang pajak internasional cenderung lebih pada perlakuan penghapusan atau pembatalan utang oleh kreditur, yang secara langsung menghasilkan keuntungan bagi debitur. Ketika sebuah perusahaan menggunakan pendapatannya sendiri untuk membayar utang, pada dasarnya perusahaan tersebut menggunakan sumber daya yang telah dihasilkannya untuk memenuhi kewajiban. Meskipun hal ini meningkatkan posisi keuangan perusahaan, hal ini tidak serta-merta menciptakan keuntungan dengan cara yang sama seperti penghapusan utang. Oleh karena itu, perlakuan pajak atas tindakan khusus ini mungkin tidak secara eksplisit ditangani dengan cara yang sama seperti CODI dalam banyak kerangka pajak internasional. Kena pajak mungkin bergantung pada bagaimana negara mendefinisikan pendapatan kena pajak dan apakah tindakan membayar utang dengan pendapatan dianggap meningkatkan kapasitas ekonomi pembayar pajak dengan cara yang memicu pajak penghasilan.

VIII. Dampak Potensial dari Usulan Amandemen

Mengamandemen Pasal 4 ayat (1) UUPPh agar secara eksplisit memasukkan “dapat mengurangi utang” dapat berdampak signifikan pada penerimaan pajak pemerintah Indonesia dan praktik pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia.

Dalam jangka pendek, secara eksplisit mengizinkan pengurangan utang untuk diperhitungkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak dapat menyebabkan penurunan penghasilan kena pajak yang dilaporkan bagi perusahaan-perusahaan yang secara aktif menggunakan pendapatan mereka untuk membayar utang. Akibatnya, hal ini dapat mengakibatkan pengurangan sementara dalam penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah Indonesia dari sektor korporasi. Namun, penurunan langsung ini perlu ditimbang terhadap potensi manfaat jangka panjang.

Dalam jangka panjang, kerangka pajak yang mengakui dan berpotensi memberi insentif pengurangan utang dapat berkontribusi pada sektor korporasi yang lebih sehat dan lebih stabil di Indonesia. Perusahaan-perusahaan dengan beban utang yang lebih rendah umumnya lebih tangguh terhadap penurunan ekonomi dan lebih mampu berinvestasi dalam pertumbuhan di masa depan. Peningkatan stabilitas dan potensi pertumbuhan ini pada akhirnya dapat menghasilkan penerimaan pajak keseluruhan yang lebih tinggi bagi pemerintah di masa depan melalui peningkatan profitabilitas dan aktivitas ekonomi.

Dari perspektif praktik pelaporan keuangan perusahaan Indonesia, amandemen yang diusulkan dapat menghasilkan refleksi yang lebih akurat tentang kesehatan keuangan mereka untuk tujuan perpajakan. Saat ini, potensi ambiguitas dapat menyebabkan pemutusan hubungan antara perlakuan akuntansi pengurangan utang dan implikasi pajaknya. Menyelaraskan perlakuan pajak lebih dekat dengan realitas ekonomi pembayaran utang, sebagaimana tercermin dalam standar akuntansi, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih konsisten tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan.

Selain itu, pengakuan eksplisit pengurangan utang dalam undang-undang perpajakan dapat memengaruhi strategi perencanaan pajak perusahaan. Hal ini dapat mendorong bisnis untuk memprioritaskan pembayaran utang ketika mereka memiliki pendapatan yang cukup, dengan mengetahui bahwa tindakan ini akan dipertimbangkan dengan tepat dalam kerangka pajak. Hal ini dapat mengarah pada praktik manajemen keuangan yang lebih hati-hati dan sektor korporasi yang lebih kuat secara keseluruhan di Indonesia.

IX. Kesimpulan dan Rekomendasi

Analisis ini mengungkap adanya potensi ambiguitas dalam Pasal 4 ayat (1) UUPPh saat ini mengenai perlakuan khusus atas pendapatan yang digunakan untuk pengurangan utang. Meskipun undang-undang tersebut secara luas mendefinisikan pendapatan dan mencakup keuntungan dari keringanan utang, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit membahas praktik bisnis umum dalam menggunakan pendapatan operasional untuk secara aktif membayar kewajiban. Kelalaian ini dapat menyebabkan situasi di mana perusahaan dikenai pajak atas pendapatan yang pada dasarnya diinvestasikan kembali untuk memperkuat stabilitas keuangan mereka.

Amandemen yang diusulkan pengguna untuk memasukkan “dapat mengurangi utang” dalam Pasal 4 ayat (1) UUPPh merupakan langkah signifikan untuk mengatasi ambiguitas ini. Amandemen ini menjanjikan untuk meningkatkan kejelasan dalam hukum pajak, mendorong keadilan dengan berpotensi mencegah pengenaan pajak atas pendapatan yang digunakan untuk pembayaran utang, dan menyelaraskan kerangka pajak dengan realitas ekonomi operasi bisnis dengan lebih baik.

Untuk menerapkan amandemen ini secara efektif, rekomendasi berikut ditawarkan:

Pertama, kata-kata spesifik dari amandemen harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan kejelasan dan menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Ungkapan yang mungkin dapat berupa: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk… pendapatan yang digunakan untuk mengurangi hutang dapat diperhitungkan dalam menentukan penghasilan kena pajak sesuai dengan lebih lanjut yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.” Kata-kata yang disarankan ini mengakui penggunaan pendapatan untuk pengurangan utang dan mengesampingkan mekanisme spesifik mengenai dampak pendapatan kena pajak ke dalam Peraturan Pemerintah, sehingga memungkinkan adanya pedoman implementasi yang lebih rinci dan fleksibel.

Kedua, penelitian lebih lanjut dan konsultasi ekstensif dengan para profesional perpajakan, pakar hukum, dan dunia usaha sangat penting untuk menilai secara menyeluruh potensi dampak amandemen tersebut terhadap pendapatan pajak dan praktik bisnis. Hal ini akan membantu menyempurnakan proposal tersebut dan memastikan integrasi yang efektif ke dalam sistem perpajakan Indonesia yang lebih luas.

Ketiga, waktu dan konteks amandemen ini harus dipertimbangkan dalam kerangka upaya reformasi perpajakan yang sedang atau direncanakan di Indonesia. Mengintegrasikan perubahan ini ke dalam paket reformasi yang lebih luas dapat memaksimalkan manfaatnya dan memastikan pendekatan yang kohesif dan komprehensif terhadap undang-undang perpajakan.

Kesimpulannya, kerangka pajak yang jelas dan adil sangat penting untuk membina lingkungan bisnis yang stabil dan berkembang. Dengan secara eksplisit membahas perlakuan terhadap pendapatan yang digunakan untuk pengurangan utang, Indonesia dapat menciptakan sistem pajak yang lebih mencerminkan realitas operasi bisnis, mendorong manajemen keuangan yang baik, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi bangsa.

Reporter: Marshanda Gita – Pertapsi Muda